Oleh. Dyah Pitaloka
Nusantaranews.net, dilansir dari minanews.net (3-10-2026), Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengklaim bahwa ketiga wilayah administratif di Tepi Barat yang diduduki adalah “milik Israel”. Pernyataan ini bertentangan dengan pengaturan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Dikutip dari Anadolu, berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali penuh Palestina, sedangkan Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel. Area C, yang mencakup sekitar 60% wilayah tersebut, berada di bawah kendali penuh Israel.
Ben-Gvir juga mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina serta mendorong pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza jika ia menjabat sebagai menteri pertahanan.
Ia juga mengklaim 60% warga Palestina ingin “beremigrasi”, meskipun terdapat laporan yang menunjukkan sebaliknya.
Bukti Keserakahan Israel
Pernyataan dari Ben-Gvir seolah menjadi bukti bahwa keinginan zionis Israel yang sebenarnya adalah menguasai seluruh wilayah Palestina termasuk Tepi Barat dan Gaza demi mewujudkan Israel Raya.
Genosida, penghancuran Gaza, perampasan pemukiman Palestina di Tepi Barat, pembakaran puluhan masjid di Tepi Barat, pendudukan komplek Al Aqsha adalah kejahatan besar zionis Israel kepada Islam dan umat Islam.
Ilusi Jalur Parlementer dan Musyawarah
Dikutip dari Tribunnews.com yang tayang pada 2 Oktober 2026,Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat, meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir tetap menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Ia berharap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus mendorong bantuan kemanusiaan serta perlindungan terhadap warga sipil.
"Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan. Rakyat Palestina masih menghadapi penderitaan yang luar biasa: kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kami berharap Kementerian Luar Negeri terus memimpin upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan bagi warga sipil, serta penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional," ucapnya.
Selain bantuan kemanusiaan, Syahrul Aidi menilai diplomasi Indonesia perlu terus diarahkan pada perjuangan politik bagi kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan Indonesia harus konsisten mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi juga menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi Indonesia melalui jalur parlemen.
Kolaborasi tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), maupun kerja sama parlemen secara bilateral.
Sayangnya, kepedulian negeri ini melalui jalur parlementer dan diplomasi sama sekali tidak berbuah hasil, meskipun sudah dilakukan bertahun-tahun.
Seruan Persatuan Umat sebagai Solusi Palestina
Solusi hakiki bagi permasalahan Palestina terbukti tidaklah berupa langkah diplomasi. Cengkraman Zionis Israel selama ini adalah bukti keserakahan mereka, apalagi dengan ekspansi yang terus dilakukan demi menguasai Palestina dari Tepi Barat sampai Jalur Gaza.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia khususnya dan seluruh negeri kaum muslim pada umumnya harus menyadari bahwa kedaulatan Palestina adalah kunci jawaban dari permasalahan ini. Palestina membutuhkan sebuah kekuatan besar yang hanya mampu diakomodasi oleh sebuah kedaulatan yang besar, seperti saat Salahuddin Al Ayubi membebaskan Palestina dari pasukan salib.
Maka, penting bagi umat muslim di seluruh dunia menyatukan kekuatan dalam sebuah sistem pemerintahan yang sama seperti pada masa itu, yakni dengan Sistem Pemerintahan Islam. Sebuah kedaulatan yang punya kekuatan yang imbang untuk menyaingi Zionis Israel dan sekutunya dalam mengembalikan kedaulatan Palestina.
Wallahu'alam bissawab.
.jpg)
.jpg)
