Oleh: Azhar Nasywa
BBM sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Mau berangkat kerja, berdagang, bertani, sampai mengantar barang, semuanya butuh bahan bakar. Karena itu, saat antrean BBM mengular di banyak daerah, yang terganggu bukan cuma perjalanan, tapi juga aktivitas dan penghasilan masyarakat.
Belakangan ini, antrean BBM terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumatra Utara, Riau, hingga Kalimantan Barat. Pemerintah melalui BPH Migas menyebut kondisi ini dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu pembatasan pembelian BBM dan berjanji antrean akan segera terurai (Kompas.com, 2026). Sementara itu, BBC Indonesia (2026) melaporkan konsumsi Pertalite dan Solar bersubsidi sudah melewati separuh kuota tahunan sehingga stok yang tersedia makin terbatas.
Tapi, benarkah antrean panjang ini hanya karena masyarakat panik membeli BBM?
Akar Persoalan
Kalau ditelusuri lebih jauh, persoalan ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Hari ini, Indonesia menerapkan sistem sekuler kapitalisme. Sekuler berarti agama dipisahkan dari aturan kehidupan, sehingga banyak kebijakan dibuat berdasarkan pemikiran manusia, bukan syariat Islam. Sementara kapitalisme menjadikan keuntungan materi sebagai ukuran utama dalam mengatur berbagai bidang kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam.
Dampaknya, negara tidak lagi benar-benar hadir sebagai pengurus rakyat. Perannya lebih banyak sebagai regulator yang membuat aturan, sementara pengelolaan kebutuhan masyarakat semakin mengikuti mekanisme pasar.
Pengelolaan minyak dan gas pun banyak diserahkan kepada perusahaan swasta, bahkan melibatkan pihak asing. Akibatnya, negara tidak lagi punya kendali penuh atas sumber daya yang sebenarnya menjadi hak rakyat. Ketika pasokan terganggu atau distribusi bermasalah, masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya.
Yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, solusi yang muncul sering kali hanya sebatas aturan teknis, seperti membatasi kuota, memperketat syarat pembelian, atau mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Padahal, langkah seperti ini belum benar-benar menyentuh sumber persoalannya. Selama pengelolaan energi masih mengikuti logika kapitalisme, antrean panjang dan kelangkaan sangat mungkin terus berulang.
Pandangan Islam
Islam memandang negara sebagai raa'in (pengurus rakyat), bukan pedagang yang mencari keuntungan dari kebutuhan dasar masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda,
"Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib mengurus kebutuhan rakyat, termasuk memastikan BBM selalu tersedia dan mudah didapat. Karena itu, negara tidak boleh menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai ladang mencari keuntungan.
Islam juga melarang pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta atau asing. Rasulullah ﷺ bersabda,
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya yang dibutuhkan orang banyak, termasuk minyak dan gas, merupakan kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya harus dipegang langsung oleh negara, mulai dari hulu sampai hilir, lalu hasilnya dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
Dengan pengaturan seperti ini, negara memiliki kendali penuh atas ketersediaan dan distribusi BBM. Masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah tanpa dipersulit aturan yang berbelit-belit. Negara juga memastikan pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah sehingga kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi.
Antrean BBM yang terus berulang seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalannya bukan sekadar soal distribusi atau kepanikan masyarakat. Ada sistem yang perlu dibenahi. Islam menawarkan pengaturan yang berbeda: negara hadir sebagai pengurus rakyat, sumber daya alam dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Dengan cara inilah kebutuhan dasar rakyat dapat terjamin dan tidak terus bergantung pada kepentingan bisnis. Wallahu a'lam.
No comments:
Post a Comment