Oleh : Ummu Fatih (aktivis muslimah)
Data Desil Masyarakat Dipertanyakan
Belakangan ini masyarakat ramai membicarakan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil merupakan pengelompokan relatif masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi. Secara sederhana, desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok relatif paling tinggi.
Persoalan muncul ketika sebagian masyarakat menemukan bahwa desil yang tercantum dalam data pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan atau pemutakhiran melalui fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti Cek Bansos maupun DTSEN. Data yang disanggah selanjutnya akan diverifikasi dan pembaruan desil dilakukan secara berkala.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa persoalan pemutakhiran data penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar agar bantuan sosial dan subsidi diberikan kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah membuka berbagai saluran bagi masyarakat yang merasa terjadi kesalahan atau ketidaktepatan sasaran.
Di sinilah persoalannya. Jika masyarakat sendiri dapat menemukan bahwa desil yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka muncul pertanyaan yaitu sejauh mana angka desil benar-benar mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat?
Apakah seseorang yang berada pada desil tertentu otomatis memiliki tingkat kesejahteraan sebagaimana yang digambarkan angka tersebut? Apakah seseorang yang berada pada desil lebih tinggi otomatis sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya? Dan apakah kondisi ekonomi seseorang yang sangat kompleks dapat begitu saja direpresentasikan dalam satu angka berdasarkan data administratif?
Terlebih lagi, kehidupan masyarakat sangat dinamis. Pendapatan dapat berubah, pekerjaan dapat hilang, jumlah tanggungan dapat bertambah, harga kebutuhan hidup dapat meningkat, dan kondisi kesehatan dapat berubah. Karena itu, hasil klasifikasi data tidak selalu identik dengan kondisi riil yang sedang dialami masyarakat.(detik.com)
Jangan Sampai Angka Desil Mengalahkan Fakta Kehidupan Rakyat
1. Desil merupakan peringkat relatif, bukan ukuran mutlak kesejahteraan
Desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan relatif. Artinya, masyarakat ditempatkan dalam kelompok berdasarkan karakteristik sosial ekonomi tertentu. Karena bersifat relatif, masyarakat yang berada pada desil yang sama belum tentu memiliki kondisi kehidupan yang sama.
Demikian pula, masyarakat yang berada pada desil berbeda belum tentu memiliki perbedaan kesejahteraan yang benar-benar tegas.
Maka, menjadi keliru apabila angka desil dipahami secara sederhana: desil rendah pasti miskin dan desil tinggi pasti sejahtera. Realitas kehidupan jauh lebih kompleks daripada sekadar pembagian angka 1 sampai 10.
1. Data administratif tidak selalu identik dengan kondisi faktual
Data yang dimasukkan ke dalam sistem hanyalah representasi dari kondisi masyarakat berdasarkan indikator yang digunakan. Ketika data tidak lengkap, belum diperbarui, atau tidak menggambarkan perubahan terbaru, hasil klasifikasi pun dapat berbeda dengan kenyataan.
Memiliki kendaraan, rumah, atau barang tertentu, misalnya, tidak otomatis menggambarkan kemampuan seseorang memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, tidak memiliki barang-barang tersebut juga tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi.
Karena itu, kondisi sosial ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari satu-dua indikator, tetapi perlu ditelusuri secara menyeluruh dan faktual.
1. Aplikasi seharusnya menjadi alat bantu, bukan penentu mutlak nasib rakyat
Pemanfaatan teknologi dalam pendataan tentu dapat mempermudah pekerjaan pemerintah. Namun, teknologi tetap bergantung pada data dan indikator yang digunakan.
Karena itu, ketika hasil klasifikasi menentukan apakah seseorang mendapatkan atau kehilangan bantuan, diperlukan mekanisme verifikasi yang benar-benar menyentuh kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat yang sebenarnya membutuhkan harus membuktikan kembali kemiskinannya hanya karena sistem administrasi menempatkannya pada desil tertentu.
Masyarakat memang diberikan kesempatan menyanggah data. Namun, adanya mekanisme sanggahan sekaligus menunjukkan bahwa hasil pendataan tetap membutuhkan pemutakhiran dan verifikasi. Pemerintah sendiri menyatakan data akan diverifikasi dalam periode tertentu dan diperbarui secara berkala.
1. Ketidakakuratan data dapat berdampak langsung pada hak rakyat
Masalah desil bukan sekadar persoalan angka statistik. Ketika desil dijadikan dasar menentukan penerima bantuan atau layanan sosial, kesalahan klasifikasi dapat berakibat serius.
Pengalaman penentuan peserta PBI BPJS menunjukkan persoalan tersebut. Sistem desil digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, tetapi terdapat kritik bahwa klasifikasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang faktualnya masih mengalami keterbatasan berpotensi terlempar dari skema bantuan.
Dengan demikian, kesalahan data bukan hanya salah angka, tetapi dapat berarti salah sasaran dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
1. Kemiskinan tidak boleh direduksi menjadi persoalan statistik
Kemiskinan adalah kondisi nyata. Ketika seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya, kesulitan itu tidak hilang hanya karena angka statistik menempatkannya pada desil yang lebih tinggi.
Di sinilah pentingnya membedakan antara alat untuk membaca kemiskinan dengan realitas kemiskinan itu sendiri.
Angka statistik boleh digunakan untuk membantu negara memetakan kondisi masyarakat. Namun, angka tersebut tidak boleh mengalahkan fakta kehidupan rakyat.
1. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kemiskinan itu diselesaikan
Jika negara hanya sibuk memperbaiki klasifikasi desil, persoalan kemiskinan belum tentu selesai. Masyarakat mungkin berpindah dari desil 3 menjadi 4 atau dari desil 5 menjadi 6, tetapi perubahan angka tersebut tidak otomatis membuat kebutuhan hidupnya terpenuhi.
Artinya, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki data, membagikan bansos, atau mengubah kategori desil. Harus ada upaya menyelesaikan akar persoalan ekonomi.
Dalam perspektif Islam, kesejahteraan rakyat tidak diserahkan kepada mekanisme pasar atau sekadar angka statistik. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.
SOLUSI ISLAM
Kesejahteraan Rakyat Tidak Ditentukan Sekedar Oleh Angka
1. Negara wajib mengurusi rakyat secara langsung dan bertanggung jawab
Islam menempatkan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara tidak boleh hanya menjadi pengumpul data kemudian menyerahkan persoalan masyarakat kepada mekanisme administratif.
Rasulullah saw. bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
"Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dengan prinsip ini, negara wajib memastikan kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi. Data dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kondisi masyarakat, tetapi tanggung jawab negara tidak berhenti pada klasifikasi desil.
1. Kebutuhan pokok rakyat harus dijamin
Islam memandang kebutuhan pokok manusia sebagai sesuatu yang harus dijamin pemenuhannya. Negara tidak cukup mengatakan bahwa seseorang sudah berada pada desil tertentu, kemudian menganggap persoalannya selesai.
Jika masih terdapat rakyat yang kesulitan mendapatkan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, negara wajib mencari jalan agar kebutuhan tersebut terpenuhi.
Allah Swt. berfirman:
«وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
(QS. Adz-Dzariyat: 19)
Ayat ini menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap orang-orang yang membutuhkan dan hak mereka terhadap harta.
1. Negara harus menjamin distribusi kekayaan yang adil
Islam tidak membiarkan kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Negara harus menjalankan kebijakan ekonomi yang mencegah kesenjangan dan memastikan kekayaan dapat dinikmati masyarakat secara luas.
Allah Swt. berfirman:
«كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»
"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)
Dengan demikian, penyelesaian kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan kepada kelompok yang masuk desil 1–5. Negara juga harus menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan.
1. Negara harus menyediakan lapangan pekerjaan dan membuka jalan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhannya
Bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Rakyat membutuhkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang halal.
Islam mendorong manusia untuk bekerja dan mencari rezeki. Allah Swt. berfirman:
«فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ»
“Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.”
(QS. Al-Mulk: 15)
Karena itu, negara harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, bukan sekadar memindahkan mereka dari satu kategori desil ke kategori lainnya.
1. Negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat
Salah satu akar persoalan kesejahteraan adalah bagaimana kekayaan suatu negeri dikelola. Dalam perspektif Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir pihak sehingga keuntungan besarnya hanya dinikmati kelompok tertentu.
Rasulullah saw. bersabda:
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud)
Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1. Data harus digunakan untuk pelayanan, bukan sekadar untuk mengklasifikasikan rakyat
Islam tidak melarang negara melakukan pendataan. Justru data yang akurat dapat membantu negara mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, dan apa kebutuhannya.
Namun, data harus menjadi sarana pelayanan, bukan sekadar alat untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak memperoleh perhatian negara.
Jika data menunjukkan seorang warga berada pada desil tertentu tetapi kondisi faktualnya berbeda, maka kondisi faktual tersebut harus menjadi perhatian. Negara harus memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan haknya hanya karena kekeliruan administratif.
PENUTUP
Polemik desil seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang berada pada desil 1, 2, 3, hingga 10. Persoalan yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar hidup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
Desil dapat menjadi alat statistik untuk memetakan masyarakat secara relatif. Namun, ia tidak seharusnya dijadikan ukuran mutlak kondisi sosial ekonomi seseorang, terlebih jika hasil klasifikasi tersebut menentukan akses terhadap bantuan dan pelayanan dasar.
Sebab, angka dapat berubah, tetapi kebutuhan manusia tetap nyata.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Negara tidak hanya bertugas mendata rakyat miskin, tetapi wajib mengurusi mereka, menjamin kebutuhan pokok, menciptakan kesempatan kerja, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat.
Dengan demikian, persoalan yang harus diselesaikan bukan hanya “berapa desil masyarakat?”, melainkan “mengapa masih ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana negara menjamin kesejahteraan mereka?”
Inilah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan negara yaitu bukan sekadar ketepatan angka, tetapi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya kesejahteraan rakyat.
