Cara Islam Tangani Berulangnya Gempa

Oleh Nuni Toid
Pegiat Literasi

Belum lama ini telah terjadi bencana gempa bumi di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Para pejabat setempat pun segera melakukan peninjauan langsung ke tempat lokasi. Salah satunya adalah Sekda provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya, tinjauan ini adalah sebagai upaya monitoring penanganan, check and ricek keadaan pengungsi di tenda-tenda, pengelolaan dapur umum, kesiapan petugas di posko, serta kondisi permukiman yang terdampak.

Berdasarkan data dari BPBD Jabar, sebanyak 4.000 rumah terdampak, 35 orang luka berat, 98 luka ringan, dan dua orang meninggal dunia. Kemudian penanganan ini akan dilakukan secara bahu-membahu bersama BNPB, BPBD, dan TNI/Polri. Hal itu dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan kenyamanan dan keamanan pasca terjadinya bencana. (Rejabar. 20/9/254).

Indonesia secara geografis adalah negara yang rawan bencana. Ia terletak di jalur gempa teraktif di dunia yang dikelilingi oleh cincin Api (Ring of Fire) Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yaitu Indonesia-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari Utara, dan Pasifik dari timur. Negeri ini juga terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yang memiliki ciri-ciri antara lain: adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin. Jadi tidak heran bila potensi getarannya sangat lah besar, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Maka wajar bila sering terjadi gesekan tanah, hal ini jelas membutuhkan perhatian khusus dari para pemangku jabatan.

Untuk itu dituntut sikap mental tanggap bencana pada diri semua pihak, terutama para penguasa yang menjadi pengurus rakyat. Sayangnya, dari setiap musibah yang terjadi, pemerintah sering terkesan lamban dalam menanganinya. Bahkan kalah cepat kehadirannya dengan yang lain, seperti LSM, ormas, atau masyarakat biasa. Aktivitas meninjau, dirasa tak ubahnya sekadar pencitraan belaka. Bahkan tidak jarang menjadi ajang kampanye dalam persaingan politik.

Berulangnya bencana, membuktikan mitigasi yang dilakukan selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh. Semestinya korban yang terkena musibah segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah, misalnya dengan membangun rumah-rumah yang rusak agar bisa ditempati kembali, memperbaiki infrastruktur sekolah, kesehatan, serta sarana-sarana umum, atau memberi bantuan berupa sembako, pakaian dll. Namun yang terjadi faktanya jauh panggang dari api, sangat tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Begitulah paradigma dalam kapitalisme-sekuler, yang hanya bertumpu pada materi dunia semata. Penguasa nampak tidak sepenuh hati untuk mengurus rakyat. Semestinya negara lebih mengutamakan keselamatan masyarakatnya dengan memetakan daerah mana yang rawan gempa dan yang tidak. Namun yang terjadi keloyalan itu diberikan kepada para pemilik modal yang jelas berorientasi bisnis. Bahkan berbagai kebijakan dibuat demi memuluskan proyek-proyek para kapitalis. Misalnya: penggundulan hutan yang akibatnya menjadi banjir bila musim hujan tiba, pengadaann industrialisasi di berbagai daerah, pembangunan fisik yang jor-joran, dan lain sebagainya. Maka tidak heran, berbagai bencana datang silih berganti akibat keserakahan manusia.

Berbeda dengan Islam yang mendudukkan penguasa sebagai pelayan umat yang berkewajiban menjamin keselamatan dan keamanannya. Maka mereka bertanggung jawab penuh dalam memberi perlindungan dan rasa aman dari bahaya yang mengancam kehidupannya. Sehingga mereka merasa tenang dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan tidak dibayang-bayangi akan datangnya bencana yang menimpanya.

Dalam Islam, seorang penguasa berkewajiban melakukan perlindungan terhadap warganya. Begitu pula halnya berkaitan dengan bencana, negara harus melakukan antisipasi baik dalam hal pencegahan maupun penanganan. Hal yang paling mendasar adalah dengan menerapkan kebijakan untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat.41 yang artinya:
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Itulah pandangan ruhiyah. Mka tolok ukur satu-satunya adalah syariat Islam, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi para pemilik modal. Terlebih Islam mengatur seluruh sendi kehidupan mulai dari sistem politik, ekonomi dan sebagainya. Karena itu sebagai seorang yang beriman, tentu meyakini bahwa bencana adalah ketetapan dari Allah Swt. Kehadirannya bisa ujian sekaligus peringatan bagi manusia atas perbuatan yang melanggar syariatNya.

Islam telah memberikan tuntunan bagaimana cara untuk menangani dan menghadapi musibah, yaitu dengan membuat mitigasi yang tepat dan cepat. Negara akan memberi perhatian penuh pada tempat-tempat yang rawan bencana, termasuk membenahi manajemen kebencanaan (disaster management). Mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta peringatan dini, dan penanganannya yang lebih sistemik dan terpadu. Begitupun tentang logistik kedaruratan dan kesehatan juga akan menjadi bagian yang diperhatikan.

Semua hal di atas menjadi keniscayaan karena pembiayaannya ditopang dari Baitulmal yang memiliki sumber pemasukan dari berbagai pos, terutama kepemilikan umum, yakni hasil pengelolaan SDA. Karena itu, masalah dana tidak akan menjadi penghambat serius bagi mitigasi bencana. Namun ketetapan ini tidak akan pernah terwujud dalam naungan sisten kapitalis, tetapi hanya dalam kepemimpinan Islam. Yaitu ketika syariat Allah diterapkan di berbagai aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bishawab.