Nusantaranews.net,
Menurutnya, persoalan tambang ilegal di ranah minang ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus merangkum tiga pilar penting secara bersamaan: penegakan hukum yang adil, perlindungan kelestarian lingkungan, serta jaminan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, jajaran Polda Sumbar telah membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Diskusi intensif ini melibatkan pemerintah daerah, para akademisi atau pakar, serta instansi teknis yang menaungi urusan ESDM dan lingkungan hidup.
Melalui payung hukum yang sah sesuai regulasi yang berlaku, aktivitas tambang rakyat nantinya diharapkan dapat ditertibkan. Penataan ini meliputi pemetaan wilayah khusus yang legal untuk beroperasi serta optimalisasi pengawasan terhadap potensi kerusakan lingkungan.
Kendati demikian, Irjen Pol Jawari memberikan catatan tegas bahwa skema legalisasi ini bukan berarti memberikan kebebasan mutlak tanpa batas bagi para penambang. Pihak kepolisian memastikan bahwa tindakan hukum yang tegas akan tetap diberlakukan kepada siapa saja yang melanggar aturan dan terbukti merusak ekosistem alam.
Melalui kombinasi penataan jalur legal dan pengawasan yang ketat ini, kepolisian berharap tercipta kepastian berusaha bagi masyarakat sekaligus terjaganya kelestarian lingkungan di Sumatera Barat.