Oleh Rukmini
Pegiat Literasi
Nusantaranews.net, Rumah sakit adalah rumah kedua bagi orang sakit. Tempat berharap sembuh, tempat mencari tenang. Tapi bagaimana jika di tempat itulah luka baru justru ditorehkan?
Viralnya curhatan pasien BPJS yang menunggu 8 jam di RSCM tanpa kepastian kamar, lalu mendapat cemoohan di media sosial, adalah tamparan. Lebih menyakitkan lagi, komentar sinis itu diduga datang dari sebagian tenaga kesehatan. Di saat sumpah profesi menuntut empati, yang muncul justru nirempati.
Fakta: Menunggu Lama, Diperundung Pula
Unggahan Yurizal di Threads memantik amarah publik. Ia pasien BPJS yang mengeluh belum mendapat ruang rawat inap meski sudah 8 jam menunggu. Bukannya dapat dukungan, ia justru dirundung. Bahasanya merendahkan, menyalahkan korban, seolah kemiskinan adalah aib. RSCM sebagai RS rujukan nasional memang kewalahan. Keterbatasan kamar dan membludaknya pasien membuat antrean tak terhindarkan. Tapi keterbatasan fasilitas tidak boleh jadi pembenar hilangnya adab. kompas.id, Jum'at (07/08/2026)
Peristiwa ini menelanjangi dua masalah. Pertama, negara gagal menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Kedua, sebagian tenaga kesehatan mulai kehilangan empati terhadap pasien BPJS. Seolah ada kasta dalam sakit.
Analisis: Karena Kesehatan Jadi Komoditas
Akar masalahnya satu: sistem kesehatan kapitalistik. Dalam sistem ini kesehatan diperlakukan sebagai bisnis. Rumah sakit kejar target, dokter kejar target. Pasien lalu diklasifikasi berdasarkan bayarannya. Pasien umum dapat karpet merah. Pasien BPJS sering dianggap beban karena proses klaimnya ribet dan dananya sering nunggak.
Sistem inilah yang membentuk mental. Beban kerja berat ditambah tekanan administrasi membuat sebagian nakes melampiaskan ke pasien. Munculah komentar nirempati di medsos. Ini bukan hanya soal oknum, tapi soal sistem yang merusak hati.
Negara juga ikut lepas tanggung jawab. Seharusnya negara menjamin kesehatan rakyat secara gratis dan merata. Faktanya negara hanya jadi makelar, menyerahkan ke BPJS dan swasta. Hasilnya diskriminasi merajalela.
Solusi Islam: Mengembalikan Kesehatan Sebagai Amanah dan Hak
Islam memiliki sistem yang sangat berbeda. Kesehatan bukan komoditas. Kesehatan adalah hak dasar dan amanah negara:
Pertama, membangun kepribadian Islam pada tenaga kesehatan. Sistem pendidikan sekuler hanya mencetak nakes yang cerdas secara teknis tapi kering secara ruhiyah. Islam mewajibkan pendidikan berbasis akidah. Tujuannya membentuk dokter dan nakes yang memiliki syahsiyah Islamiyah. Mereka paham bahwa menolong orang sakit adalah ibadah paling mulia.
Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya di hari kiamat.” Dengan iman dan takwa ini, tidak akan ada lagi nakes yang tega merundung pasien. Yang ada adalah pengabdian dan kasih sayang.
Kedua, negara sebagai raa’in yang menjamin kesehatan seluruh rakyat. Dalam Islam, kepala negara adalah pengurus dan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Negara wajib menyediakan rumah sakit di setiap wilayah, memastikan ketersediaan kamar, ICU, alat kesehatan, dan tenaga medis yang cukup. Pelayanan wajib diberikan secara gratis dan berkualitas tanpa membedakan status. Tidak ada istilah pasien BPJS dan pasien umum. Tidak ada istilah kelas 1, 2, 3. Semua manusia mulia di hadapan hukum.
Ketiga, pembiayaan kesehatan dari Baitul Mal. Islam mengharamkan komersialisasi kesehatan. Rakyat tidak dibebani iuran atau premi. Negara wajib membiayai kesehatan dari Baitul Mal, khususnya dari pos kepemilikan umum. Sumber Daya Alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, laut adalah milik umum. Haram diserahkan ke swasta atau asing. Negara wajib mengelolanya langsung. Hasilnya yang triliunan itu digunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok rakyat. Dengan skema ini, negara tidak akan pernah kekurangan dana untuk membangun RS dan menggaji nakes dengan layak.
Keempat, menjamin kesejahteraan dan kemuliaan tenaga kesehatan. Dalam sistem Islam, nakes bukan buruh yang dieksploitasi. Negara wajib menggaji dokter, perawat, dan bidan dengan gaji yang layak dan terhormat, sesuai keahlian dan tanggung jawabnya. Jam kerja diatur, beban kerja manusiawi, dan sarana prasarana dipenuhi. Dengan begitu nakes bisa fokus mengabdi tanpa tekanan finansial. Ketika nakes sejahtera, maka pelayanan kepada pasien juga akan maksimal dan penuh empati.
Kelima, meneladani sistem kesehatan di masa Islam. Sejarah adalah bukti. Pada masa Khalifah Abbasiyah dan Utsmaniyah berdiri Bimaristan, rumah sakit besar milik negara. Bimaristan Al-Mansuri di Kairo dan Bimaristan di Baghdad melayani siapa saja secara gratis. Pasien tidak ditanya KTP, tidak ditanya agama, tidak ditanya uang. Ada apotek, ada ruang operasi, ada dokter spesialis. Dokter-dokter besar seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Nafis mengabdi di dalamnya dan digaji oleh negara. Obat-obatan disediakan negara. Inilah sistem yang memadukan kecanggihan ilmu, kemuliaan akhlak, dan keadilan distribusi.
Dengan 5 pilar ini, maka mustahil ada pasien yang menunggu 8 jam tanpa kepastian. Mustahil ada perundungan karena sejak awal tidak ada diskriminasi.
"Nirempati di UGD" adalah alarm terakhir. Ia menandakan sistem kita tidak hanya bangkrut secara fasilitas, tapi juga bangkrut secara moral. Selama kesehatan masih diperlakukan sebagai bisnis dan negara masih lepas tangan, maka selama itu pula pasien miskin akan terus direndahkan.
Sudah saatnya kita kembali pada sistem yang benar. Sistem yang menjadikan negara sebagai pelayan, menjadikan nakes sebagai pengabdi, dan menjadikan kesehatan sebagai hak setiap warga. Sistem itu hanya ada dalam Islam.
Wallahu a’lam bish-shawab.
