Krisis Murid SD Negeri, Cermin Gagalnya Sistem Pendidikan Sekuler

Oleh Arini Faiza 

Pegiat Literasi 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS biasanya selalu ramai dengan antusiasme siswa baru, namun apa jadinya jika sekolah tidak memiliki murid baru? Hal inilah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027  sejumlah Sekolah Dasar Negeri menghadapi tantangan serius berupa minimnya jumlah pendaftar. Peristiwa ini terjadi di Lampung, Kalimantan, dan Pulau Jawa. SDN Gedung  Meneng, Kec Rajabasa, Bandar Lampung misalnya, sekolah ini hanya menerima 2 siswa baru. Sementara SDN Teluk Dalam, Banjarmasin,  Kalimantan Selatan hanya memiliki 1 murid. Bahkan di Blitar, Jawa Timur ada 3 SD Negeri yang sama sekali tidak mendapatkan siswa baru, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang kekurangan murid.

Masalah kekurangan murid di SD Negeri telah mendapatkan respon dari pemerintah yang berencana untuk penggabungan beberapa SDN atau regrouping menjadi satu sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, juga tenaga pendidik. Namun pelaksanaan rencana ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya jarak yang harus ditempuh para siswa menuju sekolah menjadi lebih jauh. Sehingga bukannya menyelesaikan permasalahan tapi justru berpotensi menambah beban masyarakat dalam mengakses pendidikan. (kompas.com, 24 Juli 2026)

Fenomena menurunnya peserta didik di sejumlah sekolah negeri memang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sejatinya di balik kondisi tersebut terdapat berbagai faktor  yang berkontribusi, mulai dari perubahan struktur penduduk, pilihan orang tua terhadap lembaga pendidikan, hingga persoalan ekonomi yang mempengaruhi angka kelahiran. Perubahan struktur demografi atau penduduk menua terjadi karena dampak program pemerintah yakni Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan hampir 5 dekade. Program ini telah membuat Total Fertility Rate (TFR) menurun, dari 5,6 anak per perempuan pada 1971 menjadi 2,18 pada 2020.

Selain itu, faktor urbanisasi yang mendorong perpindahan penduduk ke perkotaan juga mempengaruhi jumlah anak usia sekolah di berbagai daerah. Di sisi lain, kegagalan kebijakan ekonomi yang membuat biaya hidup tinggi dan kesejahteraan sulit diraih menjadikan sebagian pasangan muda enggan memiliki anak. Di samping faktor demografi, pilihan masyarakat terhadap lembaga pendidikan juga mengalami perubahan. Meskipun gratis, sekolah negeri tidak lagi menjadi pilihan utama sebagian orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain karena proses penerimaan siswa baru di perkotaan yang cukup rumit karena jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah peserta didik, SDN juga dinilai minim pelajaran agama. Meskipun ada, porsinya sangat sedikit.

Sejauh ini negara belum menemukan solusi yang  tepat untuk mengatasi problematika pendidikan. Di beberapa daerah ada sekolah yang tidak memiliki siswa, sementara di wilayah yang lain ada yang kelebihan murid. Perubahan kurikulum yang dilakukan berulang kali belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan. Sebab, pergantian itu umumnya hanya menyentuh aspek teknis pembelajaran, sedangkan landasan pendidikan masih tetap sekuler baik di sekolah negeri maupun berbasis agama.

Oleh karena itu, minimnya murid di sejumlah Sekolah Dasar Negeri tidak cukup diatasi melalui kebijakan teknis seperti grouping sekolah yang justru akan menimbulkan masalah baru bagi siswa dan orang tua. Melainkan harus diselesaikan mulai dari akarnya, di antaranya pemerataan ekonomi sehingga penduduk usia produktif tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota untuk merubah nasib.

Allah Ta'ala telah memberi petunjuk agar manusia mengatur hidupnya dengan Syariat-Nya bukan dengan paham sekuler. Terkait pendidikan, Islam memiliki konsep yang komprehensif dan realistis sekaligus menawarkan mekanisme penerapannya melalui institusi negara. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang dijamin oleh negara. Sehingga setiap individu rakyat baik di kota maupun di wilayah terpencil berhak mendapatkan pendidikan  gratis dan berkualitas, baik miskin maupun kaya.

Agar masyarakat mendapatkan hak tersebut, Islam mewajibkan negara berperan sebagai raa’in atau pengurus. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang kepala negara (imam) adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR Bukhari dan Muslim)

Negara yang menerapkan Islam akan mengatur jumlah sekolah agar sesuai dengan kebutuhan setiap daerah dengan kualitas sama baik dari kualitas guru, infrastruktur, maupun sarana dan prasarana. Tidak hanya itu,  negara Islam juga menjamin kesempatan ekonomi yang sama di desa atau kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian faktor urbanisasi dapat diminimalisir dan pendidikan pun tidak bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua.

Sistem pendidikan juga dibangun berdasarkan akidah Islam, semua kurikulum dan proses pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam sekaligus membekali peserta didik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasil, anak-anak tumbuh dengan keimanan yang kuat dan siap berkontribusi di masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya. 

Pada masa kejayaan Islam tidak ada sekolah yang mengalami kelangkaan murid, sebab negara akan memberikan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas, baik kurikulum dan  tenaga pengajarnya sekaligus sarana dan prasarananya. 

Maka, permasalahan pendidikan yang terjadi hari ini hakikatnya bukan semata masalah gedung dan jumlah siswa. Akan tetapi sistem pendidikan yang tetap mengadopsi sekularisme. Dan negara yang seharusnya memiliki sejumlah mekanisme terselenggaranya pendidikan secara merata dan menyeluruh, kehilangan arah dan fungsinya. Output pendidikan yang mestinya mewujudkan pribadi unggul dengan pola pikir dan sikap mulia, berubah menjadi pribadi kapitalistik. Berlomba meraih nilai akademik, mengejar gelar bergengsi di perguruan tinggi  demi satu tujuan: mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi atau jenjang karir yang terus meningkat. Itulah mindset kapitalis dalam dunia pendidikan sekuler, yang tanpa sadar telah mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup masyarakat hari ini.

Wallahualam bissawab.