By : Afiyah Rasyad
(Aktivis Peduli Umat)
Pandemi virus corona masih melanda dunia. Mutasi virus pun terjadi di sela-sela kesibukan dan mobolitas manusia. Akhirnya, berbagai varian menyapa kehidupan. Dewasa ini varian delta menginfeksi dengan penuh kekuatan. Walhasil, banyak negara yang dibuat kelimpungan.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com (2/8/2021) bahwasanya hampir seluruh negara di dunia meningkatkan pembatasan covid-19 ketika kasus varian Delta melonjak, yang tidak sedikit orang menentangnya. Merebaknya varian Delta memaksa pemerintah menerapkan kembali tindakan keras pembatasan covid-19, ketika negara lainnya mempertimbangkan rencana untuk membuka aktivitas ekonomi mereka.
Merebaknya varian Delta memaksa pemerintah Indonesia menerapkan kembali tindakan keras pembatasan covid-19. PPKM darurat hingga level 4 menjadi mekanisme peraturan mobilisasi khalayak. Hal itu dipilih ketika neggara lainnya mempertimbangkan rencana untuk membuka aktivitas ekonomi mereka.
Kemunculan varian delta ini pertama kali diidentifikasi di India. Dimana varian ini telah menyebar ke 132 negara dan wilayah di dunia. Pandemi covid-19 telah membunuh lebih dari 4 juta orang dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan melambat. Hampir semua negara sibuk mengeluarkan kebijakan guna menekan laju sebaran varian delta.
Berbagai Negara Perketat Batasan Mobilitas dan Interaksi Sosial
Di sejumlah negara, varian delta sudah banyak menjatuhkan korban nyawa. Tak terkecuali, negeri ini bahkan pernah keluar sebagai negara teratas di dunia dalam kasus tertinggi pasien covid-19. Betapa sibuknya negara yang ditandangi virus corona varian delta itu.
Di negara tempat asal datangnya covid-19 larut dalam kesibukan menangani serangan varian delta. Dilansir dari Kompas (2/8/2021) bahwa wabah covid-19 sekarang telah merebak di 14 provinsi paling luas dalam beberapa bulan di negeri Tirai Bambu. Hal tersebut menjadi tantangan bagi China yang awalnya berhasil mengatasi covid-19, setelah kasus pertama terdeteksi di kota Wuhan pada akhir 2019. China telah menempatkan lebih dari satu juta orang di bawah lockdown dan memulai kembali kampanye pengujian covid-19 massal.
Varian utama yang beredar saat ini adalah varian delta yang memberikan tantangan lebih besar untuk pekerjaan pencegahan dan pengendalian virus," ujar juru bicara untuk Komisi Kesehatan Nasional (NHC) Mi Feng, seperti yang dilansir dari AFP pada Sabtu (31/7/2021).
"Ini (varian Delta) adalah peringatan bahwa virus berkembang, juga penggilan untuk seruan untuk bertindak bahwa kita perlu bergerak sekarang, sebelum varian lebih berbahaya muncul," ujar Direktur Darurat Badan Kesehatan Dunia (WHO) Michael Ryan.
Di Australia, dimana hanya sekitar 14 persen populasinya divaksinasi covid-19, kota terbesar ketiga Brisbane dan bagian lain Queensland diberlakukan lockdown cepat pada Sabtu (31/7/2021), setelah 6 kasus baru terdeteksi.
"Satu-satunya cara untuk mengalahkan varian Delta adalah tindakan cepat, dan kuat," kata Wakil Perdana Menteri Queensland Steven Miles yang mengumumkan 3 hari perintah ketat tinggal di rumah untuk jutaan warganya (Kompas.com, 2/8/2021).
Pemberlakuan pembatasan covid-19 buka-tutup berdampak pada kebosanan masyarakat untuk mematuhi aturan. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara di dunia juga mengalami hal serupa. Aksi demomstrasi terkait kebikana negara juga terjadi. Di negeri ini, Malaysia, hingga Prancis pun terdapat fenomena aksi demontrasi.
"Pemerintah ini melumpuhkan ekonomi dan juga merusak demokrasi negara kita," ujar Karmun Loh, yang ikut serta dalam protes di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, kepada AFP.
Sementara di Prancis yang berbulan-bulan telah diberlakukan jam malam dan lockdown, mulai masuk era baru "izin kesehatan" pada Juli. Setiap aktivitas masyarakat seperti masuk kafe, restoran, dan destinasi budaya harus menunjukkan tanda telah divaksin atau tes negatif covid-19. Namun, peraturan baru pembatasan Covid-19 ditentang oleh lebih dari 200.000 orang dengan menggelar demo di seluruh Perancis pada Sabtu (30/7/2021) selama 3 pekan berturut-turut.
Negara yang diguncang vafian delta tengah berduka. Menurunnya kepercayaan rakyat semakin memperburuk keadaan. Rakyat tampak semakin menyepelekan aturam negaranya dan abai dengan protokol kesehatan.
Belum lagi, banyak negara memberlakukan kebijakan yang semakin membuat rakyat menderita. Wajah buruk kapitalisme kian nyata dengan keseragaman asas tiap negara dalam menyelesaikan problematika kehidupan, terutama dalam urusan pandemi yang melanda saat ini.
Kapitalisme mendorong tiap negara membuat kebijakan yang bisa menguntungkan korporasi atau segelintir orang yang memiliki modal. Kebanyakan negara yang menerapkan lockdown juga masih membebankan kebutuhan hidup pada tiap rakyatnya.
Bertolak belakang dengan Islam. Sabda Baginda Nabi yang mulia berkenaan dengan karantina wilayah berjalan seiring dengan jaminan pemenuhan kebutuhan tiap individu rakyat. Sistem pemerintahan dalam Islam juga mengedepankan keselamatan nyawa manusia. Pasalnya, dunia dan seisinya tak lebih berharha dari satu nyawa manusia. Maka, ketika wabah melanda, dana baitul mal dikerahkan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan kokoh. Tenaga medis, alat kesehatam, obata-obatan, para ahli, laboratorium, dan biaya penelitian ditanggung negara.
Selain itu, kebutuhan pangan masyarakat dijamin negara. Sehingga, rakyat tak berkeliaran di luar rumah untuk memenuhi hajatnya. Mobilitas benar-benar terhenti. Hal ini bisa memutus rantai penyebaran wabah ke wilayah lainnya. Wabah juga pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memberlakukan karantina wilayah total sembari menyuplai segala kebutuhan medis dan kebutuhan pokok individu rakyatnya.
Biaya yang dikeluarkan oleh negara diambil dari baitul mal. Harta itu bisa dari pos pemasukan harta milik negara yang berasal dari fai', jizyah, dan kharaj. Adapaun harat milik negara dari zakat bisa juga diambil, namun hanya diserahkan pada delapan ashnaf sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. Bisa juga diambil harta itu dari kepemilikan umum yang berasal dari hutan sumber daya alam yang dikelola negara. Dalam Islam tak ada satu punsumber daya alam yang tak pernah habis diserahkan pengeleolaannya pada swasta atau asing. Negaralah yang mengelolanya, kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Jika di baitul mal kosong melompong, maka khalifah akan segera meminta bantuan sedekah kaum muslim. Jika belum memadai, khalifah boleh memungut dhoribah sebesar anggaran yang dibutuhkan. Dhoribah hanya ditarik bagi rakyat muslim yang kaya saja. Utang atau pinjaman adalah jalan terakhir jika memanh belum mencukupi. Namun, utang yang diambil tanpa syarat apa pun dan tanpa riba.
Dengan demikian, kedaulatan negara tetap terjaga. Sementara wabah juga akan segera terkendali. Patutlah kiranya para pemimpin mencampakkan kapitalisme dan mengambil sistem Islam dalam kehidupan bernegara.
Wallahu a'lam bishawab
