Oleh: Ummu Irsyad (Relawan Opini)
Satu juta sarjana menganggur. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan persoalan besar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BPS Februari 2025 yang diberitakan Kompas, jumlah pengangguran Indonesia mencapai 7,28 juta orang dan lebih dari satu juta di antaranya merupakan lulusan sarjana (kompas.com /2026/08/04).
Persoalannya bukan hanya jumlah lapangan kerja yang terbatas, tetapi juga ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Fenomena tersebut semakin terasa ketika job fair dipadati ribuan pencari kerja. Bahkan, dalam sejumlah kasus, orangtua ikut mengantar dan menunggu anaknya mencari pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan tinggi bukan perkara mudah.
Di sisi lain, masyarakat tentu bertanya: jika pertumbuhan ekonomi terus didorong, mengapa lapangan kerja justru terasa semakin sulit?
Persoalan ini menjadi semakin serius ketika janji penciptaan 19 juta lapangan kerja ditagih oleh mahasiswa dan masyarakat. Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu membuka lapangan kerja, tetapi masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi sesuai kompetensinya.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Berarti Kesejahteraan
Salah satu persoalan yang perlu dikritisi adalah cara sistem ekonomi kapitalisme memandang keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya dilihat melalui peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi. Namun, angka pertumbuhan tidak selalu menggambarkan apakah setiap individu mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok.
Inilah yang sering disebut jobless growth, yaitu keadaan ketika perekonomian tumbuh tetapi penciptaan lapangan kerja tidak meningkat secara sebanding. Dengan kata lain, grafik ekonomi dapat naik, sementara sebagian masyarakat tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Masalahnya menjadi lebih berat ketika perusahaan melakukan efisiensi dan PHK untuk mempertahankan keuntungan. Dalam mekanisme kapitalisme, perusahaan pada dasarnya beroperasi untuk memperoleh keuntungan. Ketika biaya tenaga kerja dianggap terlalu besar atau kondisi bisnis menurun, pekerja dapat menjadi bagian dari biaya yang ditekan.
Negara pun cenderung memberikan ruang besar kepada mekanisme pasar dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Negara berperan sebagai regulator, sementara penciptaan pekerjaan banyak diserahkan kepada investasi dan keputusan perusahaan.
Padahal, negara tidak boleh hanya bertanya berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus bertanya: berapa banyak rakyat yang memperoleh pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?
Lebih jauh lagi, pengelolaan sumber daya alam strategis menjadi persoalan penting. Minyak, gas, tambang, hutan, dan sumber daya lainnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Jika pengelolaannya lebih berorientasi pada kepentingan korporasi dan investasi, manfaat terbesar belum tentu kembali secara optimal kepada seluruh rakyat.
Islam Menempatkan Negara sebagai Penanggung Jawab
Islam memiliki perspektif berbeda. Keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi dari terjaminnya kebutuhan hidup masyarakat.
Allah SWT berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu. Negara harus memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Karena itu, persoalan pengangguran tidak semestinya dianggap semata-mata sebagai persoalan individu yang gagal memperoleh pekerjaan.
Dalam perspektif politik ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara juga berkewajiban mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja secara adil agar tidak terjadi kezaliman.
Dalam konsep Khilafah, negara berperan sebagai raa'in atau pengurus urusan rakyat. Negara dapat mengembangkan sektor-sektor produktif dan industri strategis, memfasilitasi pendidikan serta keterampilan, membuka kesempatan kerja, dan membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap sumber daya yang menjadi kepemilikan umum. Hadis Nabi ﷺ menyebutkan:
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud)
Prinsip ini menjadi dasar bahwa sumber daya tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak semestinya dikuasai segelintir pihak. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.
Dengan demikian, persoalan satu juta sarjana menganggur seharusnya menjadi alarm serius. Negara tidak cukup hanya mencetak lulusan perguruan tinggi, tetapi juga harus memastikan terdapat ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kehidupan yang layak.
Sarjana menganggur bukan sekadar persoalan individu. Ia adalah cermin bagaimana sistem ekonomi mengelola pendidikan, kekayaan, industri, dan lapangan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat, maka sudah saatnya sistem dan kebijakan ekonomi dievaluasi secara mendasar.
Islam menawarkan paradigma bahwa negara bukan sekadar regulator yang berdiri di pinggir pasar, tetapi pengurus dan pelindung rakyat. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana rakyat dapat hidup aman, terpenuhi kebutuhan pokoknya, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mendapatkan keadilan.
