Oleh : Ummu Aura
(Muslimah Peduli Umat)
Nusantaranews.net, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah. Dalam beberapa hari, laporan mengenai korban bermunculan dari Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja, dan sejumlah wilayah lainnya. Dilansir dari https://www.bbc.com/Indonesia/articles (3/09/2026). Rentetan kejadian tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana negara mampu menjamin makanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi?
Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai sekadar kesalahan teknis di dapur penyedia makanan. Ketika program berskala nasional menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Pemerintah memang telah menyatakan komitmen terhadap prinsip toleransi nol terhadap keamanan pangan maupun korupsi. Namun, berulangnya kasus serupa menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
Ketika masyarakat menjadi korban, respons negara seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas lapangan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa akar masalah benar-benar dibenahi sehingga kejadian yang sama tidak kembali terulang.
Jangan Hanya Membenahi Dapur, Evaluasi Tata Kelolanya
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil sejumlah langkah, antara lain memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap lalai dan menghentikan sementara operasional dapur tertentu. Evaluasi juga diarahkan pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk persoalan waktu distribusi makanan dan standar kebersihan.
Bahkan, verifikasi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tersebut tentu penting karena keamanan pangan tidak boleh ditawar.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kebersihan dapur atau kelengkapan administrasi. Program dengan anggaran sangat besar semestinya juga dievaluasi dari sisi perencanaan, pengawasan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta potensi konflik kepentingan.
Sejak awal, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapat perhatian luas. Besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tentu membuat banyak pihak tertarik terlibat, mulai dari pelaku usaha, penyedia logistik, yayasan, hingga berbagai lembaga. Di satu sisi, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dapat membantu pelaksanaan program. Namun, di sisi lain, tata kelola yang kurang transparan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, transparansi dan pengawasan publik menjadi sangat penting. Anggaran negara pada hakikatnya berasal dari rakyat. Maka, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
Ketika Anggaran Besar Tidak Diiringi Perlindungan yang Memadai
Rasionalisasi anggaran MBG memang dapat menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Akan tetapi, penghematan anggaran tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila masalah mendasarnya belum dibenahi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah program tersebut benar-benar mencapai sasaran? Apakah kualitas makanan terjamin? Apakah sistem pengawasannya kuat? Apakah potensi pemborosan dan penyimpangan dapat dicegah? Dan yang tidak kalah penting, apakah keselamatan penerima manfaat benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama?
Program pemenuhan gizi seharusnya menjadi bentuk kasih sayang negara kepada rakyat, bukan sekadar proyek administratif. Anak-anak yang menerima makanan bukanlah angka dalam laporan pencapaian program. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
Akar Masalah Ada pada Paradigma Pengelolaan Negara
Dalam perspektif Islam, persoalan pelayanan publik tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis. Kepemimpinan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt.
Karena itu, seorang pemimpin seharusnya menempatkan keselamatan dan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas. Kekuasaan bukan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, memperluas pengaruh, atau membagi-bagi kepentingan, melainkan sarana untuk menjalankan amanah.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah raa'in, yaitu pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
> “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
> (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut memberikan pesan mendalam bahwa kepemimpinan tidak boleh dipisahkan dari pertanggungjawaban moral dan spiritual.
Dalam konteks program MBG, prinsip tersebut berarti negara harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari penganggaran, pengadaan, produksi, distribusi, hingga pengawasan, benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat. Jika terjadi kelalaian yang membahayakan masyarakat, evaluasi harus dilakukan secara jujur dan menyeluruh, bukan sekadar mencari pihak yang dapat disalahkan.
Membangun Kepemimpinan yang Berorientasi pada Amanah
Islam juga menegaskan kerasnya pertanggungjawaban pemimpin yang mengabaikan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa seorang pemimpin yang diberi amanah untuk mengurus rakyat, tetapi meninggal dalam keadaan menipu atau berbuat curang terhadap mereka, mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Swt. (HR. Bukhari dan Muslim).
Pesan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpin dalam Islam bukanlah hubungan transaksional. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, sementara pemimpin bukan sekadar pengelola kekuasaan. Keduanya terikat oleh amanah dan tanggung jawab.
Masyarakat juga memiliki peran untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam, yaitu mengingatkan serta mengoreksi penguasa ketika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap pemerintah bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan.
Penutup:
Rakyat Bukan Angka dalam Statistik
Persoalan MBG semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara jujur dan menyeluruh. Program pemenuhan gizi merupakan kebutuhan penting masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus menjamin keamanan, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam pandangan Islam, negara hadir untuk mengurus kepentingan rakyat dan memastikan setiap kebijakan membawa kemaslahatan. Kekuasaan adalah amanah, sedangkan rakyat adalah pihak yang harus dilindungi, bukan dikorbankan.
Karena itu, jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru menjadi korban lemahnya tata kelola. Jangan pula anggaran besar membuat keselamatan manusia dipandang sekadar sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi.
Rakyat bukan angka dalam laporan keberhasilan program. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk dilayani dengan aman, adil, dan bermartabat. Di sinilah pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar berorientasi pada amanah, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
