Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Ekonomi atau Beban Baru?

 

Yanti Novianti

(Pegiat Dakwah)

Program nasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang yang dibuat pemerintah ditujukan sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari berbagai persoalan. Sejumlah kendala yang mencuat antara lain penentuan lokasi yang dinilai kurang strategis, belum jelasnya mekanisme kerja, adanya realisasi proyek yang dianggap melenceng dari tujuan awal, hingga pelatihan militer yang disebut-sebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang calon manajer KDMP.

Melihat berbagai kendala yang muncul di lapangan, pemerintah memberi isyarat akan meninjau kembali pelaksanaan program tersebut. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki agar program bisa berjalan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan berbagai pengembangan supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tujuan awal program dapat tercapai secara lebih efektif.( https://www.cnnindonesia.com :01/07/2026)

Problematika Pembangunan Berbasis Proyek

Program pembangunan akan lebih mudah berhasil jika disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Sebaliknya, ketika sebuah program lebih banyak ditentukan dari atas tanpa melibatkan warga, dukungan masyarakat cenderung rendah. Akibatnya, koperasi yang dibentuk berpotensi hanya menjadi pelengkap administrasi, sementara perannya dalam mendorong aktivitas ekonomi desa tidak berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, sistem kapitalisme sering mendorong lahirnya proyek-proyek berskala besar yang menghabiskan anggaran tidak sedikit. Besarnya dana yang dikelola serta rumitnya proses pelaksanaan dan pengawasan dapat membuka celah bagi berbagai penyimpangan, mulai dari pemborosan anggaran, praktik mencari keuntungan oleh pihak tertentu, hingga munculnya dugaan korupsi. Kondisi seperti ini membuat tujuan utama pembangunan sering kali tidak tercapai secara optimal.

Sebuah program pembangunan akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Warga desa adalah pihak yang paling memahami potensi, tantangan, dan persoalan yang mereka hadapi setiap hari. Karena itu, keterlibatan mereka sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting. Sebaliknya, jika kebijakan lebih banyak ditentukan secara terpusat tanpa mendengar aspirasi masyarakat, rasa memiliki terhadap program tersebut akan berkurang. Akibatnya, partisipasi warga menjadi minim, koperasi sulit berkembang, bahkan bisa saja hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi tanpa mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara nyata.

Keberhasilan sebuah koperasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri atau besarnya dana yang digelontorkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, membuka peluang usaha, memperkuat pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Tanpa hal-hal tersebut, program yang terlihat besar di atas kertas belum tentu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, sistem kapitalisme cenderung menempatkan pembangunan dalam bentuk proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran sangat besar. Semakin besar nilai proyek yang dikelola, semakin rumit pula proses pelaksanaan dan pengawasannya. Kondisi ini dapat membuka peluang munculnya berbagai persoalan, seperti pemborosan anggaran, praktik perburuan rente oleh pihak-pihak tertentu, konflik kepentingan, hingga dugaan korupsi. Akibatnya, sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Jika kondisi seperti ini terus berulang, tujuan pembangunan akan sulit tercapai. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat justru berisiko berubah menjadi proyek yang lebih berorientasi pada pencapaian target administratif atau kepentingan tertentu daripada benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat. Pada akhirnya, masyarakat tetap belum merasakan perubahan ekonomi yang signifikan meskipun anggaran yang dikeluarkan sangat besar.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Kebijakan seperti ini pada akhirnya sering kali lebih berpihak kepada kelompok yang punya kuasa dan pemilik modal besar dibandingkan masyarakat luas. Alih-alih benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, arah kebijakan justru cenderung memberi ruang lebih besar bagi kepentingan segelintir pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Situasi ini membuat manfaat program tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama pembangunan.

Sementara itu, besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak selalu sebanding dengan hasil yang diperoleh. Dana publik terus diarahkan ke berbagai proyek baru, tetapi persoalan dasar yang sehari-hari dihadapi masyarakat masih belum benar-benar terselesaikan. Akibatnya, pembangunan terlihat berjalan di permukaan, namun belum menyentuh kebutuhan paling mendesak rakyat secara nyata.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana publik. Masyarakat tentu berharap setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan atau banyaknya proyek yang diresmikan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata, memperkuat perekonomian masyarakat, serta menyelesaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Negara sebagai Pelayan dan Pengurus Rakyat

Pada dasarnya, tujuan utama pembangunan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, bukan sekadar mengejar target proyek atau memperbanyak program yang terlihat besar. Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah proyek yang selesai dibangun atau besarnya anggaran yang telah terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jika kebutuhan rakyat menjadi titik awal dalam penyusunan kebijakan, maka program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, setiap kebijakan ekonomi seharusnya lahir dari kondisi riil masyarakat. Pemerintah perlu memahami persoalan yang dihadapi warga, seperti sulitnya memperoleh pekerjaan, terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, rendahnya daya beli, hingga ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Dengan memahami persoalan tersebut, kebijakan yang diambil tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi mampu menyelesaikan akar persoalan yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Peran negara tidak berhenti pada fungsi administratif atau sebagai regulator, melainkan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kehidupan ekonomi berjalan dengan baik. Karena itu, negara berkewajiban mengelola sumber daya dan harta milik umum untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab menciptakan iklim ekonomi yang sehat dengan membuka lapangan pekerjaan, mendorong kegiatan usaha yang produktif, serta menjamin distribusi kekayaan berlangsung secara adil. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang memiliki modal besar, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui pengelolaan yang amanah dan berorientasi pada kepentingan rakyat, kesejahteraan tidak hanya menjadi slogan, melainkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Syariat Islam sebagai Fondasi Kesejahteraan Umat

Dalam sistem Islam, kesejahteraan masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui program-program yang bersifat sementara atau proyek yang hanya menyentuh permukaan persoalan. Kesejahteraan yang kokoh hanya dapat tercapai jika aturan ekonomi Islam diterapkan secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menjaga keadilan, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan memperoleh kehidupan yang layak.

Penguatan ekonomi rakyat juga harus dimulai dari akar persoalannya. Negara tidak cukup hanya memberikan bantuan atau membangun proyek di sektor hilir, tetapi harus memastikan fondasi ekonomi berjalan dengan benar sejak awal. Pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, kesempatan bekerja, hingga kebijakan kepemilikan harus diatur sesuai syariat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Islam menawarkan solusi yang bersifat menyeluruh atau sistemik, bukan sekadar langkah-langkah sesaat untuk meredam masalah. Selama sistem ekonomi yang menjadi sumber persoalan tidak diubah, berbagai program yang dibuat hanya akan menjadi solusi sementara. Karena itu, Islam mengajukan perubahan mendasar terhadap tata kelola ekonomi sehingga setiap kebijakan berpijak pada aturan Allah SWT, bukan pada kepentingan segelintir pihak.

Dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh, tujuan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan dalam distribusi harta, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

 Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raf [7]: 96)

Wallahu alam bishawwab