KDMP Program Populis Rawan Korupsi

Dartem 

Pemukiman Koperasi Merah Putih yang jauh dari pemukiman menjadi sorotan masyarakat ditanggapi oleh menteri koperasi Ferry Juliantono. Berdasarkan peninjauannya, beliau menanggapi bahwa koperasi merah putih yang berada jauh dari pemukiman itu hanya sebagian kecil.

Jumlah lokasi yang menjadi sorotan tidak sampai 10 titik dari sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih yang dibangun.

Jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan keseluruhan proyek pembangunan kopdes yang sedang berjalan, sehingga tidak dapat dijadikan gambaran umum kondisi di lapangan, ungkap Ferry Juliantono. Walaupun demikian, ia memastikan, pemerintah tetap akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap lokasi-lokasi yang dipersoalkan, KOMPAS.com (2 Juli 2026)

Kesejahteraan hidup adalah impian semua masyarakat secara umum. Kesejahteraan merupakan hak setiap individu yang harus di dapatkan. Pemerintah dengan programnya yaitu KDMP hadir dan digadang-gadang bisa mensejahterakan rakyat desa justru rawan masalah. Masalah datang mulai dari korupsi, konflik lahan tempat dibangunnya KDMP, serta keberadaan atau pembangunan KDMP yang jauh dari jangkauan masyarakat. Belum

masalah sistem ribawi yang dipakai sebagai roda ekonomi negeri ini. 

Sejatinya, pembangunan ini tidak berangkat berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga sangat beresiko tidak akan efektif menggerakkan ekonomi desa. Karena dalam praktiknya program tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Contohnya terjadi di Jombang, puluhan KDMP yang dibangun terpaksa tutup kembali setelah diresmikan. Masalah letak koperasi merah putih yang tidak strategis dan jauh dari jangkauan masyarakat, ditambah akses jalan yang tidak memadai dan masih tanah. 

Pembangunan KDMP yang jauh dari pemukiman warga akan membuat warga malas untuk membeli kebutuhan disana.

Pelatihan bercorak militer bagi calon manajer koperasi juga menjadi sorotan.

Masalah lainya adalah pemangkasan dana desa demi untuk mendukung program KDMP. Selain melakukan pemangkasan, program KDMP juga terjadi pemborosan anggaran. Anggaran dikeluarkan untuk impor mobil dari berbagai negara seperti Jepang, cina, India dan lain-lain.

Semua itu merupakan pemborosan anggaran ditengah kondisi ekonomi yang sedang Morat-marit. Banyaknya anggaran demi program tersebut merupakan lahan subur korupsi. Seperti yang sudah-sudah, banyak proyek pembangunan yang akhirnya mangkrak, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kejadian seperti itu bukan hal baru, dan akan terus terjadi.  

Begitulah fakta yang terjadi hingga saat ini, pembangunan digenjot jor-joran, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah buat rakyat. Justru melahirkan masalah-masalah baru. Solusi ala kapitalisme sekuler inilah sumber petaka yang dianut negeri ini. Selama masih menggunakan sistem ekonomi Kapitalisme, maka semua program pemerintah sangat kecil kemungkinan berhasil. 

Bukan rakyat yang sejahtera, melainkan para pemodal dan pemegang kekuasaan. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya program yang dijalankan oleh pemerintah. Seperti halnya progam MBG (makan Bergizi Gratis) yang masih hangat diperbincangkan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terus terjadi seperti itu, menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat kecil. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah secara mendasar. Begitulah paradigma sistem kapitalisme sekuler. 

Itulah sebabnya, harus ada solusi yang tepat dan bisa menyelesaikan masalah secara mendasar yaitu Islam. Ekonomi mestinya dibangun berdasarkan kebutuhan rakyat dengan landasan keimanan, bukan sekedar mengejar target proyek. Kesejahteraan rakyat harus dipenuhi oleh negara itu betul. Tapi harus dengan sistem yang betul pula. 

Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti sandang pangan dan papan. Negara ada pelayan rakyat yang harus mengurus urusan rakyat. 

Bukan dengan hitungan untung rugi, tapi dengan landasan keimanan, atas dasar ridho Allah. Selain memenuhi kebutuhan dasar rakyat, negara juga harus membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. 

Dalam Islam pasti bisa, karena Islam telah mengatur kepemilikan harta sesuai syariat. Sumber daya alam yang melimpah yang dikelola oleh negara akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Disitulah salah satu peluang bagi rakyat untuk bekerja. Selain itu, Islam juga tidak boleh membiarkan tanah terbengkalai tanpa ada yang mengurus, sehingga jika ada tanah mati, maka boleh dikelola oleh rakyat. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak boleh berputar dikalangan orang kaya saja. Akan tetapi harus meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Sempurnanya Islam adalah dengan adanya sanksi yang tegas dan mampu membuat efek jera. Itulah yang akan menjadikan rakyat maupun pejabat pemerintahan takut untuk berbuat kecurangan. Mereka sadar akan perbuatannya yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.

Syariat Islam adalah solusi hakiki semua permasalahan termasuk masalah ekonomi. Sehingga tidak perlu lagi ada banyak program-program yang harus dijalankan oleh negara. Cukup dengan penerapan sistem ekonomi Islam sudah mampu membuat rakyat sejahtera. Begitulah solusi sistemik, bukan hanya tambal sulam.

Sungguh, hanya sistem Islam yang diridhoi Allah Swt yang bisa menyelamatkan negeri ini dari berbagai kerusakan dan melahirkan ramhat ke seluruh alam. Semua itu akan terwujud dengan tegaknya Daulah Islam yaitu KHILAFAH.

Wallahu a'lam bishawab