.jpg)
Oleh Ummu Syifa
Ibu Rumah Tangga
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sangat berdampak dan memicu berbagai persoalan baru bagi rakyat. Saat ini, masyarakat Kalimantan menghadapi pencemaran udara akibat kabut asap yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan masalah pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, orang dengan komorbid, termasuk siapa pun yang menghirup polusi udara. Dilaporkan angka kematian melonjak 42 persen, yakni sebanyak 5.319 jiwa meninggal pada September lalu akibat pencemaran kronis (kompas.id, 29/10/2026). Dalam kondisi demikian, karhutla juga berdampak pada ekonomi warga, yaitu penurunan pendapatan rumah tangga.
Hal tersebut terjadi sebagai bukti adanya tata kelola yang buruk terhadap hutan dan lahan sehingga merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara dinilai lambat dan minim mitigasi dalam menangani karhutla hingga akhirnya meluas, banyak korban berjatuhan, dan meninggal dunia.
Karhutla memang diperkirakan akan berhenti seiring turunnya hujan, namun dampak kesehatan akibat polusi yang buruk dan mandeknya ekonomi rakyat tidak bisa dianggap sepele. Dampak ini bersifat jangka panjang dan harus segera diselesaikan.
Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Setelah ditelisik, motif pembakaran hutan dilakukan agar biaya pembukaan lahan menjadi kecil. Tidak peduli jika hal tersebut membahayakan orang lain, menghancurkan ekosistem hewan di hutan, dan menimbulkan kerusakan alam yang tidak terkira.
Kapitalisme juga mengeliminasi peran negara dalam mengelola hutan. Negara hanya berperan sebagai regulator, namun regulasi yang dibuat lebih banyak menguntungkan para pemilik modal atau korporasi, bukan berpihak kepada rakyat.
Berbeda dengan Islam. Islam menetapkan bahwa negara adalah ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Negara bertanggung jawab terhadap seluruh urusan dan kepentingan rakyat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum seperti hutan, tambang, laut, dan sebagainya. Negara tidak boleh memberikan hak pengelolaan hutan kepada individu atau swasta yang berorientasi keuntungan. Kekayaan milik umum harus dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada seluruh rakyat. Penyalurannya bisa berupa pendidikan dan kesehatan gratis, atau kemudahan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Jika ada bencana atau kesulitan menimpa rakyat, negara akan melakukan upaya mitigasi yang tepat, mulai dari sebelum bencana (pencegahan), misalnya dengan upaya agar tidak terjadi karhutla. Ketika karhutla terjadi, negara melakukan upaya pemadaman secara maksimal sampai api terkendali agar tidak ada korban jiwa, lalu melakukan pemulihan mental dan infrastruktur agar masyarakat bisa kembali menjalankan roda kehidupan. Negara tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat, apalagi sampai berjatuhan korban tewas seperti dalam kasus karhutla ini.
Selain itu, konsep Islam dalam merawat dan menjaga kelestarian alam sangat jelas. Islam menjadikan hutan sebagai amanah yang harus terus dijaga agar tetap lestari, sehingga hutan menjadi tempat yang nyaman bagi ekosistem makhluk hidup di sekitarnya dan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan. Upaya pencegahan perusakan alam diwujudkan dengan penerapan sanksi yang berat dan tegas bagi siapa pun yang membakar dan merusak hutan. Dengan demikian, simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) terjalin dalam kehidupan antara manusia, makhluk hidup, dan alam sekitar.
Untuk mewujudkan hal itu, mari sama-sama berjuang menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya Islam yang mampu mencegah manusia dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti kasus karhutla. Penerapan Islam secara kafah akan mewujudkan ketenangan dan keharmonisan antara alam dan manusia.
Wallahu a'lam bishshawwab
