Oleh: Lilis Sumyati
Pegiat Literasi
Tragedi kemanusiaan di Palestina seakan tak kunjung menemukan titik akhir. Sejak Oktober 2023, Jalur Gaza terus terperosok dalam kehancuran akibat agresi Zion*s, meninggalkan ribuan bangunan hancur dan melumpuhkan fasilitas publik. Dampaknya bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi juga penderitaan panjang bagi jutaan warga yang kehilangan tempat tinggal. Kini, sekitar 1,9 juta orang dipaksa bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian dengan segala keterbatasan—tanpa layanan kesehatan yang layak dan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius dunia, bukan sekadar angka yang berlalu tanpa makna.
Situasi di Tepi Barat pun tidak kalah mencekam. Operasi militer Zion*s terus berlangsung, disertai penangkapan, penembakan, hingga penggusuran warga Palestina. Data dari Palestina menunjukkan bahwa sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023, lebih dari 1.080 orang telah kehilangan nyawa di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata dari penderitaan yang terus berlangsung, termasuk tewasnya seorang remaja Palestina berusia 17 tahun akibat penembakan di wilayah Nablus. (antaranews.com 23/02/2026)
Di tengah situasi yang masih bergejolak, muncul sebuah inisiatif poslitik baru bernama Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Salah satu agenda utamanya adalah pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite yang terdiri dari sekitar 15 teknokrat Palestina. Mereka dirancang untuk mengelola pemerintahan sementara di Gaza dalam masa rekonstruksi pascaperang.
Namun, kemunculan proyek ini memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana langkah tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat Palestina, dan bukan sekadar instrumen kepentingan politik yang lebih luas. NCAG akan mengawasi proses pelucutan senjata, mempertahankan satu hukum dan satu rantai komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat.
Ada apakah dibalik BoP?
Krisis yang terus terjadi di Gaza dan Tepi Barat akibat dari ulah Israel yang ratusan kali melanggar perjanjian damai. Berbagai kesepakatan damai yang pernah dicapai pada masa lalu kerap berujung pada pelanggaran sepihak oleh Zion*s. Kondisi ini menyebabkan situasi keamanan di wilayah Palestina tetap berada dalam keadaan yang rentan, sementara penderitaan masyarakat Palestina terus berlanjut dari waktu ke waktu.
Dalam konteks tersebut, kemunculan BoP tidak serta-merta menumbuhkan optimisme di kalangan masyarakat Palestina. Sebaliknya, inisiatif ini cenderung disikapi dengan kehati-hatian dan skeptisisme. Hal ini tidak terlepas dari rekam jejak Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Zion*s, baik dalam dukungan politik maupun militer, bahkan menggunakan hak veto di PBB untuk membela Israel.
Amerika Serikat (Trump) dan Israel akan menggunakan BoP untuk legitimasi pembersihan etnis, genosida dan perampasan tanah Palestina. Selain itu, di tengah berbagai kekhawatiran terkait skema BoP, sikap sebagian penguasa negeri-negeri Muslim menimbulkan pertanyaan tersendiri. Alih-alih bersikap kritis terhadap proyek politik yang dirancang oleh Amerika Serikat dan berpotensi memperkuat posisi Zion*s, beberapa negara justru menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kerangka tersebut, baik melalui dukungan politik maupun partisipasi dalam program rekonstruksi Gaza
BoP dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membentuk narasi baru terkait penyelesaian konflik Palestina. Melalui mekanisme administrasi sipil seperti NCAG dan program rekonstruksi yang terstruktur, proses perdamaian tampak seolah-olah sedang berjalan. Namun demikian, realitas pendudukan, kekerasan, dan penguasaan wilayah Palestina tetap berlangsung. Dalam konteks ini, proses perdamaian berisiko berfungsi sebagai instrumen politik untuk menenangkan opini publik internasional semata, tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahan konflik.
Pembebasan Sejati Palestina
Sejarah panjang konflik Palestina menunjukkan bahwa berbagai janji perdamaian yang diajukan oleh Zion*s sering kali berakhir dengan pelanggaran. Kesepakatan demi kesepakatan tidak menghentikan praktik penjajahan. Sebaliknya, hal tersebut justru memberi kesempatan bagi Zion*s untuk memperkuat kekuatan militer, memperluas pemukiman ilegal, dan mengukuhkan kontrol atas wilayah Palestina. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk tidak memandang tawaran perdamaian dari pihak penjajah secara naif. Selain itu, Al-Qur’an telah menegaskan bahwa permusuhan sebagian kelompok Yahudi terhadap kaum beriman merupakan realitas yang harus disadari.
Allah Swt. berfirman,
“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (QS Al-Maidah [5]: 82).
Dalam perspektif Islam, haram hukumnya menggantungkan harapan pada kekuatan yang justru menopang kezaliman. Rasulullah ﷺ menegaskan agar kaum Muslimin tidak menjadikan kekuatan orang musyrik sebagai sandaran. Dalam sebuah hadis disebutkan, “Janganlah kalian meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik.” (HR Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Shu’ayb An-Nasa’i dari Anas bin Malik). Prinsip ini menegaskan bahwa kaum Muslim tidak diperkenankan menjadikan kekuatan yang memusuhi Islam sebagai tempat bergantung dalam menyelesaikan persoalan mereka.
Penjajahan dan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Zion*s terhadap rakyat Palestina tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang dapat diselesaikan melalui proyek politik semacam BoP. Selama akar masalah berupa pendudukan dan dominasi masih berlangsung, penderitaan rakyat Palestina tidak akan benar-benar berakhir. Islam menegaskan bahwa kaum Muslim tidak boleh membiarkan kekuatan yang memusuhi mereka memiliki kesempatan untuk menindas dan menguasai mereka. Allah Swt. berfirman,
“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).
Di sisi lain, umat Islam perlu menyadari potensi bahaya ketika sebagian penguasa negeri-negeri Muslim justru memilih mendukung skema politik yang dirancang oleh kekuatan besar yang selama ini berpihak kepada Zion*s. Dukungan terhadap proyek seperti BoP berisiko memberikan legitimasi baru bagi agenda politik yang merugikan rakyat Palestina. Ketika penguasa negeri-negeri Muslim menjadi bagian dari proyek tersebut, hal ini dapat melemahkan posisi umat Islam sekaligus mengaburkan batas antara upaya pembelaan terhadap keadilan dan bentuk kompromi terhadap praktik penjajahan.
Penyelesaian persoalan Palestina tidak dapat dicapai semata melalui diplomasi simbolis atau proyek rekonstruksi yang berada di bawah pengaruh kekuatan global. Umat Islam perlu membangun kembali kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kekuatan politik yang mandiri untuk membebaskan Palestina. Dalam sejarah Islam, perlindungan terhadap wilayah kaum Muslim selalu terkait dengan keberadaan kepemimpinan politik Islam.
Di bawah kepemimpinan politik Islam, pembelaan terhadap wilayah kaum Muslim dijalankan sebagai tanggung jawab negara melalui aktivitas jihad yang terorganisasi dan dipimpin oleh seorang amirul jihad. Kepemimpinan ini memungkinkan kekuatan kaum Muslim diarahkan secara terstruktur untuk melindungi wilayah Islam, mengusir penjajahan, dan menjaga kehormatan umat.
Dengan demikian, pembebasan Palestina pada hakekatnya tidak hanya memerlukan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga kebangkitan kekuatan politik umat Islam secara menyeluruh. Melalui persatuan umat dan kepemimpinan yang mempersatukan kaum Muslim, potensi besar dunia Islam dapat dihimpun menjadi kekuatan strategis untuk mengakhiri penjajahan dan mengembalikan kemerdekaan Palestina. Upaya untuk itu semua tidak lain adalah dengan penerapan Islam secara kaffah.
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment