Bupati Safni Sikumbang Resmikan Huntap Mandiri BNPB, Hunian Tahan Uji Mulai Dibangun di Lima Puluh Kota

Nusantaranews.net, Lima Puluh Kota — Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memulai pembangunan rumah contoh hunian tetap (huntap) mandiri melalui kegiatan peletakan batu pertama di Jorong Lubuak Aua, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Rumah contoh huntap mandiri tersebut dibangun milik warga terdampak, Epi Diar (53), yang dihuni oleh enam orang anggota keluarga.

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong dalam menyukseskan program tersebut.

“Dengan koordinasi yang solid dan semangat gotong royong, maka apa yang kita rencanakan insyaAllah akan terwujud,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penanggulangan musibah dan penanganan pascabencana bagi warga terdampak,” tambahnya.

Ia berharap program huntap mandiri dari BNPB dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap program huntap mandiri dari BNPB ini dapat terealisasi dengan lancar dan baik, sehingga masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan hunian yang layak,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memastikan bahwa semua yang diperlukan oleh pemerintah daerah akan dibantu, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan laporan teknis sebagai dasar penyaluran bantuan.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera menyampaikan laporan teknis penggunaan bantuan, agar proses dukungan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program rumah huntap mandiri merupakan konsep pembangunan hunian tetap berbasis partisipasi masyarakat.

“Rumah huntap mandiri yang digagas BNPB ini merupakan prototype atau model pembangunan hunian bagi masyarakat, dengan spesifikasi yang telah melalui uji kelayakan, sehingga aman dan layak huni,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, SH, menyampaikan bahwa terdapat 47 unit rumah kategori rusak berat yang akan ditangani.

“Total terdapat 47 hunian mandiri kategori rusak berat, dengan rincian 34 unit di Kecamatan Bukit Barisan, 12 unit di Kecamatan Gunuang Omeh, dan 1 unit di Kecamatan Suliki,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan ini didukung oleh anggaran BNPB dan dikerjakan oleh pihak Semen Padang.

Spesifikasi Teknis Huntap: Cepat Dibangun, Tahan Uji, dan Layak Huni

Huntap mandiri yang dibangun merupakan rumah tipe 36 dengan spesifikasi teknis yang telah melalui uji kelayakan. Bangunan menggunakan pondasi batu kali, dinding berbahan sepablock (bata interlock), atap seng dengan rangka baja ringan, serta lantai finishing aci.

Material utama sepablock memiliki sistem saling mengunci yang membuat proses pembangunan lebih cepat dan efisien. Selain itu, material ini telah memenuhi standar SNI serta memiliki kekuatan struktural yang teruji.

Dari sisi teknis, rumah ini dirancang memiliki berbagai keunggulan, di antaranya tahan terhadap api hingga sekitar 120 menit, mampu meredam suara, serta menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Teknologi yang digunakan juga telah melalui pengujian dan sertifikasi dari Kementerian PUPR.

Tak hanya itu, proses pembangunan huntap ini relatif cepat, dengan estimasi pengerjaan rumah tipe 36 berkisar antara 21 hingga 30 hari. Sistem konstruksi juga memungkinkan instalasi utilitas seperti listrik dan air dilakukan lebih praktis tanpa merusak struktur utama bangunan.

Program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan hunian yang dibangun tidak hanya cepat tersedia, tetapi juga aman, nyaman, dan berstandar teknis yang jelas. (R.Sitepu)