Oleh Samudra Ode
Dilansir dalam BBC Indonesia (28/07/2026), Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut. Namun, hanya 1% dapur MBG yang dioperasikan di sana, sementara di Jawa (wilayah dengan angka stunting terendah) jumlah dapurnya mencapai 53%.
satu kampung di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang mendapat 3 predikat dari pemerintah (termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi).
Di kampung ini, anak-anaknya bertubuh kurus dan perut buncit, proses persalinan ibu-ibu dilalui tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit balita yang diberi imunisasi. Mengapa tak ada MBG di wilayah yang paling membutuhkan?
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemukan anomali saat memeriksa ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengatakan bahwa 414 SPPG memiliki rekening bermasalah, mulai dari kepemilikan rekening ganda hingga dapur yang belum beroperasi.
Atas temuan tersebut, rekening yang terindikasi bermasalah kemudian diverifikasi oleh BGN. Hasilnya, terdapat 414 SPPG yang masuk dalam temuan anomali. Sudaryono menyatakan bahwa timnya telah memverifikasi data satu per satu dan menemukan 414 SPPG dapur yang memiliki rekening either double atau dapur yang belum beroperasi.
Paradigma Pengelolaan Sistem Kapitalisme
Problem stunting dan gizi buruk tidak benar-benar difokuskan untuk diselesaikan dalam program MBG. Realisasi anggaran justru dijadikan indikator keberhasilan, bukan problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini diselesaikan.
Hubungan timbal balik antara penguasa dan para penyokongnya diakibatkan dari biaya politik demokrasi yang sangat mahal. Sarana distribusi proyek, bagi-bagi keuntungan, hingga ruang penyimpangan anggaran rawan dijadikan sebagai kebijakan publik.
Wilayah yang paling membutuhkan justru tidak dijadikan prioritas, sehingga tidak mengherankan jika kemaslahatan rakyat bukan menjadi orientasi utamanya.Pemerintah harus memfokuskan distribusi fasilitas terlebih dahulu ke wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Namun, kondisi tersebut justru memperlihatkan ketimpangan distribusi layanan.
Sektor yang sangat butuh anggaran justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi akibat banyaknya anggaran yang tersedot untuk MBG dan program populis lainnya.
Kebijakan ini tidak hanya populis, tetapi juga menjadi ajang bancakan kroni penguasa atau pejabat, mengabaikan kebijakan berbasis data seperti penanganan stunting, serta tidak berpihak pada rakyat. Pendekatan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar penyediaan makanan dibutuhkan dalam penanganan stunting.
Pencitraan penguasa untuk kepentingan periode berikutnya dan pembagian keuntungan bagi segelintir pihak di lingkaran pendukungnya diorientasikan oleh pembuatan kebijakan dalam sistem kapitalisme.
Sistem Islam sebagai solusi
Pemimpin dalam Islam memikul tanggung jawab penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya karena ia mengemban tugas sebagai pengemban amanah. Setiap kebijakan akan dipertanggung jawabkan di dunia maupun akhirat. Pemerintah akan memperhatikan penderitaan setiap satu orang rakyat, tidak akan memberikan siapapun, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Allah SWT berfirman, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (TQS. An-Nisa : 58)
Rasulullah SAW bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Kebijakan dalam sistem Islam mengutamakan terwujudnya kemaslahatan rakyat melalui fokus pada penyelesaian masalah nyata tanpa sibuk membangun pencitraan.
Baitul mal mengelola seluruh pemasukan negara dari pos-pos syariat dan mengalokasikannya sesuai ketentuan hukum syara untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rakyat, termasuk layanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Negara mengorientasikan pelaksanaan kewajiban meri'ayah urusan umat, bukan popularitas penguasa.
Negara harus memenuhi ketersediaan bahan pangan agar harganya terjangkau oleh rakyat. Semua kalangan masyarakat akan mudah mengakses makan bergizi. Kita dapat mendapatkan semua itu jika sistem Islam kembali tegak, yaitu sistem yang berasal dari Allah dan menyejahterakan umat.
Pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam dinilai mudah, efektif, dan efisiensi sehingga tidak membutuhkan banyak biaya yang dapat menghasilkan politik balas budi dengan dipermainkannya anggaran kebijakan.
Wallahu A'lam
.jpg)
