Saat ini Indonesia masih membutuhkan Impor beras dikarenakan masih sulit untuk mencapai swasembada. Apalagi jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah dan itu pasti membutuhkan beras. Sebenarnya kita tidak ingin impor lagi, namun itu sangat sulit karena produksi tidak mencukupi setiap tahunnya. Kita terus bertambah dan itu harus diberi makan. Ini adalah pernyatan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo seperti dilansir oleh cnbcindonesia.com, 2/01/2024.
Menanggapi hal ini menurut penulis adalah sesuatu hal yang aneh sebenarnya, Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara agraris namun belum bisa melakukan swasembada pangan. Padahal lahannya sangat luas dan lebar. Bahkan beberapa waktu lalu Indonesia juga baru panen raya. Namun mengapa impor beras seolah tidak bisa dihindarkan. Padahal sejatinya Impor beras hanyalah menjadi solusi pragmatis persoalan beras, dan bukan mendasar. Bahkan cenderung menjadi cara praktis mendapatkan keuntungan bagi para koorporasi.
Maka impor beras itu sejatinya bukanlah solusi masalah yang ada saat ini. Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipasif. Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan, berkurangnya jumlah petani dan makin sulitnya petani mempertahankan. Jadi harusnya untuk memberikan solusi persoalan pangan dinegeri ini bukan impor beras yang menjadi solusi tapi pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para petani.
Jika kesejahteraan petani diperhatikan, terlebih harga hasil pertanian mendapatkan nilai yang sesuai, hal ini akan meningkatkan produktivitas petani sehingga akan menambah hasil panen berikutnya. Maka tidak diperlukan lagi impor beras yang justru akan merugikan petani, cukup dengan memberdayakan petani yang ada dengan memberikan kemudahan dalam hal bercocok tanam. Memberikan fasilitas pertanian yang memadai, harga pupuk, alat pertanian dan insektisida yang memiliki harga terjangkau misalnya. Kenyataannya petani di negeri ini sulit sekali mendapatkan kesejahteraan. Bahkan banyak petani-petani dinegeri ini hidup dalam kemiskinan. Sudahlah alat pertanian, pupuk dan segala bahan pertanian memiliki harga yang mahal. Ketika panen pun harga jual tidak sesuai. Sehingga hal ini membuat petani merasa enggan untuk melakukan aktivitas pertanian di musin tanam berikutnya. Karena hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum lagi keran impor beras yang makin deras sehingga petani sangat dirugikan.
Belum lagi impor beras saat ini yang mengelolanya adalah para koorporasi pangan. sehingga menjadikan impor beras itu dalam lingkaran korporasi. Keadaan ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa sejatinya rencana lumbung pangan merupakan skenario kaum kapitalis dalam sistem kapitalisme. Menyerahkan lumbung pangan pada pihak korporasi membuat semua kebutuhan rakyat ibarat ladang bisnis. Pemerintah membuat kebijakan dan kaum kapitalis lah yang menjalankan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara dengan sistem kapitalis akan menempatkan rakyat hanya sebagai konsumen semata. Impor beras yang digadang-gadang sebagai solusi krisis pangan pada akhirnya hanya sebagai sarana kaum kapitalis memperkuat cengkramannya di negeri ini.
Hal ini akan berbeda jauh dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Karena dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat.
Negara Islam akan mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan pada asing. Dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada. Dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama. Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Dengan begitu petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi karena semua dijamin negara. Memang kebijakan pertanian seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh topangan sistem lainnya. Butuh uang banyak untuk biaya. Artinya butuh topangan dari sistem ekonominya. Tentunya kalau mengandalkan sistem ekonomi kapitalis, hasilnya seperti sekarang. Semua diserahkan kepada para koorporat. sementarara petani melarat. Maka Sistem ekonomi yang dimaksud ada dalam Islam.
Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam insya Allah swasembada pangan akan terealisasi. Negara mampu memperoleh hasil pertanian yang melimpah sehingga krisis pangan dapat teratasi dengan memberdayakan petani semata. Negara mampu mewujudkan swasembada pangan tanpa melibatkan para kapitalis penjajah dan para koorporat yang pada akhirnya menyengsarakan rakyatnya. Wallahualam bishawab
