Oleh: Mila Ummu Muthiah
Ada ironi besar di balik gemerlap program pendidikan nasional. Ketika negara terus menggelontorkan anggaran, membangun sekolah, memperbarui kurikulum, dan mendorong digitalisasi pendidikan, sejumlah SD Negeri justru memasuki tahun ajaran 2026/2027 tanpa murid baru. Sekolah yang semestinya menjadi simbol pemerataan pendidikan kini menghadapi ruang kelas kosong.
Fenomena ini terjadi di berbagai daerah. SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, hanya memperoleh dua siswa. SDN Purwoyoso 01 Semarang mendapat tiga siswa, SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin hanya satu siswa, sedangkan SDN 3 Bukit Karangasem menerima dua siswa. Di Blitar, tiga SD negeri bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali. Kondisi serupa ditemukan di Jawa Tengah dan DIY. Ini bukan lagi persoalan satu sekolah atau satu daerah. Krisis murid telah menjadi alarm nasional. (CNN Indonesia, 15-7-2026)
Salah satu faktor utamanya ialah perubahan demografi. Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI, Turro Wongkaren, menyebut jumlah penduduk usia muda mulai melandai sejak akhir 2010-an. Di sejumlah wilayah, populasi anak usia dini bahkan telah mengalami penurunan. Angka kelahiran yang menurun, urbanisasi, mahalnya hunian, serta terbatasnya lapangan kerja membuat distribusi penduduk usia produktif berubah. Desa kehilangan banyak keluarga muda, sementara sekolah kehilangan calon peserta didik.
Namun, menjadikan demografi sebagai satu-satunya kambing hitam juga terlalu sederhana. Masih ada anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan. Susenas Maret 2024 mencatat 3.044 anak usia 7–12 tahun di Sulawesi Tenggara berstatus belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi. Artinya, di tengah sekolah yang kekurangan murid, masih terdapat anak yang berada di luar sistem pendidikan. Ini memperlihatkan problem yang jauh lebih serius: persoalan akses, kemampuan ekonomi, dan kualitas layanan pendidikan belum terselesaikan secara mendasar.
Di sisi lain, pilihan masyarakat juga mengalami perubahan. Sebagian orang tua semakin tertarik kepada sekolah swasta dan sekolah berbasis agama karena menginginkan lingkungan pendidikan yang lebih kuat dalam pembentukan akhlak. Kekhawatiran terhadap perundungan, kekerasan, pergaulan bebas, degradasi moral, serta ancaman ruang digital ikut mendorong pergeseran tersebut.
Dengan demikian, krisis murid di sekolah negeri bukan sekadar persoalan jumlah anak. Ada persoalan kepercayaan yang sedang tumbuh di tengah masyarakat.
Respons pemerintah berupa pendataan sekolah, pemetaan kebutuhan satuan pendidikan, peningkatan kualitas guru, hingga regrouping memang dapat menjadi langkah administratif. Namun, penggabungan sekolah berisiko memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan biaya transportasi, terutama bagi anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan itu dapat merapikan angka di atas kertas, tetapi belum tentu menyelesaikan alasan masyarakat meninggalkan sekolah negeri.
Jika terus berlangsung, efek dominonya panjang. Sekolah dapat ditutup atau digabung. Kebutuhan guru berkurang. Lulusan perguruan tinggi keguruan menghadapi lapangan kerja yang semakin sempit. Akses pendidikan di wilayah terpencil dapat melemah. Lebih jauh, negara berpotensi menghadapi persoalan kualitas sumber daya manusia ketika sebagian anak justru tumbuh di luar layanan pendidikan yang memadai.
Di sinilah persoalan pendidikan perlu dibaca pada level paradigma. Sistem pendidikan yang bertumpu pada sekularisme cenderung memisahkan agama dari penyelenggaraan kehidupan, termasuk pendidikan. Sementara kapitalisme menjadikan pendidikan semakin dekat dengan logika pasar, kompetensi kerja, dan kebutuhan industri. Prestasi akademik penting, tetapi pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak sering tidak menjadi fondasi utama.
Padahal, krisis karakter tidak dapat diselesaikan hanya dengan kurikulum baru, aplikasi digital, pembangunan gedung, atau penambahan fasilitas. KPAI masih menyoroti kompleksitas kekerasan di satuan pendidikan. SNPHAR 2024 juga menunjukkan sekitar satu dari dua anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidupnya. Di ruang digital, 81,5 persen anak telah menggunakan telepon seluler, sementara hanya 37,5 persen memperoleh literasi digital.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Pendidikan tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia berkepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akidah menjadi landasan, sementara ilmu duniawi tetap dikembangkan secara serius. Negara berkewajiban menjamin pendidikan berkualitas dan merata sebagai kebutuhan publik, bukan membiarkannya tunduk pada kemampuan ekonomi keluarga.
Sejarah peradaban Islam memperlihatkan perhatian besar terhadap ilmu. Lahir ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Idrisi, dan Ibnu al-Haitsam dalam tradisi keilmuan Islam yang berkembang melalui berbagai institusi pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, dan pusat penelitian.
Karena itu, krisis murid semestinya menjadi momentum evaluasi total. Negara tidak cukup menghitung jumlah sekolah dan kursi kosong. Negara perlu mengembalikan pendidikan kepada tujuan hakikinya: membangun manusia berilmu sekaligus berakhlak.
Dari perspektif Islam, perubahan tersebut menuntut perubahan paradigma, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Pendidikan Islam harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan anak yang mampu menjawab soal ujian, tetapi generasi yang mampu membangun peradaban.
Kelas-kelas yang kosong hari ini merupakan peringatan bahwa persoalan pendidikan jauh lebih dalam daripada angka penerimaan siswa baru. Jika negara hanya merapikan sekolah, tetapi membiarkan akar persoalan tetap tumbuh, krisis akan berulang dalam bentuk yang lebih besar. Pendidikan membutuhkan perubahan mendasar agar generasi tidak sekadar menjadi angka dalam statistik, tetapi menjadi manusia berilmu, berkepribadian Islam, dan pembangun peradaban. Wallahu a’lam bish-shawab.
