Oleh : Aisya Fahma
Pelajar SMA
Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang cukup serius di Indonesia. Pemerintah memiliki berbagai program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu cara yang digunakan adalah pembagian ke dalam beberapa kelompok ekonomi atau desil berdasarkan kondisi pendapatan, pengeluaran, dan tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi tertentu dapat memperoleh bantuan, sedangkan kelompok yang dianggap lebih mampu tidak mendapat bantuan secara rutin.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masalah pada data. Ada masyarakat yang sebenarnya berada dalam kondisi sulit, tetapi justru masuk ke dalam kelompok ekonomi yang lebih tinggi sehingga bantuan yang sebelumnya mereka terima menjadi terhenti. Sebaliknya, ada pula masyarakat yang tergolong mampu tetapi tercatat sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan keresahan karena bantuan yang seharusnya tepat sasaran justru bisa tidak sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
Persoalan kebijakan menuai sorotan karena sejumlah warga mengaku data desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Persoalan ini menjadi penting karena desil juga digunakan pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial. (Kompas,com. 31-08-2026)
Persoalan kemiskinan juga terlihat dari perbedaan cara dalam menentukan garis kemiskinan. Pemerintah dan lembaga internasional menggunakan standar yang berbeda sehingga menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda pula. Selain itu, angka pengangguran juga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat. Ada orang yang memang bekerja, tetapi hanya sebagai pekerja serabutan, pedagang kecil, atau pekerja paruh waktu dengan penghasilan yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Jika melihat persoalan tersebut lebih dalam, kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya usaha. Banyak masyarakat yang sudah berusaha keras, tetapi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka masih terbatas.
Masyarakat dengan ekonomi rendah sering kali kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, modal usaha, pekerjaan yang layak, maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut membuat mereka lebih sulit keluar dari kemiskinan. Bahkan, ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, penghasilan yang terbatas semakin terasa tidak mencukupi.
Di sisi lain, masyarakat yang memiliki modal besar biasanya mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan. Perbedaan kesempatan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin lebar.
Karena itu, kemiskinan seharusnya tidak hanya dilihat dari angka statistik. Di balik angka tersebut ada kehidupan manusia yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak.
Persoalan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi dan politik yang diterapkan. Dalam sistem Kapitalisme, terdapat prinsip kebebasan kepemilikan yang memberikan ruang luas bagi individu untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan. Persaingan ekonomi kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Masalahnya, tidak semua orang memulai dari kondisi yang sama. Orang yang sudah mempunyai modal besar tentu memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki modal. Akibatnya, kekayaan dapat semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dalam sistem Demokrasi sekuler-liberal, agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan publik. Kebijakan negara dalam bidang ekonomi kemudian dibuat berdasarkan aturan dan pertimbangan manusia. Dalam kondisi tertentu, kebijakan tersebut dapat lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada memastikan pemerataan kebutuhan masyarakat.
Ketimpangan juga dapat terjadi ketika sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu. Padahal, Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang bisa menguntungkan.
Oleh karena itu, kemiskinan bukan hanya persoalan individu saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem yang mengatur kepemilikan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi kekayaan.
Islam dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan. Kemiskinan bukan sekadar diukur berdasarkan jumlah pendapatan, tetapi dilihat juga dari kebutuhan pokok seseorang sudah terpenuhi atau belum. Kebutuhan pokok tersebut meliputi pangan, sandang, dan papan.
Penetapan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup pun diatur dalam Islam. Seorang laki-laki yang telah dewasa memiliki kewajiban untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan dirinya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Allah Swt. berfirman, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (TQS. Al-Baqarah: 233)
Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga atau kerabat terdekat memiliki kewajiban untuk membantu. Apabila tidak ada keluarga yang mampu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tersebut terpenuhi.
Dalam konsep Islam, terdapat Baitulmal yang mengelola berbagai pemasukan negara. Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
Islam juga mengatur pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum seharusnya dikelola untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, bukan hanya menjadi keuntungan bagi segelintir pihak.
Selain itu, Islam melarang penumpukan kekayaan yang membuat harta hanya berputar di kalangan orang kaya. Harta seharusnya dapat digunakan secara produktif melalui usaha, perdagangan, infak, hibah, dan wakaf. Dengan begitu, perputaran ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan. Masalah pendataan, terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta ketimpangan kepemilikan sumber daya menunjukkan bahwa kemiskinan juga memiliki sisi struktural.
Dari sudut pandang Islam, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Individu, keluarga, dan negara memiliki tanggung jawab masing-masing dalam memastikan masyarakat tidak hidup dalam kekurangan.
Islam juga memberikan aturan mengenai kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, serta penggunaan harta agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Dengan demikian, penyelesaian kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan sementara, tetapi juga berusaha mengatasi penyebab yang membuat masyarakat terus berada dalam kemiskinan.
Pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar angka dalam laporan atau statistik. Di balik angka tersebut terdapat manusia yang ingin hidup layak dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh agar masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Dan ini semua hanya dapat terwujud jika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bentuk sistem kehidupan, tanpa dipilah secara sekuler. Wallahualam bissawab.
