Nn, Sulsel ~ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sebelas kabupaten
di Sulsel masih terkendala anggaran. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mengeluhkan masalah anggaran.
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada adalah Gowa, Maros, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Soppeng, Selayar, dan Bulukumba. Hampir semua mengeluhkan masalah anggaran, khususnya di Kabupaten Selayar dan Barru yang bahkan terancam tidak bisa ikut pilkada 9 Desember mendatang.
"Keluhannya sama, masalah anggaran," kata Iqbal, di sela-sela Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Tahun 2015, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (29 Mei 2015).
Iqbal berharap, pemerintah daerah dan legislatif di sebelas daerah tersebut bisa bekerjasama dalam hal penyediaan anggaran pilkada. Tidak hanya di APBD Pokok, rata-rata KPU di daerah mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan.
"Struktur anggaran pilkada, sebagian besar bahkan sekitar 60 persen dialokasikan untuk honor penyelenggara. Sisanya untuk sosialisasi dan logistik," jelasnya.
Senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, HL Arumahi. Ia menjelaskan, panwaslu di daerah harus menggunakan dana pribadi untuk memulai tahapan karena anggarannya belum cair. Bahkan, ada yang terpaksa harus berutang untuk menutupi biaya operasional.
"Saat ini tahapannya adalah perekrutan panwascam. Minggu depan sudah rampung semua daerah. Selanjutnya, panwascam akan membentuk sekretariat, kemudian pengawas PPS. Posisi pengawas pemilu sangat strategis di pilkada," terangnya.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov Sulsel, H. Agus Sumantri melaporkan acara ini diikuti sekitar 200 peserta yang diikuti oleh Bupati, Kesbangpol kab/kota, Satpol PP, Porkopimdo, Bawaslu, KPU, dan Panwaslu kab/kota.
Acara ini juga dihadiri Gubernur dan Wagub Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel. Hms
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada adalah Gowa, Maros, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Soppeng, Selayar, dan Bulukumba. Hampir semua mengeluhkan masalah anggaran, khususnya di Kabupaten Selayar dan Barru yang bahkan terancam tidak bisa ikut pilkada 9 Desember mendatang.
"Keluhannya sama, masalah anggaran," kata Iqbal, di sela-sela Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Tahun 2015, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (29 Mei 2015).
Iqbal berharap, pemerintah daerah dan legislatif di sebelas daerah tersebut bisa bekerjasama dalam hal penyediaan anggaran pilkada. Tidak hanya di APBD Pokok, rata-rata KPU di daerah mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan.
"Struktur anggaran pilkada, sebagian besar bahkan sekitar 60 persen dialokasikan untuk honor penyelenggara. Sisanya untuk sosialisasi dan logistik," jelasnya.
Senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, HL Arumahi. Ia menjelaskan, panwaslu di daerah harus menggunakan dana pribadi untuk memulai tahapan karena anggarannya belum cair. Bahkan, ada yang terpaksa harus berutang untuk menutupi biaya operasional.
"Saat ini tahapannya adalah perekrutan panwascam. Minggu depan sudah rampung semua daerah. Selanjutnya, panwascam akan membentuk sekretariat, kemudian pengawas PPS. Posisi pengawas pemilu sangat strategis di pilkada," terangnya.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov Sulsel, H. Agus Sumantri melaporkan acara ini diikuti sekitar 200 peserta yang diikuti oleh Bupati, Kesbangpol kab/kota, Satpol PP, Porkopimdo, Bawaslu, KPU, dan Panwaslu kab/kota.
Acara ini juga dihadiri Gubernur dan Wagub Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel. Hms