Oleh: Um Faqih (Relawan Opini Andoolo Konsel)
Lagi dan lagi kasus keracunan MBG terjadi. Sejak di luncurkannya program MBG pada awal tahun 2025, kasus dugaan keracunan massal disebabkan karena mengkonsumsi MBG terjadi. Namun alih-alih belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi, sehingga dapat mengurangi bahkan menghentikan kasus keracunan, justeru kasus keracunan semakin meningkat tajam bahkan beruntun di beberapa daerah, seperti di Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang , Agam, Tana toraja dll. Dengan total korban dalam tiga hari sejak 1 hingga 3 September 2026 mencapai 2.000 orang. Namun jika di akumulatif kasus keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG sejak diluncurkanya program ini, lebih dari 50.000 korban keracunan di 36 provinsi. (kompas.id,4 September 2026)
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebagian besar kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.(cnn.indonesia,5 september 2026)
Padahal Kepala Badan Gizi Nasional sendiri sebelumnya mengatakan, pihaknya menekan prinsip zero tolerance terhadap insiden keamanan dan keracunan makanan, serta terhadap segala bentuk tindak korupsi. Namun faktanya, kasus terus berulang dan tidak jelas siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Saat terjadi kasus keracunan, pemerintah terkesan cuci tangan dan mencari kambing hitam.
Problem sistemik
Keracunan akan terus menerus terjadi, karena dari awal peluncuran ada masalah sangat rumit, juga desain kostruksi arah manajemen demikian rumit yang lahir dari dasar ideologi kapitalisme. Sehingga kasus keracunan massal ini tidak bisa di timpakan pada kelalaian SOP saja. Namun ini cerminan kegagalan sistemis yang berpangkal pada mindset bisnis yang dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi MBG ini.
Problem sistemik yang mendasar terkait regulasi penetapan SPPG dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas selalu terpenuhi, sekalipun SPPG sdh mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya dibawah itum tentu akan lebih bermasalah lagi.
Belum lagi problem perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa pemastian kelayakan tempat, peralatan dan rekrutmen karyawan SPPG, akibatnya banyak SPPG yang jauh dari kelayakan tetap beroperasi. Ditambah lagi banyak kasus jual beli titik, bagi-bagi untung antara yayasan, investor dan mitra SPPG yang berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG.
Begitu juga dengan problem pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehingga meniscayakan berbagai kelalaian terjadi. Alhasil kasus keracunan massal akibat mengkonsumsi MBG akan terus berulang.
Semua problem tersebut akan terus menyertai pelaksanaan program MBG, karena ada problem mendasar yang tidak diselesaikan. Akar masalah itu adalah ada pada paradigm kepemimpinan yang melahirkan berbagai kebijakan atau program pembangunan yang nyaris selalu sarat persoalan yang ujung-ujungnya menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Oleh karenanya, rakyat tidak bisa berharap banyak pada system hidup yang rusak ini. Problem MBG hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan. Akar masalah di negeri ini bersifat sistemik, oleh karena itu untuk menyelasaikannya juga harus bersifat sistemik, yaitu sistem Islam, sistem yang mengatur semua aspek kehidupan berdasarkan wahyu Allah SWT.
Solusi sistemik
Dalam sistem pemerintahan Islam, Kepala negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan tercukupi. Negara dalam sistem Islam akan menerapkan sistem ekonomi yang menjamin distribusi kebutuhan rakyatnya terpenuhi.
Dalam pandangan Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat berpegang pada tuntunan syariah, tentu tidak hanya bermodalkan profesionalitas semata namun di barengi dengan modal pengawasan dari Allah SWT, Ada ikhsan di dalamnya. Sehingga harus bersih dari tujuan- tujuan bisnis. Tentunya pandangan ini harus ada pada semua level pemerintahan dari pusat sampai kepada unit pelaksana teknis. Dari mindset ini akan lahir tanggung jawab penuh dalam pengurusan kebutuhan rakyat.
Rasulullah saw. Bersabda;
“ tidaklah seorang hamba yang telah Allah beri amanah untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan memperdaya rakyatnya, kecuali dia tdk akan mencium bau surga”
(HR. al bukhari dan Al Hakim)
Mekanisme penyediaan makanan akan dikelola semudah dan seefisien mungkin. Negara harus memberi akses mudah bagi rakyatnya yang berhak. Jauh dari kesan ribet dan rumit, karena fungsi pelayan adalah mempermudah urusan yang dilayani. Sebagaimana pernah terjadi pada masa kekhilafahan pada masa bani umayyah dan bani abassiyah, di sediakan dapur khusus untuk faqir miskin,rumah-rumah khusus para musyafir, di cordoba (ke khilafahan di Andalusia) juga pernah diterapkan sekolah khusus anak yatim, yang bukan hanya disediakan makan gratis, tetapi 2 pasang pakaian musim panas dan musim dingin.
Begitu pula dari aspek pengawasan, yang juga harus berjalan optimal dalam setiap program yang dijalankan, diantaranya Khilafah memfungsikan qadhi hisbah, yang bertugas mengawasi pasar tempat dimana bahan makanan diperjualbelikan sebagai pemasok kebutuhan masyarakat, agar tidak tidak ada peluang bagi penjual yang nakal dan para pemasok dengan barang dagangan yang rusak atau kadaluarsa dan lain sebagainya.
Saatnya negeri ini diatur oleh ideology Islam. Ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT, yang pasti akan melahirkan aneka keberkahan bagi seluruh rakyat negeri ini.
Allah SWT berfiman ;
“Andai penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertaqwa, kami pasti akan melimpahkan kepada mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami). Karena itulah kami menyiksa mereka karena perbuatan yang mereka lakukan itu. “(TQS al-A’raf :96)
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
