Kemiskinan Di Kalsel? Peran Negara Mesti Maksimal
Oleh : Durrotul Hikmah (Aktivis Dakwah Remaja)
Kemiskinan masih menghantui negeri ini, termasuk angka kemiskinan di Kalsel. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, kemarin (15/7) merilis angka kemiskinan di Banua. Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di Kalsel pada periode September 2019 hingga Maret 2020 berkurang 2,42 ribu orang.
Dengan perbandingan, pada September 2019 BPS Kalsel mencatat warga miskin di Banua berjumlah 190,29 ribu. Sedangkan, Maret 2020 turun menjadi 187,87 ribu orang. Angka tersebut menempatkan tingkat kemiskinan di Kalsel menjadi yang terendah di regional Kalimantan, dengan persentase 4,38 dari total penduduk. Sementara, di tingkat nasional persentase penduduk miskin Kalsel berada di urutan kedua terendah. (kalsel.prokal.com).
Stakeholder terlihat berupaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kalsel. Berbagai upaya dilakukan, namun semua masih tak ada hasilnya. Terlebih saat pandemi ini, ekonomi terpukul, yang efeknya sangat berat bagi rakyat.
Stakeholder terkait diminta untuk menyamakan persepsi memaksimalkan pelayanan khusus untuk masyarakat miskin di Kabupaten Banjar. Permintaan itu disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kesmiskinan Kabupaten Banjar H Saidi Mansyur.
Beliau mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan dalam mendukung kerjasama. (kanalkalimantan.com).
Dampak pandemi memang memukul sektor ekonomi. Lebih-lebih bagi rakyat yang berpenghasilan rendah. Buruknya penanganan wabah di negeri ini turut memperparah kemiskinan rakyat.
Padahal sebelumnya, ekonomi rakyat sudah tersandera dengan sistem ekonomi Kapitalisme yang hanya berpihak pada pemodal besar alias para konglomerat. Alhasil, saat pandemi, banyak rakyat yang di PHK karena ekonomi tak berjalan stabil.
Boleh jadi di atas kertas penguasa mengira sukses meriayah rakyat. Namun, pada faktanya, negara sudah gagal menjamin kebutuhan rakyat. Jangankan di masa pandemi, di masa nonpandemi saja masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itu pun angka kemiskinan bisa diutak-atik standarnya agar terkesan memiliki prestasi mengurus rakyat. Padahal, standar kemiskinan tidak diukur dengan nilai rata-rata. Pemerintahan kapitalis sulit sekali peduli pada kehidupan rakyatnya. Kemiskinan yang terjadi jelas akibat penerapan sistem kapitalisme. Terbukti dari berbagai kebijakan yang diterapkan, tidak satu pun memihak rakyat.
Kemiskinan diukur berdasarkan seberapa besar kebutuhan pokok rakyat tercukupi, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jika semua ituterpenuhi, baru bisa dikatakan rakyat sejantera.
Kenyataannya kemiskinan yang terjadi di negeri ini adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara ataupun penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang.
Penanggulangan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan pengelolaan ekonomi yang baik. Tersedianya bahan pangan yang cukup. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan. Bahkan terpenuhinya kebutuhan rakyat untuk pendidikan, kesehatan dan keamanan. Semua itu hanya bisa dipenuhi oleh negara dengan sumber pendanaan dari Baitul Mall.
Bila saja Islam segera menaungi, akan berbeda kondisinya seperti saat ini. Perhatian Khalifah pada rakyatnya begitu besar. Khalifah akan mengelola harta, baik harta bergerak maupun harta tak bergerak yang diambil dari Baitulmal untuk kebutuhan rakyatnya guna memenuhi kebutuhan mendesak dan kebutuhan jangka panjang bagi penerima subsidi.
Melalui struktur administratif Mashlahah/Departemen Sosial, Khilafah akan mendata orang per orang secara detail, baik terkait penghasilan rakyatnya maupun siapa saja yang terkategori miskin dan tidak miskin.
Saat seseorang teridentifikasi miskin tetapi memiliki kemampuan bertani, Khalifah akan memberikan modal sebidang tanah, traktor, bibit, dan pupuk. Tidak lupa pula memberikan pengarahan dengan teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga riset yang berada di bawah dinas perindustrian.
Lalu dari harta milik negara, baik fai’, ganimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, serta harta ghulul pejabat dan aparat. Juga harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang.
Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak, itu pun kepada laki-laki muslim dewasa yang kaya saja. Meski demikian, aktivitas subsidi bukanlah hal yang harus diprogramkan Khilafah secara rutin, melainkan bersifat sewaktu-waktu saja ketika dibutuhkan.
Hanya negara dengan sistem Islam yang bisa menjalankan semua itu dengan sempurna. Hingga terpenuhi kebutuhan rakyat per individu secara menyeluruh. Inilah yang akan mampu meminimalkan kemiskinan dalam negara dan membawa kesejahteraan masyarakatnya, baik yang muslim mau pun non muslim.
Rasullulah SAW Bersabda :
“Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).
Wallahu Alam bis showab[]
.jpg)
