Oleh. Tita Noer Hayati
Nusantaranews.net, persoalan sampah di Indonesia saat ini dinilai semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh produksi sampah yang terus meningkat, sedangkan tata cara pengelolaannya di setiap daerah masih terbatas. Salah satunya terjadi di Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah setempat saat ini sedang mencari solusi dalam pengelolaan sampah di tengah sangat terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah tersebut.
Upaya yang dilakukan saat ini salah satunya adalah mulai mengirim sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka yang berada di Nagreg, Kabupaten Bandung, dengan target 450 ton per hari. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri belum memiliki Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung tengah menjalankan program kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam menangani sampah di tingkat hulu. Program ini menyasar 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Langkah ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta aparatur wilayahnya. Selain TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung memiliki kuota pengangkutan sampah sebesar 280,37 ton per hari ke TPPAS Regional Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Padahal, total timbulan sampah di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 1.820 ton per hari. Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung maupun daerah lainnya tidak akan selesai hanya dengan mengangkut dan mengirim sampah ke TPPAS atau melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pengelolaan sampah secara mandiri. Permasalahan sampah ini ibarat tidak menemui titik akhir dalam penyelesaiannya. Beberapa bulan lalu, masyarakat Kabupaten Bandung dihadapkan pada permasalahan ketika TPPAS Sarimukti mengalami kelebihan kapasitas (overload) sehingga pengangkutan sampah rumah tangga dari beberapa wilayah di Kabupaten Bandung tidak dapat dilakukan. Kondisi TPPAS Sarimukti pun saat ini sudah hampir penuh dan diprediksi hanya mampu menampung sampah hingga akhir 2026.
Sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk mengolah sampah rumah tangga secara mandiri belum efektif terlaksana.
Faktanya, ketika TPPAS Sarimukti ditutup sementara, beberapa warga justru membuang atau membakar sampah sembarangan sehingga menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik jalan serta polusi udara di lingkungan tersebut. Saat ini, yang dibutuhkan adalah teknologi yang tepat dalam pengolahan sampah, disertai dengan layanan publik yang memadai. Sampah seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak, dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggalnya masing-masing.
Permasalahan sampah yang terjadi dan tidak kunjung usai merupakan salah satu bukti krisis lingkungan yang telah mencapai titik mengkhawatirkan. Dalam perspektif Islam dan Khilafah, kebersihan serta kelestarian alam merupakan amanah yang harus dijaga. Setiap manusia, terutama pemimpin dan pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi bumi dengan menjunjung nilai kebersihan, keseimbangan, dan keharmonisan lingkungan melalui berbagai cara, seperti membangun sistem yang efektif, mewajibkan para pelaku usaha untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Rakyat dan pemerintah harus bersinergi dan bekerja sama dalam mengolah sampah. Pemerintah harus membenahi sistem yang menghasilkan dan menangani sampah.
Pengelolaan sampah merupakan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, hal ini menjadi tanggung jawab individu dan para penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Kebersihan adalah bagian dari iman" (HR. Muslim). Hadis ini bukan hanya berbicara tentang kebersihan diri, melainkan juga mencakup kebersihan lingkungan.
