Oleh Gemi
Perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan sulit. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertebaran di mana-mana, sehingga buruh perkantoran hingga pabrik dihantui pemecatan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Jumlah korban PHK sebatas dilaporkan media asing Bloomberg yang mengungkap PHK dilakukan terhadap 450 orang dari total karyawan Bytedance di Indonesia yang sebanyak 5000 orang.
Direktur corporate Affairs Tokopedia dan shof Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan kebijakan PHK harus dilakukan untuk mendukung strategi pertumbuhan perusahaan E-commerce anak usaha Bytedance tersebut. “Kami harus melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar dapat terus tumbuh” katanya menjawab pertanyaan CNBC Indonesia di kutip Sabtu (15/6/2024).
Pantauan tim CNBC Indonesia di lokasi pabrik Kamis (13/6/2024), kondisi pabrik yang biasanya ramai dipenuhi pekerja serta suara mesin jahit yang saling bersahutan kini sunyi senyap tidak ada lagi aktivitas menjahit ribuan mesin jahit pun tertutup kain sudah tak lagi dipakai. Anggota Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat ( PPTPJB) bidang hukum Desi Sulastri, menyebut kenaikan upah yang signifikan dengan yang tinggi membuat pabrik tekstil beserta turunannya bertumbangan.
Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, telah buka suara mengomentari PHK belakangan ini khususnya di sektor padat karya banyak pabrik yang melakukan PHK karena aktivitas perusahaan tidak lagi berjalan atau tutup.
Inilah suatu contoh dari dampak sistem ekonomi yang jauh dari syariat Islam. Kita mengetahui Islam adalah solusi dari berbagai problematika. Islam menjamin kesejahteraan rakyat. Hukum syara dengan penerapan sistem ekonomi dan politik Islam negara juga akan menjaga iklim usaha yang kondusif dengan berbagai kebijakan negara termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi tanggung jawab negara yang akan membuka banyak lapangan kerja.
Negara juga menerapkan sistem Islam yakni Khilafah Islamiyah yang akan menjalankan politik ekonomi Islam dengan mekanisme langsung dengan Khilafah menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma sehingga rakyat dan termasuk pekerja tidak terbebani biaya besar untuk tiga kebutuhan tersebut.
Penggratisan ini niscaya terjadi karena dibiayai dari Baitul Mal yang memiliki pemasukan yang besar, utamanya dari pengelolaan harta milik umum, seperti pertambangan, hutan, laut, dan sebagainya.
Khilafah akan memastikan akad kerja antara pengusaha dengan pekerja mereka dengan akad yang syar’i sehingga tidak menzalimi salah satu pihak. Hal ini sebagaimana perintah Allah melalui Rasulullah agar pengusaha memperlakukan pekerjanya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda:
“Saudara kalian adalah pekerja kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian.” (HR.Al-Bukhari).
Demikianlah kebijakan Khilafah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan rakyat secara keseluruhan. Pekerja akan bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran akan ancaman PHK.
Wallahu a’lam bishawab.”
No comments:
Post a Comment