Penghujung tahun 2023 hampir tiba, tetapi beberapa kebutuhan pokok pangan masih lompat harga. Seperti persoalan klasik yang tak kunjung sudah. Sebelumnya, masyarakat menjerit karena harga BBM, gas LPG, dan telur yang terus naik. Kini giliran beras, cabe merah, cabe hijau, cabe rawit, dan gula pasir yang harganya juga melejit.
Terpantau sepanjang beberapa bulan terakhir kenaikan harga beras di Pesisir Selatan, beras varietas PB 42, Anak Daro dan Bujang Marantau dari Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp14.500 per kilogram, naik di atas 10 persen. Begitu juga untuk varietas beras Solok dan Cisokan Kubang (beras premium) yang kini sudah menyentuh angka Rp16.500 per kilogram dari yang awalnya hanya Rp14.500 per kilogram, naik sekitar tujuh persen. (sumbarkita)
Tidak kalah fantastis, kenaikan haga cabe merah dari Rp.45.000 per kilogram menjadi Rp.80.000 per kilogram, cabe hijau dari Rp.28.000 per kilogram menjadi Rp. 48.000 per kilogram, cabe rawit dari Rp.40.000 per kilogram menjadi Rp.120.000 per kilogram dan gula pasir dari Rp.16.000 per kilogram menjadi Rp.18.000 per kilogram.
Padahal pangan adalah kunci ketahanan negara. Kedaulatan negara sangat bergantung pada pangan. Kenaikan sebesar ini tentu sangat menyulitkan masyarakat, mengingat beras, cabe dan gula adalah kebutuhan pangan yang paling pokok. Bahkan kenaikan bahan pangan ini nyaris merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, Eri Nofriadi menyampaikan, lonjakan harga beras belum berdampak positif terhadap kesejahteraan petani di daerah itu. Kenaikan harga beras cenderung lebih dinikmati pedagang. Mereka cenderung tidak terpengaruh anomali harga, karena hanya bermain di selisih pembelian dan penjualan.
Kondisi itu, menurutnya akibat nilai yang diterima petani, khususnya di sub-sektor tanaman pangan lebih rendah dari yang dibayarkan. Artinya pendapatan dari hasil produksi yang mereka dapat jauh lebih kecil dari biaya kebutuhan hidup, maupun modal tanam.
Akibatnya, panen raya justru petaka bagi petani, karena tata kelola pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi, jika panen melimpah, otomatis harga murah. Nah, lagi-lagi yang korban petani. Padahal, rangkiang atau lumbung padi merupakan lambang daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan simbol ketahanan dan kemandirian pangan. Namun kenyataannya lumbung tidak terisi. Sungguh miris.
Di lingkup nasional, fakta baru yang mengejutkan bahwa pemerintah memutuskan menambah kuota impor beras tahun ini sebesar 1,5 juta ton untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP). Jika tambahan kuota impor ini direalisasikan, maka dipastikan impor beras di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mencetak rekor baru. (CNBC Indonesia)
Kasus yang berulang semestinya jadi pelajaran. Setidaknya semua bisa diantisipasi sekiranya mereka serius berpikir dan bekerja untuk memberi solusi. Tentu bukan demi citra diri sebagaimana selalu dilakukan selama ini, tetapi semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri.
Dalam sistem ini, kekuasaan faktanya hanya menjadi alat mewujudkan kepentingan kelompok atau partai politik. Apalagi mekanisme pemilihan ala demokrasi menjadikan biaya politik menjadi mahal sehingga kontestasi kepemimpinan pun tidak ubahnya seperti praktik bisnis dan perjudian.
Wajar jika aroma bagi-bagi kue kekuasaan dan kapitalisasi sektor-sektor kebutuhan publik termasuk sektor pangan atau bahan kebutuhan pokok demikian menyengat di berbagai kebijakan yang dicanangkan. Tidak hanya dari kapitalis lokal, tapi juga dari kaum kapitalis global. Sementara atas persoalan menyangkut rakyat kebanyakan, negara justru kerap lepas tangan, atau memberi solusi secara asal-asalan.
Berbeda halnya dengan paradigma Islam. Pemerintah atau negara sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. Mereka wajib memastikan bahwa kebutuhan umat dan keamanan mereka terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.
Tidak ada kepentingan yang menempel dalam kekuasaan Islam selain harapan beroleh keridaan Allah Swt.. Karena dalam Islam, kepemimpinan adalah alat penegak hukum-hukum Allah, yang amanahnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah inilah, kesejahteraan dan keadilan di tengah umat akan bisa diwujudkan. Karena hukum-hukum Allah ini memberi solusi komprehensif atas seluruh problem manusia, termasuk urusan jaminan pangan dan jaminan berusaha bagi rakyatnya, orang per orang.
Oleh karena itu, semua hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan dan jaminan berusaha, seperti proses produksi, rantai pasok, atau distribusi pangan, termasuk munculnya fluktuasi harga yang memberatkan, akan diselesaikan secara mengakar. Yakni melalui strategi politik ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian yang menjamin kemandirian dan kedaulatan. Begitu pun peluang munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat akan di tutup rapat-rapat.
Ikhtiar ini tentu akan didukung penuh oleh negara. Antara lain melalui penerapan sistem pertanahan dalam Islam yang mengharuskan optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensinya. Juga didukung dalam bentuk dukungan pembinaan dan permodalan yang dimungkinkan karena negara menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam.
Begitu pun ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang lainnya. Negara akan mendorong produksi melalui strategi politik industri yang mengoptimasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk bergantung pada produk asing yang tidak jarang menjadi jalan penjajahan dan intervensi.
Adapun celah-celah penyelewengan, seperti kapitalisasi dan monopoli akan ditutup dengan penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang dikenal tegas. Sehingga kasus kezaliman yang lumrah terjadi dalam sistem sekuler ini tidak mungkin merebak dalam sistem yang menerapkan aturan-aturan Islam.
Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya perubahan ke arah Islam. Tentu dimulai dengan amal dakwah yang targetnya memahamkan Islam sebagai solusi hidup, bukan semata sebagai agama ruhiyah yang mengajarkan urusan akidah, ibadah, dan akhlak.
Inilah jalan perubahan yang dicontohkan Rasulullah saw. sehingga beliau berhasil membangun masyarakat Islam yang ideal, yang dilanjutkan dari generasi demi generasi hingga belasan abad.
Sepanjang sejarah peradaban Islam itulah, kita mendapati contoh terbaik sistem pemerintahan yang dibutuhkan manusia. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya, sebagaimana firman Allah Swt.,
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf : 96)
Wallahu a'lam bish-shawwab[]
.jpg)
