Rusuh Wamena, Negara Kemana?

Oleh : Ade Irma 

(Aktivis Revowriter)

Masih kuat ingatan kita pada pembantaian habis-habisan yang dilakukan oleh unjuk rasa di Wamena. Senin (23/9), gelombang unjuk rasa dan kekerasan melanda Wamena. Korban berjatuhan, dikejar, dibacok, dan bahkan dibakar diperlukan seperti tidak manusia. 

Bahkan Dokter Soeko Marsetiyo, satu di antaranya. Dokter Puskesmas di Tolikara ini, terjebak gerombolan pengunjuk rasa. Mobilnya dibakar. Soeko keluar dari kobaran api, namun massa sangat biadab, membacoknya. Soeko tewas mengenaskan. Menurut polisi, Soeko meninggal akibat cedera kepala berat, luka bacok, dan luka bakar di bagian punggung.

Dokter yang berusia 53 tahun itu tewas di tengah masyarakat yang dicintainya. Sejak selesai masa tugas pegawai tidak tetap (PTT) 15 tahun lalu, Soeko mengabdikan dirinya di daerah-daerah terpencil, menyusuri jalan-jalan yang sulit untuk mengobati anak-anak Papua yang sakit. Dia menyebarkan senyum, harapan, dan masa depan.

Di Wamena, pengunjuk rasa membunuh manusia, yang justru sangat mencintai Papua. Tidak saja pada Soeko, tapi juga pada 32 lainnya –yang sebagian besar para pendatang dari Minang, Bugis, Jawa, dan dari wilayah lainnya.

Rumah-rumah, yang dibangun pendatang dengan susah payah, bertahun-tahun, mereka bakar. Tidak peduli ada manusia — seperti juga mereka– di dalamnya. Satu keluarga tewas bersama kobaran api. Saat ini, sekitar 165 rumah dibakar, 223 mobil hangus, sekitar 400 toko juga hangus. Sebanyak 10 ribu orang mengungsi, sekitar 2.500 orang eksodus.

Kecemasan, ketakutan, seperti wabah yang sangat cepat menyebar. Satu-satu lunglai dan pergi selamanya. Mereka tewas di negara sendiri — negara yang berkewajiban melindungi setiap warga sesuai konstitusi.

Negara seakan kehilangan daya, mungkin terlalu lelah memikirkan dirinya, terlalu sibuk pencari penyebab — seperti mencari ketiak ular — mengeluh, menuding, dan gugup.

Di Wamena — bagian dari Indonesia — korban berjatuhan. Orang-orang lari menyelamatkan dirinya, mengungsi di negaranya sendiri. Ini sungguh menakutkan dan dapat berubah menjadi ketidakpastian.

Tragedi kemanusiaan terburuk ini, menyisakan trauma berat bagi warga pendatang, sebab mereka menyaksikan sendiri begitu kejamnya penyiksaan yang dilakukan. Tidak segan-segan bahkan tidak ada istilah kita bersaudara, satu tanah air atau apalah itu.

Seperti yang dilansir dari JAYAPURA, KOMPAS.com - Enam hari pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, semakin banyak warga yang mendaftar untuk dievakuasi ke Jayapura.

Komandan Lanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso menyebutkan, hingga kini jumlah warga yang mendaftar mencapai 10.000 orang.

"Sekarang yang daftar sudah sekitar 10.000. Ada 2.670 yang sudah diangkut ke Jayapura," ujar Bowo di Jayapura, Minggu (29/9/2019).

Sungguh miris kala mengingat negera ini. Negara kaya dengan SDM dan SDA  yang begitu melimpah ruah. Semua yang dicari ada di negara ini. Namun bila kita lihat lebih dalam negara ini penuh dengan berbagai problematika yang tiada kunjung selesai. Dengan berbagai carut marutnya sistem  politik yang kini sedang asik berebut kursi kekuasaan. Sistem pendidikan yang jauh dari nilai pendidikan dan jauh dari mencetak generasi muda gemilang. Sistem ekonomi yang semakin mencekik. Seolah begitu terlihat ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Sistem sosial budaya yang jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan karena nilai budaya sukuisme rela menghancurkan bahkan membunuh yang bukan dari sukunya, seperti yang terjadi di Wamena, Papua saat ini.

Apa penyebabnya?  Bila kita lihat Papua salah satu daerah yang begitu kental ikatan sukuisme nya. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang yang bukan asli Papua. Walaupun tidak semua warga demikian. Ditambah lagi dengan ekonomi mereka yang begitu jauh dari kata layak. Padahal mereka tidur dibawah tanah yang berisi emas murni yang begitu dicari dan dikuasai oleh asing. Sistem pendidikan membuat mereka jauh dari mereka yang hidup di perkotaan. Bahkan untuk telepon seluler saja tidak banyak yang mempunyai apalagi mengerti. Yang paling dominan adalah ketika kekuasaan asing di Papua yang sudah berkuasa dan menguasai kekayaan alam Papua. Kini antek asing mengadu domba antar sesama untuk berani memisahkan diri dari negara Indonesia akibat abainya perintah dalam mengurusi urusan rakyat Papua. Seolah Papua tidak dilihat dan di urusi oleh pemerintah. Sebab pemerintah sibuk dengan berebut kursi kekuasaan dan sibuk mengurusi urusan pemerintahan yang sedang carut marut itu.

Alhasil antek asing pun semakin menguat warga Papua dengan memberikan bantuan-bantuan untuk mengambil hati rakyat Papua dan semakin membuat Papua ingin berlepas diri dengan Indonesia.  

Inilah lemahnya pemerintah diharapan asing yang berada di Papua. Seolah pemerintah tidak beranj membuka suara tentang Papua. Bahkan tak berani untuk menuntaskan problematika yang ada di Papua. Seolah pemerintah tak ada nyali untuk memberantas Kekuasaan asing yang ada di Papua. Kini OPM semakin memperlihatkan taringnya mereka kian berani untuk membebaskan diri dari Indonesia.  

Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, pemersatu seluruh warganya baik Muslim maupun nonmuslim, apapun warna kulit, agama, ras, suku bangsa, wilayah yang sudah lama bergabung, baru bergabung dan segala latar belakang mereka.

Dari sini penerapan syariah Islam mendatangkan rahmat dan persatuan bagi seluruh warga Negara. Hal ini karena pemberlakuan aturan Islam yang adil dan menyejahterakan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi. Karenanya akan menjadikan rakyat di wilayah manapun tidak merasa dianggap sebagai anak tiri, karena urusannya diurusi oleh Negara dengan baik dan mereka merasakan kesejahteraan. Karenanya loyalitas diberikan penuh kepada Negara, sekalipun warga negara nonmuslim. Aturan yang menyejahterakan seluruh warga negaranya meliputi beberapa hal antara lain:

Sistem pemerintahan Islam akan memberlakukan Politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Pemerintah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis; Layanan kesehatan berkualitas dan gratis; Keamanan gratis; Birokrasi, jalan, pasar dan beberapa fasilitas umum yang lain berkualitas dan gratis. Sedangkan sandang, pangan dan papan (Perumahan) murah. (Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam) Pelaksanaan politik ekonomi ini akan mensejahterahkan semua rakyatnya tanpa diskriminasi baik muslim maupun nonmuslim, baik di desa maupun di kota, suku bangsa apapun. Baik wilayah lama, atau baru bergabung.

Selanjutnya dalam bidang hukum, pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat dengan adil baik Muslim maupun nonmuslim, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Suku bangsa manapun diperlakukan adil dan hukum tidak bisa diperjualbelikan. Kurikulum pendidikan dan media pendidikan mengedukasi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta bahaya dan haram disintegrasi. Menjaga keutuhan wilayah dalam pandangan Islam adalah wajib dan haram memisahkan diri. Hal ini didasarkan pada hadis: Dari Arfajah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallambersabda:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

“Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama’ah kalian, maka perangilah ia.”(HR. Imam Muslim, nomor 1852)

Dengan kata lain tidak ada solusi selain dari Islam. Sebab Islam hadir dengan seperangkat aturan yang menentramkan jiwa. Membawa Rahmat bagi seluruh alam. Maka hanya Islam yang mampu menyelesaikan semua problematika umat saat ini. Dan itu akan terjadi bila Syariah diterapkan dalam naungan Khilafah. Wallahu a’lam.