Oleh: Jumiran (Pegiat Literasi)
Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Sistem ini digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran, sehingga masyarakat yang paling membutuhkan dapat menerima bantuan secara prioritas.
Dilansir dari media Kompas.com, 5/9 dinyatakan bahwa ramai masyarakat mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Setelah melihat hasilnya beberapah merasa terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi ekonomi keseharian mereka dirasa sangat jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi. Salah satu media social Threads, akun @yknanda misalnya yang mendapati ternyata rumah tangganya masuk desil 9. Sedangkan, selama tujuh tahun berumah tangga, ia tidak pernah di datangi petugas BPS untuk disurvei.
Demikianlah, setiap ada kebijakan baru, rakyat adalah salah satu pihak pertama yang paling bingung. Begitu juga adanya polemik Desil. Disinilah letak keanehannya. Pemerintah secara tegas menegaskan bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan, tetapi hanya menjadi alat pemetaaan, justru alat pemetaan ini kemudian dipakai untuk mencabut hak rakyat atas energi murah. Sementara, masih banyak yang kategori desil 1-4 yang datanya tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sedangkan, bagi keluarga yang datanya tidak masuk DTKS , maka mereka tetap tidak mendapat bantuan.
Menurut kacamata kapitalisme, kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan yang angkanya bisa berubah setiap tahun yang kemudian bisa dipakai pengeluaran, pendapatan atau bahkan 10 desil. Alhasil, hari ini seseorang disebut miskin, besok bisa naik kelas secara otomatis hanya karena diberikan bantuan, lalu bantuan itu dicabut, realitanya kehidupannya masih sulit. Padahal, kemiskinan itu bisa dilihat secara nyata. Kelaparan, rumah bocor, putus sekolah semua itu bisa di lihat secara langsung. Demikianlah Ketika kemiskinan dianggap relatif.
Disisi lain,Ketika negara gagal mendefinisikan kemiskinan, maka semua program untuk mengentaskan kemiskinan pasti gagal. Setiap tahun ganti Menteri, begitu juga setiap tahunnya bagi penerima Bansos berganti nama. Data terus dievaluasi tapi tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan, rakyat hanya dijadikan objek eksperimen kebijakan.
Oleh karena itu, kemiskinan yang ada hari ini bukanlah karena masyarakat yang malas bekerja. Tetapi, akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalistik yang asasnya sekularisme. Menjadikan urusan hidup diatur oleh manusia, bahkan segala cara dihalalkan untuk meraih segala sesuatu.
Indonesia dengan kekayaanya sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Minyak gas, batubara, dan hutan yang seharusmya milik umum justru dikuasai oleh para korporasi melalui skema konsensi dan investasi. Akhirnya, hasilnya hanya dirasakan bagi segelintir orang, sementara rakyat hanya mendapat polusi dan harga mahal. Sedangkan masyarakat selalu dikejar-kejar pajak. Subsidi yang ada justru dicabut dengan alasan efisiensi dana APBN , tetapi utang negara mengalami kenaikan secara terus menerus.
Islam memiliki cara pandang sendiri. Islam memandang kemiskinan itu bukan sebagai angka, tetapi sebagai tanggung jawab kepala negara yang harus di selesaikan.
Dalam islam definisi kemiskinan sangat jelas. Miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang, pangan dan papan, Pendidikan, Kesehatan serta keamanan. Inilah definisi syar’I yang sangat mudah dipahami dan di indra dan tidak berubah-ubah. Dalam islam tidak mengenal sistem pengelompokan kemiskinan berdasarkan desil.
Disisi lain, negara Islam bertugas sebagai raa’in, pengurus rakyat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari bahwa “Imam adalah ra’in, pengurus urusan rakyat”. Dalam sistem khilafah, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyatnya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah jika ada satu orang saja yang merasakan kelaparan. Bahkan negara juga wajib mewujudkan kemampuan rakyat untuk kebutuhan sekunder dan tersiernya.
Penerapan ekonomi islam akan mengatur sistem kepemilikan umum. Terkait dengan SDA, negara wajib mengelolahnya dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat sepenuhnya. Sayangnya, yang ada hari ini, justru SDA diberikan kepada asing, rakyat tidak mendapatkan apapun, melainkan rakyat habis dipalak negara lewat pajak atau mencabut subsidi akibat APBN jebol. Adapun hasil SDA hanya menguntungkan bagi para korporasi.
Oleh karena itu, bisa dibayangkan jika hasil SDA termasuk tambang, minyak dan gas itu dikelolah negara dan hasilnya sepenuhnya untuk rakyat, maka Kesehatan, Pendidikan dan keamanan akan terjamin, termasuk juga sandang, pangan dan papan. Maka satu-satunya solusi yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah ganti dengan sistem islam. Sistem demokrasi sekuler yang selama ini menguasai negeri ini, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan.
Selama negeri ini masih menerapkan sistem demokrasi sekuler, maka rakyat akan terus dipaksa melayakan dirinya miskin, agar bisa mendapatkan bantuan social ataupun subsidi yang bisa jadi hari ini masih bersubsidi, besok sudah dicabut.
Maka solusi yang paling fundamental adalah ganti sistem demokrasi sekuler menjadi sistem islam. Inilah yang akan mewujudkan perubahan hakiki dari sistem yang zalim menjadi sistem yang adil.
Wallahu a’lam bisshawab.
