Oleh Nani, S.PdI (Relawan Opini Andoolo)
Korupsi, siapa pun pelakunya termasuk oknum dari lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi yang merupakan tindakan haram secara agama, berdosa besar, serta bentuk pengkhianatan yang sangat berat terhadap amanah rakyat. Ketika integritas runtuh di tangan para pengampu hukum, maka keadilan kehilangan pijakannya.
Sebagaimana dilansir oleh harian KOMPAS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu tersangka yang turut dicokok dalam pusaran kasus ini adalah adik dari Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto.
Kelima tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, yang sempat ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), telah dipulangkan dan saat ini berstatus sebagai saksi (Rabu, 14/10/2026).
Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut digelar oleh KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dari operasi senyap ini, tim penyidik berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas atau logam mulia, hingga aset kripto yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Praktik lancung ini terasa begitu miris karena terjadi saat rakyat sedang berada dalam kondisi darurat bencana, sementara anggaran kemanusiaan justru dijarah oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka.
Akar Masalah: Lemahnya kejujuran dan adanya celah sistemik
Maraknya tindak pidana korupsi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan mendasar pada aspek moral individu maupun sistem yang menaunginya. Kasus korupsi yang terus berulang meski pimpinan lembaga berganti menunjukkan adanya kerusakan pada sistem tata kelola secara keseluruhan, bukan sekadar kelemahan iman personal.
Penegakan hukum dinilai tidak memberikan efek jera yang tegas. Revisi undang-undang atau sanksi hukum bagi koruptor sering kali dianggap terlalu ringan dan tidak menggunakan mekanisme yang menutup celah penyimpangan.
Pandangan hidup sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik telah melahirkan para pejabat yang mengalami krisis integritas; mereka tega menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan pribadi tanpa peduli pada penderitaan sesama.
Lebih dari itu, sistem kapitalisme membuka lebar celah terjadinya korupsi melalui berbagai pintu masuk, mulai dari praktik jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemimpin negara terhadap para bawahannya menjadikan korupsi tumbuh subur. Dalam sistem kapitalisme, korupsi bukanlah sebuah anomali atau kecelakaan kecil, melainkan 'penyakit bawaan' dari sistem yang mengagungkan materi.
Tanpa pengawasan yang ketat para pejabat merasa aman untuk melakukan penyelewengan karena risiko tertangkap atau dihukum berat dirasa sangat kecil.
Kelemahan kontrol ini lambat laun menciptakan 'budaya maklum' di dalam birokrasi, di mana tindakan koruptif kerap dianggap sebagai hal yang lumrah. Inspektorat atau lembaga pengawas internal di bawah eksekutif pun sering kali kehilangan taji akibat ketiadaan dukungan politik penuh dari pemimpin tertinggi. Akibatnya, pelaporan harta kekayaan (LHKPN) dan audit kinerja terjebak menjadi rutinitas administratif semata, tanpa verifikasi faktual yang mendalam.
Solusi Komprehensif Perspektif Islam
Negara berkewajiban untuk hadir di garda terdepan dalam melayani dan melindungi rakyatnya, terlebih dalam situasi darurat bencana. Pemimpin dalam Islam memandang kekuasaan bukan sebagai sarana memperkaya diri, melainkan sebagai amanah agung serta menjalankan fungsi sebagai raa'in (pengurus umat) dan junnah (pelindung).
Islam membangun keimanan yang kokoh pada setiap individu sebagai benteng moral utama. Rasa takut dan mahabbah (cinta) kepada Allah Swt. akan mencegah seseorang—termasuk para pejabat—untuk berbuat curang meskipun tidak ada mata manusia yang mengawasi.penerapan sistem Islam secara menyeluruh mampu menutup celah korupsi dari akarnya melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang melahirkan generasi berkepribadian luhur. Selain itu, diterapkan pula mekanisme perhitungan harta pejabat secara transparan (seperti penghitungan kekayaan terbalik sebelum dan sesudah menjabat).negara menerapkan sanksi hukum yang tegas dan menjerakan, yaitu uqubat zawajir (sebagai pencegah agar orang lain tidak melakukan hal serupa) dan jawabir (sebagai penebus dosa bagi pelakunya). Pelaku korupsi dapat dikenai sanksi ta'zir—mulai dari pengumuman identitas pelaku ke publik, penyitaan seluruh harta hasil korupsi, hingga hukuman penjara atau pengasingan sesuai keputusan peradilan Islam (Mahkamah Mazhalim). Wallahu a’lam bissawab.
