Oleh: Iffah Komalasari, S.Pd. (Pendidik Generasi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal membawa harapan besar. Di tengah persoalan gizi buruk dan stunting yang masih menghantui sebagian anak Indonesia, penyediaan makanan bergizi tentu merupakan ikhtiar yang patut diapresiasi. Anak-anak membutuhkan asupan yang baik agar dapat tumbuh sehat, belajar optimal, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Namun, sebuah fakta justru mengundang keprihatinan. Papua termasuk wilayah dengan persoalan stunting dan gizi buruk yang tinggi, tetapi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana sangat terbatas. Dalam laporan BBC, Papua disebut hanya memiliki sekitar 1 persen dapur MBG, sementara Pulau Jawa mencapai 53 persen. Di sejumlah wilayah Papua yang sangat membutuhkan intervensi gizi, anak-anak masih mengalami kekurangan gizi, akses layanan kesehatan terbatas, dan ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan. (bbc.com, 28/7/2026)
Persoalan semakin mengusik ketika Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 SPPG yang telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual bermasalah, padahal belum beroperasi. Temuan tersebut berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah yang kemudian dikembalikan ke kas negara. Pemeriksaan juga menemukan adanya rekening ganda dan dapur yang belum beroperasi. (nasional.kompas.com, 29/7/2026)
Fakta-fakta ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Sebagai pendidik yang sehari-hari berhadapan dengan generasi muda, saya melihat persoalan MBG bukan sekadar soal dapur, rekening, atau distribusi makanan. Di baliknya ada pertanyaan lebih mendasar: apakah kebijakan negara benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan masalah rakyat atau sekadar mengejar keberhasilan sebuah program?
Ketika Anggaran dan Program Lebih Menonjol daripada Rakyat
Program yang baik seharusnya dimulai dari pemetaan kebutuhan. Wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk paling tinggi semestinya mendapatkan perhatian dan sumber daya lebih besar. Jika justru daerah yang paling membutuhkan tertinggal dalam akses program, berarti ada persoalan dalam perencanaan dan implementasinya.
Di sinilah kita perlu melihat persoalan secara lebih luas. Dalam sistem kapitalisme, pembangunan sering kali sangat dekat dengan logika proyek: berapa banyak anggaran terserap, berapa banyak program diluncurkan, berapa banyak fasilitas dibangun, dan seberapa besar angka yang dapat ditampilkan sebagai capaian.
Padahal, ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar terselesaikan.
Lebih memprihatinkan lagi jika program besar dengan anggaran besar membuka ruang bagi kepentingan elite, pembagian keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, atau penyalahgunaan anggaran. Temuan ratusan SPPG yang menerima transfer meskipun belum beroperasi menunjukkan bahwa tata kelola program harus diawasi secara serius.
Sementara itu, kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak berhenti pada makanan. Anak-anak membutuhkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, air bersih, pendidikan berkualitas, sanitasi, serta akses ekonomi bagi keluarganya.
Jika anggaran negara terlalu banyak terserap pada program-program besar yang implementasinya bermasalah, sementara persoalan mendasar tidak terselesaikan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil—terutama ibu dan anak.
Dampaknya terhadap generasi tidak sederhana. Anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jika persoalan ini terus dibiarkan, kita bukan hanya sedang menghadapi masalah kesehatan hari ini, tetapi sedang mempertaruhkan kualitas generasi Indonesia puluhan tahun ke depan.
Negara Harus Menjadi Pengurus Rakyat
Islam memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kekuasaan. Pemimpin bukan sekadar pengelola proyek, melainkan raa'in, pengurus dan pelindung rakyat.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalaam bersabda:
“Imam adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan amanah. Setiap kebijakan seharusnya berangkat dari kebutuhan rakyat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dalam sistem Islam, persoalan ekonomi dan kesejahteraan tidak diselesaikan hanya dengan membuat satu program populis. Negara memiliki mekanisme sistemik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan, pengelolaan harta publik, distribusi kekayaan, dan sumber-sumber pendapatan negara. Kekayaan alam yang merupakan milik umum tidak dibiarkan dikuasai segelintir pihak, tetapi dikelola untuk kemaslahatan rakyat.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan gizi tidak cukup berhenti pada pemberian makanan gratis. Negara harus memastikan rakyat memiliki akses terhadap pangan yang layak, pekerjaan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan lingkungan hidup yang sehat.
Pengawasan pun harus berjalan ketat. Setiap pengelola harta negara wajib amanah dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Penyalahgunaan kekayaan negara bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Inilah pentingnya perubahan yang bersifat sistemik. Selama paradigma pembangunan masih berorientasi pada proyek, pencitraan, kepentingan elite, dan perputaran modal, berbagai program populis akan selalu berpotensi melahirkan masalah baru.
Sebagai pendidik, saya tentu berharap anak-anak Indonesia tidak hanya tumbuh dengan perut kenyang, tetapi juga sehat, cerdas, berakhlak, dan memiliki masa depan yang layak. Namun, harapan itu membutuhkan sistem yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai amanah.
Karena itu, persoalan MBG seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi lebih mendalam: bukan hanya memperbaiki dapurnya, tetapi memperbaiki paradigma pengelolaan negara.
Islam menawarkan solusi yang menyeluruh melalui penerapan syariat secara kaffah. Bukan sekadar mengganti satu program dengan program lain, melainkan membangun sistem kehidupan yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara dan amanah di hadapan Allah SWT.
Sebab anak-anak yang hari ini mengalami stunting bukan sekadar angka dalam laporan. Mereka adalah manusia, mereka adalah generasi masa depan. Dan bagaimana mereka tumbuh hari ini akan menentukan seperti apa wajah peradaban kita esok hari.
Wallahu A'lam Bishshawwab
