Oleh Nurul Aini Najibah
Pegiat Literasi
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini semakin menimbulkan kecemasan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z. Sebuah survei bahkan menunjukkan bahwa sekitar 48% Gen Z merasa belum memiliki keamanan finansial. Namun, terdapat fenomena yang cukup kontradiktif dalam cara mereka merespons kecemasan tersebut. Alih-alih mengurangi pengeluaran dan mulai berhemat, sebagian Gen Z justru menunjukkan perilaku yang berlawanan.
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menekan, pengeluaran untuk kebutuhan yang dikemas sebagai self-reward, healing, dan pemenuhan gaya hidup justru cenderung terus mengalami peningkatan.
Di sisi lain, pembahasan tentang generasi muda yang masih memperoleh dukungan finansial dari orang tua sering kali langsung mengarah pada penilaian bahwa mereka kurang mandiri. Misalnya, angka 64 persen generasi muda yang masih menerima bantuan keuangan kerap dianggap sebagai bukti menurunnya kemandirian. Namun, fenomena ini sebenarnya perlu dipahami secara lebih menyeluruh. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, kemampuan individu dalam mengatur keuangan, hingga pola hubungan keluarga yang memiliki karakteristik khusus, terutama dalam budaya Asia. (kompas.com, 3/5/2026)
Faktanya, Generasi Z dan milenial di berbagai negara kini menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan Deloitte Global 2025 Gen Z and Millennial Survey yang melibatkan 23.482 responden dari 44 negara, tingginya biaya hidup menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dirasakan oleh kedua generasi tersebut.
Akar Krisis Gen Z
Mengapa Gen Z menghadapi kondisi seperti ini? Jawabannya tentu tidak sederhana karena terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan. Namun, persoalan tersebut setidaknya dapat ditelusuri melalui tiga akar utama.
Pertama, dunia sedang menghadapi krisis multidimensi. Ketidakpastian dalam dunia kerja, tekanan ekonomi yang semakin berat, serta kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan menggantikan tenaga manusia menciptakan tantangan besar bagi generasi muda. Gen Z merupakan generasi yang sejak kecil tumbuh bersama internet dan media sosial. Sebagai generasi digital native, teknologi seharusnya menjadi bagian yang mendukung kehidupan mereka. Namun, ironisnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat justru kini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan mereka.
Kedua, generasi ini semakin terpuruk akibat pengaruh peradaban sekularistik kapitalistik yang dinilai telah mengikis jati diri mereka. Tuntutan untuk terus-menerus produktif, standar sosial yang sulit dan tidak realistis untuk dipenuhi, serta kebiasaan membandingkan diri melalui media sosial semakin memperlebar jarak antara kenyataan hidup yang mereka hadapi dengan gambaran masa depan yang mereka harapkan. Ketika Gen Z mulai berani berbicara secara terbuka mengenai kesehatan mental, yang seharusnya menjadi sebuah kemajuan, mereka justru sering menghadapi stigma dan penilaian negatif. Mereka kerap dicap sebagai “generasi paling kesepian”, dianggap terlalu berlebihan, bahkan dinilai “bermasalah” oleh generasi sebelumnya. Bukannya mendapatkan dukungan dan pemahaman, Gen Z justru sering dijadikan pihak yang disalahkan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ketiga, masih minimnya perhatian negara terhadap kondisi generasi muda. Persoalan kesehatan mental di kalangan remaja sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi penanganan yang diberikan masih belum optimal. Upaya promotif maupun kuratif masih terbatas. Di tengah derasnya arus informasi, banyak remaja bahkan memilih melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri tanpa pendampingan tenaga profesional, sehingga berisiko mengalami kesalahan diagnosis dan tidak memperoleh penanganan yang sesuai. Padahal, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun, ironisnya, ketika mereka justru membutuhkan perlindungan dan dukungan, banyak anak muda malah menghadapi stigma serta berbagai tekanan, alih-alih mendapatkan perhatian, empati, dan solusi yang nyata.
Kapitalisme Biang Masalah
Tekanan finansial yang dialami masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem kapitalisme global yang lebih mengutamakan pertumbuhan sektor finansial dibandingkan sektor riil. Dominasi sektor keuangan, pasar modal, dan investasi spekulatif yang tidak diimbangi dengan perkembangan pertanian serta industri manufaktur turut menyebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja. Fenomena finansialisasi membuat pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh keuntungan modal daripada aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini terlihat dari tingginya persaingan dalam mencari pekerjaan dan semakin terbatasnya kesempatan kerja.
Di sisi lain, kapitalisme juga mendorong budaya materialisme dan konsumtif dengan menempatkan kepemilikan serta kesenangan sebagai ukuran kebahagiaan. Gen Z dan milenial pun rentan terdorong untuk memenuhi keinginan akan hiburan, gaya hidup, dan konsumsi instan, bahkan melebihi kemampuan finansial mereka. Sementara itu, untuk mempertahankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan, para pekerja termasuk generasi muda harus menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat serta lingkungan kerja yang berpotensi eksploitatif.
Sistem ekonomi kapitalisme dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya tekanan finansial yang bersifat sistemis. Praktik riba melalui pinjaman online, kartu kredit, dan bunga bank kerap menjadi pilihan untuk menutup kekurangan ekonomi, tetapi justru dapat menjerat masyarakat dalam utang yang semakin menumpuk.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator yang menjaga keberlangsungan sistem dan kepentingan korporasi. Sementara itu, upah pekerja sering kali tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Tenaga kerja pun dipandang sebagai faktor produksi yang nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan manusia untuk hidup secara layak.
Di sisi lain, kebebasan kepemilikan memungkinkan penguasaan sumber daya alam dan sektor-sektor vital oleh segelintir elite atau korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan sebagian besar masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi.
Pada akhirnya, kapitalisme menciptakan berbagai tekanan ekonomi melalui praktik riba, persaingan kerja yang ketat, upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, serta dominasi korporasi. Dalam kondisi ini, Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang terdampak karena harus menghadapi tingginya biaya hidup dan persaingan kerja dengan pendapatan yang sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Solusi Islam
Gen Z pada dasarnya merupakan salah satu korban yang terdampak oleh sistem dan kebijakan penguasa yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Kondisi tersebut dinilai akan terus berulang selama sistem sekuler-kapitalis tidak mengalami perubahan. Dalam pandangan ini, Islam hadir sebagai solusi yang berlandaskan keimanan kepada Allah Swt. sebagai Pencipta sekaligus Zat yang menetapkan aturan kehidupan manusia.
Islam dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan serta menempatkan penguasa sebagai pihak yang amanah dan bertanggung jawab dalam melindungi serta mengurus rakyat, dengan kesadaran bahwa seluruh tanggung jawab tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Dalam perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat dijamin melalui mekanisme yang menyeluruh. Setiap laki-laki baligh didorong untuk bekerja, sementara negara berperan menyediakan pendidikan yang memadai agar masyarakat memiliki kepribadian Islam sekaligus keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Negara juga berkewajiban menciptakan lapangan kerja yang luas dan halal serta iklim usaha yang kondusif.
Melalui konsep kepemilikan dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi milik umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat melalui Baitulmal. Selain pendapatan dari SDA, Baitulmal juga memiliki sumber pemasukan lain seperti fai, ghanimah, dan kharaj. Dengan mekanisme tersebut, negara memiliki sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kemandirian ekonomi dan finansial.
Oleh karena itu, negara akan mencegah penguasaan sumber daya milik umum oleh segelintir pihak serta menindak praktik ekonomi non riil yang berpotensi merusak dan menghambat perekonomian. Negara juga akan mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara merata, disertai riset dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konsep negara Islam, pembangunan industri juga diarahkan pada penguatan industri berat dan pertahanan yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu bekerja tetap memperoleh jaminan kesejahteraan dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut didasarkan pada tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Rasulullah saw. mengingatkan, “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka, Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).
Dengan demikian, sistem Islam memberikan pedoman kehidupan yang komprehensif dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Sistem ini juga mengatur hubungan kerja secara adil serta mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, termasuk Gen Z. Dengan pengelolaan tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin dan tekanan finansial yang membebani kehidupan rakyat dapat diminimalkan.
Wallahu a’lam bii ash-Shawab.
.jpg)