Sistem Kufur, Korupsi Tumbuh Subur


 Oleh: Ummu 'Alsiyah 

(Aktivis Muslimah)


Kasus korupsi terus menjamur dan menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Sistem Sekuler demokrasi menumbuhsuburkan praktek korupsi, karena berdiri atas paham memisahkan agama dari kehidupan, sehingga agama tidak boleh mengurusi kehidupan.


Sistem sekularisme tidak mungkin mencetak ketakwaan komunal yang menjadikan tiap individu mampu menjaga diri dari godaan harta dunia dan saling menasihati antar individu jika ada yang berbuat curang atau menipu rakyat. Yang terjadi, mereka justru melakukan korupsi berjamaah tanpa rasa malu dengan perbuatan maksiatnya.


Islam memiliki mekanisme jitu dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, yaitu melalui peran negara, masyarakat, dan individu. Mekanismenya adalah sebagai berikut:


Pertama, penanaman mental dan kepribadian Islam pada tiap individu. Sistem yang baik akan melahirkan individu yang baik. Sistem kehidupan sekuler menghasilkan pemimpin rakus, tidak takut dosa, dan kerap berkhianat atas kepemimpinannya.


Sistem demokrasi yang berbiaya mahal juga turut andil menyuburkan korupsi, sedangkan Islam akan membina setiap individu dengan ketakwaan hakiki. Dengan keimanan tersebut, ia akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa.


Kedua, lingkungan kondusif. Dalam Islam, pembiasaan amar makruf nahi mungkar akan diberlakukan. Masyarakat bisa menjadi penjaga sekaligus pengawas terterapkannya syariat. Jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, mereka dengan mudah bisa melaporkannya pada pihak berwenang.


Ketiga, negara menegakkan sistem sanksi Islam yang berefek jera bagi pelaku, termasuk kasus korupsi. Dalam demokrasi, lembaga pemerintahan sangat rentan korupsi karena perilaku korup yang sudah membudaya. Hukum pun bisa diperjualbelikan sesuai besaran suap yang diterima. Sedangkan Islam, ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.


Sistem sanksi Islam ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan efek jera. Untuk kasus korupsi, sanksi yang berlaku adalah takzir, yakni sanksi yang khalifah berwenang untuk menetapkannya. Takzir bisa berupa hukuman penjara, pengasingan, diarak dengan disaksikan seluruh rakyat, hingga hukuman mati, tergantung level perbuatan korupsi serta kerugian yang ia timbulkan.


Demikianlah, Islam mampu mewujudkan sistem antikorup, yaitu penerapan Islam kaffah dalam bingkai Khilafah. Memberantas korupsi dalam demokrasi itu ilusi, sama mustahilnya menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam sistem sekuler yang menggerus keimanan serta menjauhkan umat dari aturan Islam. Wallahu'alam bi shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post