Oleh : Iin Parlina
Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengusulkan agar merealokasi anggaran Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 17.646 per dolar AS pada hari kamis,21 Mei 2026. Sebab mulai memberikan tekanan besar terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat. Ia menjelaskan setidaknya terdapat tiga lapisan dampak utama yang kini mulai dirasakan pelaku usaha,mulai dari kenaikan biaya produksi hingga melemahnya daya saing industri. Kenaikan biaya produksi menjadi dampak paling langsung akibat melemahnya rupiah. Hal ini disebabkan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar AS."Bahan baku seperti besi,baja,plastik,bahan kimia,hingga komponen elektronik masih didominasi impor. Ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur Indonesia bahkan disebut masih berada diatas 70%."ujarnya d kantor kadin Jatim. Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor industri paling terdampak,terutama industri manufaktur,farmasi,otomotif,dan tekstil. Disisi lain,Margin keuntungan pelaku usaha ikut tergerus karena biaya produksi meningkat,sementara harga jual produk tidak bisa langsung dinaikkan ke pasar. Para pelaku usaha kini mulai menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi produksi karena khawatir daya beli masyarakat menurun. Menurutnya,kondisi tersebut dapat memicu ancaman pemutusan hubungan kerja(PHK) jika berlangsung terlalu lama dan daya beli masyarakat ikut melemah. Pendapatan masyarakat tetap,sementara harga barang naik,ini jadi problem daya beli. Akhirnya pengusaha membatasi impor bahan baku dan mengurangi produksi. Lama kelamaan begini,ancaman PHK terus mengintai. Sebagai langkah bertahan. Lanjut Adik,banyak pengusaha memilih mengurangi margin keuntungan dibanding langsung menaikkan harga produk ke konsumen.
Kondisi ekonomi yang Morat Marit ini bisa saja diklaim stabil ataupun ini dan itu oleh pemerintah. Namun,semua klaim itu berbeda dengan kondisi disektor riil. Krisis ekonomi rumah tangga rakyat sudah sejak lama terjadi. Keberadaan berada jenis pajak,kenaikkan nominalnya,pencabutan subsidi secara perlahan-lahan,kapitalisasi berbagai sektor publik seperti pendidikan,kesehatan,dan perumahan,bahkan badai PHK disektor padat karya adalah secuil bukti nyata bahwa kondisi ekonomi negara ini sedang mengalami krisis. Klaim pemerintah perihal kondisi ekonomi saat ini tidak bisa terlegitimasi karena tidak sesuai dengan fakta. Bukannya mencoba menstabilkan kondisi moneter,pemerintah lebih memilih langkah-langkah"receh" untuk mengatasinya. Sebagai contoh,dengan pemberian bansos dan diskon tarif listrik. Sedangkan penanggulangan krisis ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan langkah-langkah itu. Pemerintah semestinya mengambil langkah yang lebih strategis,seperti menggenjut ekspor,mengurangi impor,mengurangi inflasi,dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya,semua kebijakan saat ini bukannya menunjukkan komitmen kapitalisme terhadap peningkatan taraf ekonomi rakyat,tetapi justru menegaskan bahwa sistem ekonomi kapitalisme sangat rapih. Dalih bahwa sistem moneter Indonesia masih sangat kuat secara fundamental. Rakyat banyak yang miskin dan tidak punya uang,tetapi nilai rupiah anjlok. Akibatnya,jika mereka punya uang,uang tidak terlalu berdaya guna. Semua ini menggambarkan bahwa rapor sistem ekonomi kapitalisme begitu bobrok. Tidak hanya perkara moneter(nilai mata uang dan angka inflasi),tetapi juga soal fiskal(pajak). Terutama adanya ketergantungan kepada negara adidaya yang esesinya merupakan penjajahan melalui ekonomi dan moneter. Belum lagi adanya sistem bunga(riba),baik pada sistem transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat maupun riba sebagai buah utang luar negeri. Riba sejatinya merupakan benalu ekonomi karena menyebabkan kondisi keuangan ibarat lebih besar pasak dari pada tiang. Kita bisa membayangkan betapa bahayanya ketika riba melanda,apalagi pada keuangan negara. Pantaslah jika mudah sekali timbul resesi karena semua sendi ekonomi berbasis uang. Dengan kata lain,jika tidak ada uang,runtuhlah sendi ekonominya.
Kondisi kapitalisme sangat berbeda jauh dengan sistem ekonomi dibawah naungan Khilafah Islamiyah. Senjata ampuh relawan resesi adalah subsidi. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Nizhamu al-iqtishadiyi FII al-Islam bahwa di dalam Islam berjalanya roda ekonomi berbasis distribusi harta. Setiap warga negara harus terpenuhi kebutuhan pokoknya secara individu per individu. Ini adalah wujud pelaksanaan sabda Rasulullah Saw."imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya."(HR Muslim dan Ahmad).
Ekonomi masyarakat Islam berjalan menurut standar syariat Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok oleh seorang ayah(kepala keluarga) bagi anggota keluarganya adalah pada aspek sandang,pangan,dan papan. Sedangkan aspek pendidikan,kesehatan,transfortasi,energi,dan persoalan kemaslahatan umum ditanggung oleh negara. Ini jelas nilai plus karena pengeluaran hanya terjadi disatu pintu,yaitu ditingkat APBN. Walhasil rakyat bisa berhemat dan inflasi bisa dihindari. Khilafah juga memiliki banyak spot subsidi kepada rakyat. Salah satunya bisa berbentuk harta pemberian tanpa riba dari negara kepada rakyatnya. Di sisi lain,Khilafah tidak memberikan ruang bagi terjadinya transaksi Ribawi dalam bentuk apapun. Berdasarkan itu semua,jelas sekali gambaran umum sistem ekonomi Islam yang menunjang ketangguhannya,dibandingkan dengan rapor jeblok sistem ekonomi kapitalisme. Terbukti sistem Islam kaffah adalah satu-satunya sistem yang bisa membawa keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan.
Wallahu'alam bisshawab
No comments:
Post a Comment