Oleh: Ani Hayati, S.H.I.
Bayangkan, untuk mendapatkan BBM, rakyat harus antre sejak malam hingga dini hari.
Bukan karena sedang mudik.
Bukan pula karena SPBU sedang mengadakan promo.
Mereka antre karena kebutuhan dasar sulit didapat.
Di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, antrean BBM dilaporkan mengular hingga panjang. Pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan Pertalite maupun Biosolar.
Lalu, ketika BBM langka, mobilitas dikurangi. Pembelajaran dilakukan secara daring. Pegawai bekerja dari rumah.
Sampai kapan rakyat harus terus menyesuaikan diri ketika kebutuhan energi bermasalah?
ANTREAN PANJANG, WAKTU RAKYAT TERBUANG
Selama sepekan, antrean BBM khususnya Pertalite dan Biosolar disebut terjadi di berbagai lokasi dan tidak mengenal waktu. Ada yang mengantre malam hari, dini hari, bahkan siang hari.
Kompas.id, 13 September 2026, memberitakan kondisi antrean BBM di Kota Makassar. Fahmi (47), salah seorang warga, disebut telah mengantre Pertalite di SPBU Tamalanrea sejak pukul 05.30 Wita dan masih menunggu untuk mendapatkan BBM.
Bagi sebagian orang, mungkin antrean hanya dianggap sebagai persoalan beberapa jam.
Tetapi bagi pekerja harian, beberapa jam bisa berarti hilangnya penghasilan.
Bagi pengemudi ojol, waktu yang habis di antrean berarti berkurangnya waktu mencari penumpang.
Bagi pedagang, distribusi barang bisa terganggu.
Bagi keluarga, aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit.
Dan ketika LPG 3 kg ikut sulit diperoleh, rumah tangga serta usaha kecil kembali menghadapi persoalan baru.
BUKAN SEKADAR SOAL BBM
Pada 14 September 2026, ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Mereka mempersoalkan kelangkaan BBM dan LPG 3 kg serta menuntut transparansi mengenai pasokan dan penyalurannya.
Di sisi lain, Pertamina menyatakan tidak melakukan pemotongan pasokan.
Pertamina menyebut penyaluran BBM ke Makassar bahkan ditingkatkan hingga sekitar 1.300 kiloliter per hari, disertai tambahan pasokan melalui kapal serta tambahan LPG 3 kg.
Di sinilah persoalan menjadi penting untuk dibedah.
Jika pasokan tersedia, mengapa masyarakat masih menghadapi antrean dan kesulitan mendapatkan BBM?
Apakah persoalannya berada pada distribusi?
Apakah terjadi lonjakan permintaan?
Apakah terdapat hambatan di lapangan?
Ataukah ada persoalan tata kelola yang lebih mendasar?
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan dapat diverifikasi.
Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan BBM.
Rakyat membutuhkan kepastian.
APAKAH SUBSIDI SUDAH CUKUP?
Selama ini, ketika membicarakan BBM dan LPG, pembahasannya sering berputar pada satu kata: subsidi.
Seolah-olah ketika harga dibuat lebih murah, persoalan selesai.
Padahal mari kita bertanya lebih jauh:
Apa gunanya harga murah jika barangnya sulit diperoleh?
Subsidi dapat membantu daya beli masyarakat. Namun subsidi bukan satu-satunya persoalan.
Ada persoalan ketersediaan.
Ada persoalan distribusi.
Ada persoalan cadangan energi.
Ada persoalan infrastruktur.
Ada persoalan pengawasan.
Dan ada persoalan bagaimana negara mengelola sumber daya strategis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, masalah energi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah subsidi.
Yang harus dibenahi adalah tata kelolanya.
DALAM ISLAM, RAKYAT ADALAH AMANAH
Islam memandang kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memberikan prinsip penting: penguasa memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang berada dalam pengurusannya.
Maka negara tidak semestinya baru sibuk ketika krisis telah terjadi.
Negara harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat, memastikan distribusi berjalan, melakukan pengawasan, serta memberikan solusi ketika terjadi gangguan.
Inilah konsep riayah.
Negara hadir untuk mengurus urusan rakyat.
Bukan sekadar membuat aturan.
Bukan sekadar memberikan imbauan.
Bukan sekadar menghitung besaran subsidi.
Tetapi memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
ENERGI BUKAN SEKADAR KOMODITAS
Islam juga memiliki konsep kepemilikan yang berbeda dari kapitalisme.
Rasulullah ﷺ bersabda:
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud).
Hadis tersebut menjadi salah satu dalil yang digunakan dalam pembahasan kepemilikan umum dalam ekonomi Islam.
Dalam perspektif ini, sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak semestinya dikelola dengan orientasi keuntungan segelintir pihak, tetapi harus dikelola berdasarkan ketentuan syariat dan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Karena itu, persoalan energi bukan sekadar:
“Berapa harga BBM?”
Tetapi:
“Siapa yang mengelola sumber daya energi, untuk siapa manfaatnya, dan dengan mekanisme apa rakyat dijamin memperoleh kebutuhan tersebut?”
KAPITALISME DAN PERSOALAN TATA KELOLA
Dari perspektif kritik ekonomi Islam, persoalan BBM dan LPG tidak berdiri sendiri.
Ia berkaitan dengan paradigma pengelolaan sumber daya alam dan energi.
Ketika kebutuhan masyarakat ditempatkan dalam mekanisme ekonomi yang sangat bertumpu pada logika pasar, keuntungan, dan efisiensi bisnis, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebutuhan publik menjadi prioritas utama.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban untuk mengatur sumber daya yang menjadi kepemilikan umum sesuai ketentuan syariat.
Tujuannya bukan agar negara menjadi pedagang.
Tujuannya adalah agar hak masyarakat atas sumber daya yang menjadi milik umum tidak berubah menjadi beban yang terus mereka tanggung sendiri.
RAKYAT BUTUH KEMUDAHAN, BUKAN KESULITAN YANG BERULANG
Bayangkan jika antrean BBM bukan berlangsung satu atau dua jam, tetapi berulang selama berhari-hari.
Yang hilang bukan hanya bensin.
Yang ikut hilang adalah waktu.
Pendapatan.
Produktivitas.
Kesempatan belajar.
Dan ketenangan keluarga.
Karena itu, setiap krisis energi harus menjadi bahan evaluasi serius.
Negara perlu memastikan:
✔️ pasokan energi tersedia dan cukup
✔️ distribusi berjalan merata
✔️ data pasokan transparan
✔️ pengawasan diperkuat
✔️ cadangan energi disiapkan
✔️ kebutuhan masyarakat menjadi prioritas
✔️ sumber daya alam dikelola berdasarkan aturan yang jelas dan berpihak pada kemaslahatan umum
Dalam perspektif Islam, semua itu berkaitan dengan fungsi riayah.
Negara tidak sekadar hadir ketika rakyat sudah berteriak.
Negara harus hadir sebelum rakyat terdesak.
SOLUSI ISLAM BUKAN SEKADAR SUBSIDI
Jika akar persoalan berada pada paradigma dan tata kelola, maka solusinya pun tidak cukup dengan tambal sulam.
Islam memiliki konsep pengelolaan kepemilikan, baitulmal, distribusi kekayaan, serta tanggung jawab penguasa yang berbeda dari sistem kapitalisme.
Dalam perspektif politik Islam yang dikembangkan oleh sebagian ulama dan pemikir, penerapan syariat secara menyeluruh membutuhkan institusi pemerintahan yang disebut Khilafah.
Konsep tersebut perlu dikaji secara serius berdasarkan dalil dan rincian hukum syariat, bukan sekadar slogan.
Yang jelas, prinsip dasarnya adalah:
kekuasaan merupakan amanah, sumber daya strategis memiliki aturan kepemilikan, dan penguasa bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.
JANGAN BIARKAN ANTREAN MENJADI HAL BIASA
Antrean panjang BBM seharusnya bukan sesuatu yang dianggap normal.
Ketika rakyat harus mengorbankan waktu dan penghasilan hanya untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, persoalannya layak dipertanyakan.
Sebab rakyat bukan sekadar angka dalam laporan distribusi.
Di balik setiap kendaraan yang mengantre ada kehidupan yang harus berjalan.
Ada keluarga yang harus dinafkahi.
Ada usaha yang harus dipertahankan.
Ada anak yang harus bersekolah.
Ada pekerja yang harus mencari nafkah.
Energi adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Maka negara dituntut menghadirkan tata kelola yang menjamin kebutuhan rakyat, bukan sekadar meminta rakyat terus beradaptasi terhadap masalah.
Dalam perspektif Islam:
penguasa adalah ra'in, rakyat adalah amanah, dan sumber daya yang menjadi kepemilikan umum harus dikelola sesuai syariat.
Karena itu, pembahasan tentang BBM dan LPG pada akhirnya bukan hanya tentang antrean di SPBU.
Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana negara menjalankan amanah mengurus rakyat.
Ketika kebutuhan dasar rakyat sulit diperoleh, sudah semestinya kita tidak hanya bertanya: “Kapan BBM kembali normal?”
Tetapi juga bertanya: “Sistem seperti apa yang mampu menjamin kebutuhan rakyat secara adil dan berkelanjutan?” Wallahu A'lam bissawab.
.jpg)
