Oleh Ummu Kholda
Pegiat Literasi
Setelah usai program Motor Listrik Nasional (Molinas) Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia untuk memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat pada 2028. Langkah pemerintah ini diklaim sebagai terobosan besar (game changer) bagi kedaulatan industri nasional.
Diketahui, saat ini pemerintah tengah membangun ekosistem industri molinas yang dipusatkan di kawasan industri di Jawa Barat. Pembangunan kawasan industri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pengembangan kendaraan listrik ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor. Karena sampai saat ini Indonesia masih mengeluarkan devisa sekitar US$28 miliar hingga US$30 miliar setiap tahun untuk impor bahan bakar minyak (BBM). (Wartaekonomi.co.id, 13/8/2026)
Pengembangan motor listrik itu sendiri dimotori oleh kolaborasi pelaku usaha dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk serta didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Seperti proyek lainnya, swasta dan asing pun turut terlibat. Hal ini terlihat dari sejumlah pabrikan global seperti Vin Fast Automobile dan BYD Motor Indonesia yang turut menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur molinas di kawasan Subang, Jawa Barat.
Sementara itu, CEO Danantara yang sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap Mobil Listrik Nasional (Molinas). Tak hanya itu, Bos Lippo, James Riady juga siap memborong 20.000 unit motor listrik tersebut. (Netizen.harianaceh.co.id, 19/8/2026)
Proyek Molinas, untuk Siapa?
Antusias para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, apakah apresiasi ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia? Mengingat ada banyak korporasi yang terlibat dalam proyek ini, sehingga bisa dikatakan hanya segelintir elit dengan modal besarlah yang akan terlibat. Memang, kendaraan lama tidak otomatis hilang, akan tetapi BBM, suku cadang, akan mengalami keterbatasan yang pada akhirnya mau tidak mau rakyat akan memikirkan untuk membeli molinas.
Jika demikian, otomatis para pemilik modal dan perusahaan besar lah yang menikmati. Terutama yang menguasai industri kendaraan, baterai dan komponen, pertambangan bahan baku, infrastruktur pengisian listrik, dan sebagainya yang berkaitan dengan molinas. Meski pemerintah menetapkan syarat perusahaan dengan kriteria pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) akan tetapi TKDN itu belum sepenuhnya menguasai rantai pasok, membuat sebagian besar komponen utama masih bergantung pada impor. Bagi pengusaha kelas kakap yang ada di dalam proyek tersebut, resiko ini mungkin tidak ada imbas yang berarti pada proses produksi dan distribusi barang mereka.
Jika dicermati lebih mendalam, skema subsidi atau kemudahan kredit kendaraan listrik bukanlah bentuk pengurusan kebutuhan transportasi rakyat secara tulus, melainkan cara mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan negara dalam menyediakan layanan transportasi umum yang terjangkau serta menjamin ketahanan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena, meski dibalut narasi penguatan industri lokal melalui keterlibatan badan pembiayaan dan korporasi dalam negeri, skema ini sejatinya membuka pintu lebar bagi modal asing dan oligarki. Peran negara pun bergeser dari pelayan rakyat menjadi fasilitator yang memuluskan jalan bagi para pemilik modal.
Selain itu, proyek ini juga menyisakan jejak ekologis yang berat. Laporan organisasi lingkungan menunjukkan bahwa hilirisasi bahan baku kendaraan listrik menguras ratusan ribu hektare hutan alam akibat aktivitas pertambangan. Green energi yang dicita-citakan di jalan raya berbanding terbalik dengan kerusakan lingkungan di wilayah hulu. Sehingga klaim bahwa molinas adalah strategi kedaulatan industri mobil nasional, tetap saja yang banyak diuntungkan adalah oligarki.
Islam Menjamin Pemenuhan Sarana Transportasi
Islam menawarkan tata kelola ekonomi dan politik yang berbeda dengan kapitalisme. Dalam sistem Islam, negara berkedudukan sebagai penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat termasuk sarana transportasi. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Imam/kepala negara adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi adalah tanggung jawab negara sebagai ra'in. Negara tidak sekedar membuat aturan akan tetapi berkewajiban menyediakan dan memastikan tersedianya sarana transportasi dan energi masyarakat benar-benar terpenuhi, serta memudahkan aksesnya.
Selain itu, pemenuhan sarana transportasi dan energi harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah seperti listrik, BBM, dan transportasi yang aman, cukup, dan terjangkau akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Tak hanya itu, sistem politik dan ekonomi Islam juga menjamin kedaulatan finansial negara. Islam memiliki sistem keuangan yang berbasis baitulmal yang bebas dari utang ribawi dan ketergantungan pada oligarki. Sehingga negara memiliki kedaulatan penuh untuk merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara riil.
Namun, sistem politik ekonomi Islam ini hanya bisa ideal diterapkan jika ada institusi yang mendukungnya, yakni negara Islam (khilafah). Sistem inilah yang akan menerapkan aturan Islam secara kafah (menyeluruh) di setiap aspek kehidupan termasuk jaminan kemudahan sarana transportasi dan energi, hingga terwujydnya kesejahteraan rakyat secara merata dan adil.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
