Oleh. Dyah Pitaloka
Nusantaranews.net, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi hal menakutkan bagi masyarakat. Pertanyaan besar yang terus bergemuruh di benak publik adalah: asap karhutla tanggung jawab siapa? Berdasarkan data terbaru per September 2026, kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak drastis hingga 5.310 jiwa—di mana 3.560 kematian di antaranya berkaitan langsung dengan polusi karhutla. Angka ini melonjak dua kali lipat dibanding estimasi bulan sebelumnya.
Ironisnya, ancaman ini tidak berhenti di ujung hidung. Partikulat halus PM_{2,5} dari kobaran api menyebar luas lintas wilayah, meracuni udara yang dihirup jutaan warga. Tidak hanya merusak paru-paru, karhutla juga melumpuhkan ekonomi rumah tangga akibat menurunnya produktivitas dan pemasukan warga. Ketika hujan akhirnya turun dan api padam, masalah tidak lantas selesai. Dampak kesehatan jangka panjang dan keterpurukan ekonomi masih akan menghantui warga dalam waktu yang lama.
Akar Masalah: Ketika Hutan Dipandang Komoditas
Menjawab pertanyaan besar di atas, krisis berulang ini bukanlah musibah alam semata, melainkan buah dari buruknya tata kelola hutan dan lahan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, hutan kerap diposisikan sebagai komoditas demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Demi meminimalkan biaya operasional, pembakaran lahan sering kali dipilih sebagai jalan pintas untuk perluasan korporasi.
Negara yang seharusnya memegang kendali penuh dan menjadi penanggung jawab utama perlindungan rakyat justru kerap terjebak membatasi perannya sekadar regulator yang ramah bagi para pemilik modal. Alih-alih berpihak pada keselamatan rakyat yang terancam nyawanya, kebijakan dan lambatnya mitigasi justru memperlihatkan keberpihakan kepada korporasi.
Solusi Hakiki: Negara sebagai Raa’in dan Junnah
Jika publik kembali bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab memutus rantai bencana ini? Jawabannya kembali kepada pemegang kekuasaan tertinggi. Negara harus kembali pada fungsinya yang hakiki sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya.
- Pengelolaan Berbasis Kemaslahatan: Hutan harus dipandang sebagai kepemilikan umum yang wajib dijaga untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk meraup keuntungan segelintir korporasi. Pembukaan lahan wajib melalui analisis ekologis yang ketat demi mencegah deforestasi masif.
- Mitigasi dan Penanganan Cepat: Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya—mulai dari infrastruktur, aparat, hingga dana—untuk memadamkan karhutla dengan cepat tanpa menunggu jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
- Jaminan Kesehatan dan Pemulihan: Pemerintah harus memastikan layanan pengobatan gratis bagi seluruh warga terdampak, mengingat ancaman kesehatan dari karhutla bersifat jangka panjang.
- Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu: Siapa pun yang terbukti membakar hutan, baik korporasi maupun oknum pejabat yang melindungi, harus dijatuhi sanksi yang memberikan efek jera mutlak.
Rakyat Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan berjuang sendiri di tengah kepulan asap beracun tanpa kejelasan. Sudah saatnya negara menjawab pertanyaan publik dengan tindakan nyata: mengambil alih tanggung jawab penuh untuk melindungi keselamatan nyawa dan masa depan ekonomi rakyat di atas segalanya.
Wallahua'lam bissawab