Oleh : Nur inayah
Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan bahwa Pemkab Kabupaten Bandung menghibahkan 4,2 hektar lahan untuk pembangunan 7 gedung SMA/SMK baru untuk mengejar rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator pendidikan di Kabupaten Bandung. Hal itu diungkapkan Bupati Kang DS kepada GalamediaNews saat ditemui di kantornya, Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Rabu 16 Juli 2025.
"Minggu kemarin kita kedatangan Dinas Provinsi Jawa Barat, pertama menyampaikan bahwa pembangunan SMA Negeri Pasir Jambu akan terus dilanjutkan karena tanahnya milik Provinsi. Dan tahun 2025 ini kita akan akan membangun 2 unit sekolah baru," ujar Bupati Kang DS.
Seperti kita ketahui rencana dari Bupati Bandung ini merupakan upaya untuk mengejar rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Namun nyatanya, upaya mengejar rata-rata lama sekolah dan IPM tersebut seringkali memunculkan beberapa masalah, seperti ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan berbagai masalah lainnya.
Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini, ketersediaan sekolah- sekolah SMA/SMK di Kabupaten Bandung, khususnya sekolah negeri, masih dianggap kurang, terutama jika dilihat dari distribusi yang belum merata di seluruh kecamatan. Oleh karenanya, Pemkab Bandung berencana menghibahkah beberapa bidang tanah milik Pemkab Bandung untuk pembangunan sekolah. Narasi "menghibahkan 4,2 hektar lahan untuk membangun sekolah", seakan-akan menciptakan ilusi seolah pemerintah sedang bermurah hati, padahal mendirikan sekolah merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, dalam memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan juga berbagai UU turunannya.
Namun realitas kehidupan negeri ini yang diatur oleh sistem kapitalisme, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sebatas berfungsi sebagai regulator dan fasilisator saja, baik dalam pembuatan aturan , penetapan kurikulum pendidikan, ataupun segala hal terkait sarana dan prasarananya. Sehingga penambahan gedung-gedung sekolah pun sebatas hanya untuk mengejar skor ketentuan IPM, bukan untuk meraih tujuan pendidikan itu sendiri. Ia hanya sekedar alat ukur teknokratik, bukan nilai utama. Bila sekolah dibangun hanya demi naiknya IPM, maka orientasinya semata IPM dan mengabaikan urgensitas dari pendidikan, yang berpengaruh terhadap lemahnya kualitas SDM negeri ini.
Begitulah pengaturan pendidikan di negeri yang ada dalam kerangka kapitalisme- sekular, yang berasaskan manfaat. Dalam sistem ini pembangunan sekolah tidak selalu menjadi prioritas utama negara, tergantung sebanyak apa manfaatnya secara ekonomi, sehingga sektor pendidikan pun acap kali dilihat sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, baik oleh negara maupun swasta. Bukan menjadi rahasia umum lagi, jika rakyat menginginkan pendidikan yang baik dan berkwalitas tinggi, harus mengeluarkan uang yang banyak. Sebaliknya, jika tidak punya uang, maka dia mendapatkan pendidikan yang seadanya, bahkan tidak mendapatkannya sama sekali, alias tidak bersekolah.
Inilah kegagalan yang nyata dari penerapan sistem kapitalisme - sekularisme dalam penyelenggaraan pendidikan, yang tidak dapat diakses oleh seluruh rakyat.
Berbeda halnya di dalam sistem Islam sebagai agama sempurna dan paripurna dari Sang Khalik, yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sektor pendidikan, secara berkualitas dan gratis, sebagai tanggung jawab negara untuk menyediakanya secara merata bagi seluruh rakyatnya.
Di dalam Islam, kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam, dengan tujuan untuk membentuk individu-individu yang bersyaksiyah Islam ,yakni memiliki pola pikir Islam, dan pola sikap Islam, dengan dibekali berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan (saintek).
Tujuan yang tinggi ini akan menentukan keberlangsungan Islam dan kaum muslimin, sebagai sebaik-baiknya umat, seperti firman Allah SWT:
" Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. (Ali' Imran ayat 110).
Maka negara akan memastikan setiap rakyatnya mendapat pendidikan secara gratis namun berkualitas tinggi, baik dari sisi fasilitasnya, seperti gedung sekolah dan universitas, perpustakaan, laboratorium, bahkan penginapan, disertai tenaga pengajar yang mumpuni, dan kurikulum yang jelas mengarah kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin, demi mencapai keridhoan Allah SWT.
Melalui kepemimpinan Islam yang bersifat meri'ayah (melayani) rakyat, negara memastikan dapat mencetak generasi penerus yang akan mengisi peradaban emas, yang akan membuat peradaban Islam menjadi mercusuar dunia, dengan ketinggian ilmu dan kemajuannya, yang dapat mendatangkan maslahat bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam. Hal ini telah terbukti dan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah umat manusia saat itu, ketika sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, terutama di masa kegemilangannya, yaitu masa Kepemimpinan Bani Abbasiyah, yang belum ada yang dapat menyamai ataupun menyainginya, hingga saat ini.
Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, menjadikan kepengurusan rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Negara memberikan berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Melalui Baitul Mal, negara mengatur pos-pos pemasukan dan pos-pos pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Maka dapat dipastikan, pendidikan di dalam Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting bahkan krusial, karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi emas dan peradaban yang gemilang, yang telah Allah SWT berikan predikatnya kepada umat Islam.
Walahu a'lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment