Oleh: Iffah Komalasari (Pendidik Generasi)
Ketika berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perhatian masyarakat sering tertuju pada Sumatera dan Kalimantan. Padahal, di ujung timur Indonesia, Papua juga menghadapi kebakaran yang tidak kalah mengkhawatirkan. Bahkan, berdasarkan data riset terbaru yang dikutip RRI pada 7 November 2026, Papua mencatatkan luasan bekas kebakaran terbesar di Indonesia sepanjang tahun ini.
Laporan Landscape Advisory dan MapBiomas Indonesia mencatat, sepanjang Januari–September 2026, luas lahan terbakar di Indonesia mencapai sekitar 1,1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 313.777 hektare atau 28 persen berada di enam provinsi di Pulau Papua. Angka ini melampaui luasan di Kalimantan maupun Sumatera.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Papua Selatan. Luas area terbakar mencapai 253.274 hektare hingga September 2026. Kabupaten Merauke menjadi wilayah terdampak paling besar dengan 192.479 hektare area bekas terbakar. Bahkan, Taman Nasional Wasur tercatat sebagai taman nasional dengan area terbakar terluas di Indonesia, yakni 21.278 hektare. (rri.co.id, 7/11/2026)
Dampaknya bukan sekadar hilangnya tutupan vegetasi. Kabut asap mengganggu aktivitas masyarakat, sekolah di sejumlah kabupaten harus diliburkan, penerbangan menuju Merauke mengalami penundaan bahkan pembatalan, dan warga mengeluhkan gangguan pernapasan serta kesulitan memperoleh air bersih.
Sebagai pendidik generasi, kita patut prihatin. Bagaimana anak-anak dapat belajar dengan nyaman jika sekolah harus diliburkan akibat asap? Bagaimana mereka dapat tumbuh sehat jika lingkungan tempat tinggalnya terus terancam? Persoalan ini bukan hanya tentang bencana hari ini, tetapi juga tentang masa depan generasi yang akan mewarisi kondisi alam Papua.
Ketika Kepentingan Ekonomi Berhadapan dengan Kelestarian Alam
Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api. Kita perlu melihat bagaimana hutan dan lahan dikelola, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, serta siapa yang harus menanggung dampak kerusakannya.
Salah satu faktor yang perlu dicermati adalah pembukaan lahan. Laporan riset yang dikutip RRI menyebutkan bahwa pembukaan lahan untuk proyek pangan strategis turut meningkatkan kerentanan karhutla di Papua. Di Merauke, sekitar 57.809 hektare area terbakar pada periode Januari–Agustus 2026 berada di dalam kawasan food estate. Data ini menunjukkan adanya irisan wilayah yang perlu ditelusuri lebih lanjut, meskipun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kebakaran tersebut disebabkan oleh proyek itu.
Persoalannya, pembangunan ekonomi sering kali lebih menonjolkan target produksi dan keuntungan, sementara daya dukung lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama. Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Ketika orientasi keuntungan lebih dominan, risiko kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat bisa terabaikan.
Pembukaan lahan dengan cara membakar, jika dilakukan, memang dapat dianggap lebih murah dan praktis. Namun, biaya yang dihemat oleh pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Warga kehilangan udara bersih, aktivitas ekonomi terganggu, kesehatan terancam, dan ekosistem mengalami kerusakan.
Di sinilah pentingnya mengevaluasi peran negara. Negara tidak cukup hanya membuat aturan dan menyerahkan pengawasan kepada mekanisme pasar. Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan rakyat. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling menderita, sementara keuntungan pengelolaan lahan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
Negara Harus Menjaga Alam dan Melindungi Rakyat
Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan-Nya. Manusia bukan pemilik mutlak bumi yang bebas mengeksploitasinya sesuka hati. Ada amanah dan tanggung jawab yang harus ditunaikan.
Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” (QS Al-A'raf: 56).
Ayat ini mengingatkan bahwa menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.
Dalam sistem Islam, negara berkedudukan sebagai raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Negara bertanggung jawab mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga sumber daya alam dan melindungi rakyat dari ancaman bencana.
Pertama, pengelolaan sumber daya alam harus mengikuti ketentuan syariat. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum wajib dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan dimonopoli demi keuntungan segelintir pihak. Pemanfaatan hutan dan lahan juga harus memperhatikan fungsi ekologisnya. Kawasan konservasi, rawa, gambut, dan ekosistem alami tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan.
Kedua, negara harus mengutamakan pencegahan. Pemetaan kawasan rawan kebakaran, pengawasan pembukaan lahan, pemantauan titik panas, penyediaan sarana pemadaman, dan kesiapan personel harus dilakukan secara serius. Ketika kebakaran terjadi, seluruh sumber daya negara perlu segera dikerahkan agar api tidak meluas dan penderitaan warga tidak berkepanjangan.
Ketiga, masyarakat terdampak harus mendapatkan perlindungan menyeluruh. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan, air bersih, tempat evakuasi, serta bantuan pemulihan ekonomi. Anak-anak juga harus mendapat perhatian khusus agar hak mereka atas kesehatan dan pendidikan tetap terpenuhi meskipun terjadi bencana.
Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar ketentuan perlindungan lingkungan harus diberi sanksi sesuai syariat. Tidak boleh ada pengecualian karena pelaku memiliki modal besar, kedudukan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan.
Namun, solusi tersebut membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan pengaturan kehidupan. Islam tidak hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, diperlukan penerapan Islam secara kaffah. Dalam pandangan politik Islam, penerapan syariat secara menyeluruh membutuhkan institusi Khilafah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Allah dan bertanggung jawab mengurus serta melindungi rakyat.
Jangan Wariskan Bencana kepada Generasi Mendatang
Papua bukan wilayah yang boleh luput dari perhatian. Hutan, rawa, dan ekosistem alaminya merupakan bagian penting dari penyangga kehidupan. Kerusakannya bukan hanya persoalan masyarakat setempat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi berikutnya.
Sebagai pendidik generasi, kita ingin anak-anak mewarisi alam yang sehat, bukan udara beracun dan lingkungan yang rusak. Karena itu, karhutla tidak boleh dianggap sebagai bencana musiman yang cukup ditunggu hingga hujan turun.
Sudah saatnya keselamatan rakyat dan kelestarian alam ditempatkan di atas kepentingan keuntungan. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa luas lahan dapat dibuka atau seberapa besar produksi dihasilkan, melainkan juga seberapa baik kehidupan manusia dan alam terlindungi.
Wallahu a'lam bish shawwab
