Oleh: Misriyatik
(Aktivis Peduli Umat)
Pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk rakyat dengan desil 9&10. (detikFinance, 20-8-2026)
Jika data yang diperoleh tepat, mungkin langkah ini akan membantu, namun sayang sistem desil dalam menentukan sejahtera atau tidak suatu keluarga menimbulkan polemik serius. Data di atas kertas dengan fakta di lapangan tidak sesuai.
Apa itu desil? Desil adalah cara yang digunakan untuk membagi populasi negara kedalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi suatu keluarga. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.
Hari ini pemerintah bangga mengumumkan bahwa angka kemiskinan menurun. Namun lihatlah ke pasar, ke kolong tol, dan ke desa-desa, maka akan kita temukan pemandangan Ibu-ibu dengan lauk tempe dibagi 4 bagian, Bapak-bapak yang bekerja serabutan, menunggu pekerjaan pasti yang tak kunjung ada, Anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi ke sekolah. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan di ukur dengan standar tidak baku dan relatif. Padahal di dalam realitas kehidupan, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata dan mudah untuk di indera. Standar yang digunakan bukan "apakah rakyat sudah bisa makan 3x sehari" melainkan "pendapatan per kapita". Akibatnya, ketika ada kenaikan pendapatan 20 ribu langsung "naik kelas" di dalam data, padahal jumlah tersebut tidak menutupi untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli beras, minyak, gas, apalagi untuk membayar listrik. Di atas kertas tergolong desil 9, namun di lapangan tetap desil 1.
Ketika ukuran kemiskinan diserahkan kepada angka relatif, maka penderita yang nyata adanya pun seolah kabur dan perlu dikaji berulangkali. Bahkan data yang adapun dapat dimanipulasi.
Kegagalan sistem kapitalisme dalam mendefinisikan kemiskinan jelas sangat berdampak kepada kegagalan program yang mereka upayakan untuk memberantas kemiskinan. Disebabkan tidak akuratnya sebuah data menjadikan solusi yang diberikan juga tidak tepat sasaran. Dana besar dikeluarkan, namun angka kemiskinan tidak kunjung turun. Hal ini disebabkan akar masalahnya sendiri tidak pernah tersentuh. Selama yang digunakan dalam berpikir adalah kepentingan, maka upaya pengentasan kemiskinan akan terus mengalami hal yang sama yaitu kegagalan.
Kemiskinan di Indonesia bukan masalah individu semata, bukan karena rakyatnya malas bekerja, tidak, melainkan problem sistemis. Rakyat dimiskinkan oleh sistem, yang menjadi akar masalah tidak lain adalah tata kelola ekonomi kapitalistik. Lihatlah bagaimana sumber daya alam diserahkan kepada asing ataupun swasta atas nama investasi. Ditambah pula dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan para oligarki daripada rakyatnya sendiri. Jadi jangan menyalahkan banyaknya rakyat miskin, akan tetapi salahkan sistem yang menjadikan rakyat miskin.
Stop Pabrik Kemiskinan! Islam datang dengan solusi
Suatu hal yang wajar bila kemiskinan tersebar dan tidak pernah sirna, karena cara menilainya saja sudah salah apalagi mengatasinya.
Dalam Islam definisi kemiskinan jelas dan tidak relatif. Ia dapat dilihat langsung. Dalam Islam, miskin adalah yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, serta pendidikan, dan kesehatan. Standar yang digunakan jelas, syariah bukan angka yang dapat diubah-ubah.
Karena standar yang digunakan jelas, maka solusi yang diberikan juga tidak akan keliru. Dalam Islam negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai raa'in yang mengurusi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda yang artinya "Imam/Khalifah adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhori dan Muslim)
Dalam sistem Islam, negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tiap individu rakyat. Yang tidak memiliki rumah, negara menyediakan rumah, bagi yang sakit, negara menyediakan fasilitas kesehatan dan obat-obatan dengan fasilitas lengkap, bermutu dengan harga murah bahkan gratis. Bagi yang tidak memiliki pekerjaan namun mampu bekerja akan diberikan pekerjaan, sehingga tidak semua akan diberikan bantuan yang menjadikan rakyat berpangku tangan hanya mengharapkan bantuan semata.
Dalam mengatur perekonomian, negara Islam dikelola dengan baik dan benar. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan dibutuhkan oleh orang banyak adalah milik umum. Karena merupakan milik umum maka negara langsung yang mengelola SDA tersebut, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Penutup
Dengan melihat dua standar yang digunakan dalam menentukan kemiskinan, kita akan yakin bahwa solusi mengatasi kemiskinan jelas tidak cukup hanya dengan menambah program bantuan, melainkan dengan mengganti sistemnya. Dengan mengembalikan peran negara sebagai pelayan umat, menentukan definisi kemiskinan sesuai syari'ah dan mengelola SDA dengan mandiri, tidak diserahkan kepada swasta ataupun asing, maka kesejahteraan bukan lagi hanya angan-angan. Berharap solusi hakiki pada sistem ekonomi kapitalis adalah mustahil. Solusi hakiki hanya dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Maukah kita mengambil langkah ini?
Pilihan kita menentukan nasib generasi selanjutnya.
Wallahu a'lam bishawab
.jpg)