MBG Bukan Solusi tapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Para Elit Politik, Kolusi, dan Nepotisme Para Elit Politik

Oleh. Sri Rahayu 

(Aktivis Muslimah)

Nusantaranews.net — Papua termasuk ke dalam 10 daerah provinsi dengan jumlah angka stunting tinggi dan gizi buruk, berdasarkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan. Tetapi, dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang beroperasi di sana hanya 1%. Sementara itu, di wilayah Jawa yang angka stuntingnya rendah, dapur MBG yang beroperasi mencapai 53%.

Di daerah Papua ini, anak-anak bertubuh kurus dan berut buncit; ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan; serta imunisasi balita terbatas dan tidak didapatkan oleh semua anak.

Mengapa MBG Tidak Digerakkan di Wilayah yang Membutuhkan Seperti Ini?

Program MBG memang tidak benar-benar serius dan fokus dalam memberantas stunting serta gizi buruk terhadap anak-anak bangsa. Program ini hanya demi kepentingan pribadi segelintir penguasa dan pemilik modal yang keuntungannya hanya dinikmati oleh mereka sendiri serta orang-orang di sekitar pendukungnya.

Dalam Islam, penguasa adalah pemegang amanah yang bertugas mewujudkan keadilan, menjaga keamanan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menegakkan hukum tanpa pilih kasih. Penguasa wajib memprioritaskan kepentingan rakyat—bukan kepentingan pribadi atau golongan—serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut masyarakat, bukan keputusan pribadi dan kroni-kroninya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِكَانَ هٖۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kapadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Seorang penguasa tidak sekadar memiliki tanggung jawab di dunia saja untuk mengurus masyarakat, melainkan memiliki hujjah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Wallahu a'lam bish-shawab.