Oleh: Reni Juariah. Aktivis Muslimah
Pemerintah berencana membuatkan rekening massal untuk 200 juta warga, terutama yang baru berusia 17 tahun, dengan saldo awal Rp50 ribu di BRI dan BSI. Total anggaran yang disiapkan fantastis: Rp11 triliun.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan Himbara untuk menjemput bola membuatkan rekening bagi masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Istana, Senin (7/9).
Data Dukcapil nantinya akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, menggunakan QRIS sebagai gateway. Alasannya mulia: untuk efisiensi penyaluran bansos dan peningkatan inklusi keuangan.
Namun, benarkah demikian?
*Kebijakan Tidak Mendesak dan Salah Sasaran*
Jika targetnya adalah penyaluran bansos yang efisien dan tepat sasaran, akar masalahnya bukan pada rekening. Selama ini penerima bansos toh sudah dibuatkan rekening. Masalah utamanya ada pada data.
Solusinya adalah perbaikan *Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)*, bukan cetak rekening baru. Tanpa data yang akurat, bansos tetap akan salah sasaran, punya rekening atau tidak.
Alasan kedua, peningkatan inklusi keuangan, juga lemah. Data OJK dan BPS sendiri menyebut tingkat inklusi keuangan kita sudah 93,62%. Literasi keuangan kita 69,57%, bahkan di atas standar OECD yang 63%.
Lalu untuk apa menghamburkan Rp11 triliun untuk sesuatu yang angkanya sudah tinggi?
Untuk kepentingan siapa? Jelas bukan untuk rakyat. Uang Rp50 ribu tidak akan berdampak signifikan bagi ekonomi rakyat. Itu bahkan tidak cukup untuk beli beras 5 kg.
*APBN untuk Sektor Non-Riil*
Inilah potret kebijakan dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Pembuatan kebijakan terkesan terburu-buru, tanpa pertimbangan matang, dan tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Dana APBN sebesar Rp11 triliun disedot untuk sektor non-riil yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan. Sementara itu, banyak pos yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat justru menjerit kekurangan dana: penanganan bencana, gaji layak guru honorer, pemerataan infrastruktur kesehatan di pelosok.
Ini menegaskan bahwa negara dalam kapitalisme tidak menjalankan fungsi *riayah (pengurusan)* terhadap rakyatnya.
Dalam sistem kapitalisme, APBN bisa digunakan secara serampangan, asalkan disetujui eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa pengawasan ketat, ini membuka celah lebar korupsi uang rakyat.
Perlu dicatat, program rekening massal ini bukanlah ide orisinal. Ini adalah bagian dari rekomendasi World Bank, WEF, dan G20 untuk mewujudkan inklusi keuangan versi kapitalisme global: yaitu terkoneksinya seluruh rakyat dengan lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun fintech. Target akhirnya adalah akumulasi modal global, bukan kesejahteraan rakyat.
*Bagaimana Islam Memandang?*
Berbeda 180 derajat dengan kapitalisme.
Dalam Islam, negara adalah *raa'in (pengurus)*. Setiap kebijakan harus berasaskan akidah Islam, bersumber dari syariat, dan melalui proses ijtihad syar'i untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat.
Setiap sen uang di *Baitul Mal* sudah jelas peruntukannya berdasarkan syariat. Pos pemasukan dan pengeluaran sudah ditentukan. Anggaran tidak boleh digunakan secara serampangan untuk proyek-proyek titipan.
Pengawasan tata kelola keuangan di Baitul Mal dilakukan secara ketat oleh *Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat*, sehingga penguasa tidak bisa sesuka hati menggunakan anggaran. Uang rakyat hanya untuk kemaslahatan rakyat yang hakiki, bukan untuk memuluskan agenda kapital global.
Walahua'lam bisawwab.
