Zahrah (Pegiat Literasi)
Program MBG yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingginya angka stunting di Indonesia. Tapi anehnya provinsi Papua dengan stunting tertinggi di Indonesia hanya 10% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun. Sementara daerah dengan SPPG terbanyak terpusat di daerah Jawa. Bahkan masyarakat yang mampu secara ekonomi juga mendapatkan MBG. Ketimpangan ini menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah MBG diadakan untuk mengurangi angka stunting?
Selain itu, dilansir dari Detik.com (29/07/2026) Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebutkan terdapat 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, namun tetap mendapat transferan anggaran dari pemerintah. Praktik ini tentu sangat merugikan keuangan negara. Terlebih lagi MBG sendiri sudah menyedot APBN negara sangat banyak. Ditambah lagi dengan masih banyaknya siswa yang menjadi korban keracunan MBG. Hal ini menunjukkan ada tata kelolah yang salah dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka tidak mengherankan banyak pihak menilai MBG telah jauh dari tujuan awal dilaksanakannya dan belum menjadi solusi dalam mengatasi angka stunting.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menyatakan MBG belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting lebih dari setahun MBG berjalan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sanggau, prevalensi stunting pada triwulan I 2026 justru naik dibanding tahun sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai kelompok paling menetukan keberhasilan pencegahan stunting adalag ibu hamil, ibu menyusui dan balita dibandingkan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. (Detikhelath, 22/07/2026). Di sisi lain MBG banyak yang dibuang dan tidak sedikit anak yang mengalami keracunan.
Dari fakta ini saja kita sudah bisa melihat bahwa program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilannya saja justru realisasi anggaran bukan stunting. Padahal ukuran keberhasilam sebuah kebijakan diukur dari sejauh mana problem utama yang yang melatarbelakanginya benar-benar tuntas dan tujuan utama dari program benar-benar tercapai bukan sekadar seberapa besar dana publik yang dihabiskan. Apalagi dana MBG ini juga menggerus jatah sektor lain yang sesungguhnya lebih mendesak, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
Program yang sedari awal dinilai minim pengkajian dan perencanaan yang matang pada akhirnya menjadi program bancakan bagi-bagi kue kekuasaan bagi kroni penguasa. Kebijakan yang dikeluarkan hanya berbasis pada kepentingan segelintir elite bukan untuk kemaslahatan rakyat. Kalau memang serius menangani stunting dan gizi buruk maka seharusnya Papua menjadi prioritas pengadaan MBG dan perlunya pemetaan mana masyarakat yang harus di prioritaskan untuk mendapatkan MBG sejak awal. Tapi justru ini tidak dilakukan oleh penguasa.
Alih-alih menyelesaikan persoalan rakyat kebijakan ini justru lebih terlihat seperti alat pencitraan untuk pemilu berikutnya. Begitulah wajah sistem kapitalisme yag berorientasi pada keuntungan bukan kemaslahatan rakyat. Sistem politik demokrasi yang berbiaya tinggi menjadi sebab terjadinya penggelembungan anggaran. Penguasa dalam sistem ini merasa perlu mengamankan basis konsolidasi dukungannya melalui kebijakan yang menguntungkan dia dan kroni-kroninya agar bisa berkuasa kembali pada pemilu berikutnya.
Ketika kebijakan hanya berorientasi pada langgengnya kekuasaan dan kepentingan segelintir elite maka tidak mengherankan jika kebijakan yang diterapkan tidak menyentuh akar persoalan dan tidak menyelesaikan penderitaan rakyat yang ada justru menambah penderitaan rakyat.
Hal ini jauh berbeda dengan paradigma kekuasaan dalam sistem islam. Dalam islam penguasa bertugas sebagai ra’in (pengurus) rakyat yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan segala kebutuihan rakyat mulai dari sandang, pangan dan papan. Setiap kebijakan penguasa disandarkan pada syariat dan kemaslahatan umat bukan untuk mempertahankan kekuasaan . sebab dalam islam penguasa paham betul bahwa setiap kebijakannya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah swt baik di dunia maupun di akhirat.
Kebijakan penguasa dalam sistem islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, bukan sibuk pencitraan dan menguntungkan segelintir elite. Selain itu, pemilihan pemimpin (Khalifah) dalam islam dilakukan dengan mudah, efektif dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang mengharuskan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan. Berbeda dengan sistem pemilu saat ini yang membutuhkan mahar politik yang begitu fantastis untuk bisa berkuasa. Bahkan tak jarang menghalalkan berbagai cara untuk bisa menang seperti serangan fajar dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemimpin yang lahir dari sistem ini harus mengembalikan modal terlebih dahulu saat berkuasa. Maka tidak mengherankan jika hari ini kita melihat terjadi bagi-bagi kue kukeasaan dan bagi-bagi proyek yang tujuannya bukan untuk kemaslahatan rakyat.
Dari paradigma yang salah akan menghasilkan kebijakan yang salah. Maka dari itu, perlu perubahan paradigma mendasar terkait tata kelola urusan rakyat. Paradigma yang benar hanya lahir dari sistem islam bukan sistem sekuler kapitalis yang dasarnya materi bukan ridho allah/. Wallahu a’lam bishowwab
