Nusantaranews.net, Bukittinggi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi secara resmi menyerahkan 147 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (28/4/2026).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menjelaskan, LKPJ Tahun 2025 sebelumnya telah disampaikan pada 30 Maret 2026 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Pansus telah melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait hingga merumuskan draf rekomendasi yang kemudian disetujui dalam rapat paripurna internal,” ujar Syaiful.
Juru Bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, merinci bahwa 147 rekomendasi tersebut mencakup evaluasi menyeluruh di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejumlah sektor strategis menjadi sorotan utama, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata.
Pada sektor pendidikan, DPRD menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk pemerataan akses pendidikan, penanganan anak putus sekolah, pengawasan kenakalan remaja, serta penguatan muatan lokal budaya. Sementara di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi sarana dan prasarana layanan serta penguatan program pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC.
Di bidang infrastruktur, rekomendasi difokuskan pada penanganan banjir melalui perbaikan sistem drainase, penyediaan air bersih, serta pemeliharaan jalan dan penerangan jalan umum. Sedangkan sektor pariwisata diarahkan pada konsistensi kalender event dan penguatan promosi berbasis digital guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD. Ia menginstruksikan seluruh jajaran SKPD untuk segera menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan.
“Setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi ini karena akan dilaporkan kembali pada LKPJ Tahun 2026 mendatang. Sinergi ini penting demi mewujudkan Bukittinggi yang lebih baik,” tegas Ramlan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2025 sekaligus menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berjalan. (R.Sitepu)
No comments:
Post a Comment