Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Harga Rumah Mahal ditengah Ekonomi Sulit

Monday, December 11, 2023 | Monday, December 11, 2023 WIB Last Updated 2023-12-11T13:21:28Z


Oleh Irmawati


Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi. Namun sayangnya, rumah saat ini harganya dari waktu ke waktu terus naik. Masyarakat yang ingin memiliki rumah perlu mempersiapkan uang setidaknya mencapai angka milyaran rupiah.


Dilansir dalam CNBC Indonesia (1/12/2023), Director Research dan Consultancy Service Leads Property Martin Samuel Hutapea menyatakan harga rumah perunit di Jabodetabek telah mencapai Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan Bekasi mencapai Rp 1,5 miliar, Bogor mencapai Rp 0,9 miliar dan Tanggerang mencapai Rp 3,1 miliar.


Mengingat tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih dalam kategori tinggi. Maka tingginya harga rumah, jelas mempersulit masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Disisi lain, masih banyak rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan banyak juga yang masih tinggal dengan rumah seadanya jauh dari kata layak.


Ini menjadi catatan bagi pemerintah dengan  sistem kapitalisme  yang diterapkan negeri ini banyak puluhan juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam sistem ekonomi kapitalis menghendaki liberalisasi lahan sehingga negara memberikan hak kepada pihak swasta untuk mengelola bahkan menguasai lahan. Akibatnya lahan dikuasai oleh koorporasi dan secara leluasa membangun perumahan di lahan tersebut. Alhasil semakin memperparah kesulitan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.


Bukan rahasia publik, perumahan atau tempat tinggal seperti apartemen atau rusun tidak disediakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah dengan bantuan pihak luar  bekerja sama  untuk mengerjakan proyek tersebut yang tentu ini menjadi ajang bisnis yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.


Selain itu, pengusaha dalam bisnisnya agar tidak rugi dinaikan harga berkali-kali lipat. Dengan semakin sempitnya lahan menyebabkan harga tawar juga ikut naik. Apalagi pengelolaan bahan-bahan pembuatan rumah seperti semen, besok, batu bata dan yang lainnya dikelolah oleh perusahaan yang dimiliki seseorang atau swasta yang pada dasarnya mencari keuntungan. Ditambah lagi, pemerintah dalam sistem kapitalisme ini  hanya menjadi regulator dan fasilitator untuk para elit kapital (Aseng dan asing) menjadikan pemerintah bukan lagi menjadi pelayan rakyat bahkan cenderung abai mengurusi urusan rakyat.



Pemerintah semestinya memiliki peran dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, wajar pembangunan rumah menjadi mahal karena dasarnya bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Sekalipun memanfaatkan kebutuhan dasar untuk mendapatkan keuntungan.


Sementara itu, rumah yang disubsidi oleh pemerintah realitanya tidak memberi dampak signifikan dalam kemudahan mengakses rumah tinggal. Selain harganya masih tergolong mahal untuk menengah bawah KPR subsidi juga hanya sekedar pencitraan yang seolah-olah pemerintah memperhatikan kesulitan rakyatnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Hal ini terbukti, sejatinya subsidi itu hanya mengalir pada operator seperti bank-bank maupun pengembang properti. Semestinya diterima oleh rakyat pembeli rumah subsidi. 


Adapun rakyat tetap membayar mahal harga rumah subsidi. Tak hanya itu, rakyat dengan paksa terjebak riba bertahun-tahun lamanya. Dengan berbagai kesulitan tersebut, nampak jelas bahwa negara berlepas tangan dengan rakyat sebagai tanggung jawabnya.


Sejatinya , persolan kebutuhan tempat tinggal hanya bisa terselesaikan dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan rakyatnya.


Negara akan bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tidak boleh menjadi regulator yang menyerahkan urusan masyarakat pada pihak swasta atau asing  sebagaimana saat ini.


Adapun kebutuhan tempat tinggal ditempuh negara Islam bagi rakyat dengan berbagai mekanisme berdasar syariah Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Salah satunya memastikan laki-laki mendapat lapangan pekerjaan dan  tidak ada pengangguran. Sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Pun dengan lahan milik negara bisa langsung dimanfaatkan untuk membangun rumah. 


Wallahu A'lam Bissawab

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update