Aktivis Muslimah Solok
Email : rosiarlina026@gmail.com
Dilansir KOMPAS..com, Gubernur Sumbar Mahyeldi menaruh perhatian serius terhadap dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa dan guru di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam usai menyantap MBG.
Gubernur menyebut akar masalah dari insiden itu adalah kurangnya koordinasi antara pihak penyedia dapur MBG, yaitu SPPG, dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
Data sementara Puskesmas Palupuh dan 13 Pustu mencatat 237 siswa dan guru mengalami gejala dugaan keracunan usai makan menu MBG.
Untuk meminimalisasi dampak dan mencegah bertambahnya korban, Mahyeldi menginstruksikan agar operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian segera dihentikan sementara.
Korban tercatat 237 orang dan jumlahnya berpotensi naik karena ada warga serta siswa dengan gejala serupa yang berobat mandiri. Dinas Kesehatan dan polisi masih menyelidiki serta menguji sampel makanan dari dapur MBG untuk mengetahui penyebab pastinya.
Keracunan massal MBG ini tidak bisa cuma disalahkan karena SOP dapurnya yang lalai saja. Kalau kita lihat lebih dalam, ini sebenarnya cerminan kegagalan sistem. Kenapa? Karena cara pemerintah mengurus program MBG sekarang pakai pola pikir bisnis. Dalam sistem demokrasi kapitalisme, yang dikejar itu cepat, murah, dan untung. Dapur MBG akhirnya dikebut biar bisa melayani ribuan anak dalam waktu singkat dengan biaya seminim mungkin. Akibatnya, pengawasan jadi longgar, koordinasi antar dinas tidak jalan, kualitas bahan makanan tidak dicek betul, dan dapurnya dipaksa jalan terus meski belum siap. Pemerintah lebih sibuk mikirin target dan anggaran, bukan mikirin apakah makanannya benar-benar aman dan sehat untuk anak-anak. Jadi wajar kalau akhirnya kejadian seperti ini muncul. Ini bukan sekadar salah satu dapur, tapi salah sistemnya yang menempatkan MBG sebagai proyek bisnis, bukan sebagai urusan menjaga kesehatan dan masa depan anak bangsa.
Masalah utamanya ada di pengawasan dari negara yang masih sangat lemah terhadap program MBG. Seharusnya negara hadir untuk memastikan setiap dapur MBG itu bersih, bahan makanannya aman, juru masaknya paham cara masak yang benar, dan semua prosesnya dipantau setiap hari. Tapi faktanya pengawasan itu tidak jalan. Dinas terkait tidak rutin turun ke lapangan, tidak ada petugas yang benar-benar mengecek apakah makanan sudah diuji dulu sebelum dibagikan, dan tidak ada sanksi tegas kalau ada dapur yang melanggar. Karena tidak ada yang mengawasi dengan ketat, akhirnya muncul banyak kelalaian. Ada dapur yang masak asal-asalan, ada bahan makanan yang disimpan sembarangan, ada juga yang mengejar target jumlah porsi sampai lupa kualitas. Negara seperti melepas tanggung jawabnya hanya ke pihak SPPG, padahal ini urusan makan anak-anak. Akibatnya, ketika pengawasan dibiarkan lemah, kelalaian pasti terjadi di mana-mana. Dan korbannya ya anak-anak kita sendiri. Jadi jelas, keracunan massal ini bukan kejadian tunggal. Ini akibat negara belum serius mengawasi dan menjamin bahwa MBG benar-benar aman sampai ke piring siswa.
Solusi dalam Islam:
Dalam Islam, negara itu kedudukannya sebagai pelayan dan pengurus urusan rakyat, bukan pedagang yang cari untung. Jadi semua level pemerintahan, dari pusat sampai ke unit pelaksana teknis di dapur MBG, wajib punya mindset yang sama: mengurus rakyat dengan ikhlas karena ini amanah dari Allah. Karena negara pelayan, maka tujuan utama MBG bukan "efisien, murah, cepat untung", tapi "aman, sehat, bergizi, dan sampai ke semua anak". Dari mindset ini akan lahir tanggung jawab penuh. Caranya: pertama, negara harus langsung yang mengurus dapur MBG. Bukan diserahkan ke swasta yang orientasinya bisnis. Anggaran, bahan baku, juru masak, sampai distribusi semua di bawah kontrol negara. Kedua, pengawasan harus super ketat. Ada petugas yang setiap hari cek kebersihan, cek gizi, dan cek kesehatan makanan sebelum dibagi ke sekolah. Kalau ada yang lalai, ada sanksi yang jelas dan tegas. Ketiga, semua biaya MBG ditanggung negara dari baitul mal, bukan cari sponsor atau keuntungan. Karena mengenyangkan rakyat itu kewajiban negara, bukan proyek bisnis. Keempat, pemimpin dari tingkat menteri sampai kepala dapur akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Jadi mereka tidak berani main-main. Dengan sistem seperti ini, MBG tidak akan jadi ajang bisnis. MBG akan benar-benar jadi bentuk negara hadir mengurus kebutuhan dasar rakyatnya, yaitu makan yang halal, sehat, dan aman untuk anak-anak kita.
Dari pandangan Islam, mekanisme penyediaan makanan MBG itu harus dibuat semudah dan seefisien mungkin, tapi tetap aman. Artinya dapur negara didirikan di tiap wilayah, bahan bakunya dibeli langsung oleh negara dari petani dan peternak lokal dengan harga yang adil. Menu disusun oleh ahli gizi, dimasak oleh juru masak yang sudah dilatih, lalu diantar ke sekolah tepat waktu. Tidak pakai sistem tender-tenderan yang ribet dan rawan korupsi. Tapi "efisien" di sini bukan berarti murahan. Efisien karena dikelola negara, bukan untuk cari untung. Nah, biar tidak ada kelalaian, aspek pengawasannya juga harus jalan optimal. Di sinilah peran penting *Qadhi Hisbah*. Qadhi Hisbah ini semacam petugas pengawas khusus dari negara yang tugasnya turun langsung ke lapangan. Kerjaannya ngecek: dapurnya bersih atau tidak, bahannya halal dan segar atau tidak, timbangannya pas atau tidak, harganya wajar atau tidak, dan pelayanannya sudah sesuai aturan syariat atau belum. Kalau ada dapur yang nakal, menimbun, atau mengurangi kualitas, Qadhi Hisbah berhak langsung menegur, memberi sanksi, bahkan menutup dapur itu saat itu juga. Dengan sistem semudah ini ditambah pengawasan seketat ini, maka makanan MBG akan benar-benar terjaga kualitasnya. Negara hadir penuh sebagai pengurus rakyat, bukan sebagai pedagang.
Wallahu a'lam bish-shawab
