Nusantaranews.net, Bukittinggi - DPRD Kota Bukittinggi menggelar rapat bersama pihak Fort De Kock guna membahas penyelesaian permasalahan tanah yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi dengan didampingi oleh Wakil Ketua serta sejumlah Anggota DPRD. Jalannya pertemuan turut dikawal oleh Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi beserta jajaran Sekretariat DPRD. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Asisten Administrasi Umum bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta undangan khusus dari pihak Fort De Kock. Rapat tersebut berlangsung dalam suasana yang dialogis dan konstruktif sebagai bentuk upaya nyata dalam mencari solusi terbaik dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan bersama.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Kota Bukittinggi menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki fungsi fasilitasi dan pengawasan yang kuat dalam membantu mencarikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk mengenai urusan pertanahan. Beliau mengingatkan bahwa permasalahan tanah merupakan persoalan sensitif yang membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi serta penyelesaian secara objektif, dengan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta memperhatikan hak dan kepentingan seluruh pihak. Ketua DPRD juga berharap agar seluruh pihak yang hadir dapat menyampaikan pandangan serta masukan secara terbuka, sehingga rapat ini mampu melahirkan langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan tidak memicu persoalan baru di kemudian hari. Selain itu, penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait menjadi poin utama yang didorong oleh DPRD demi terciptanya solusi yang adil.
Di sisi lain, perwakilan dari pihak Fort De Kock dalam rapat tersebut memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian utama mereka terkait objek tanah dimaksud. Pihak Fort De Kock sangat mengharapkan adanya kejelasan dan penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum yang kuat guna menghindari potensi konflik di masa mendatang. Mereka meminta agar proses penyelesaian ini dijalankan secara transparan, melibatkan seluruh pihak terkait, serta mempertimbangkan seluruh dokumen resmi maupun aspek historis yang melekat pada tanah tersebut. Disampaikan pula harapan agar lahir solusi yang bijaksana dan sesuai aturan, sehingga persoalan menahun ini dapat dituntaskan dengan baik tanpa ada pihak mana pun yang dirugikan.
Dari pertemuan strategis tersebut, akhirnya tercapai kesepahaman bersama untuk terus melanjutkan koordinasi serta pendalaman materi terhadap persoalan tanah yang dibahas. DPRD meminta dengan tegas kepada seluruh pihak terkait untuk selalu mengedepankan komunikasi yang sehat, keterbukaan data yang valid, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui forum rapat koordinasi ini, diharapkan segera tercipta solusi yang objektif, adil, dan mampu memberikan kepastian bagi semua pihak, sekaligus tetap menjaga kondusivitas wilayah dan kepentingan masyarakat luas di Kota Bukittinggi. (rstp)
No comments:
Post a Comment