Nusantaranews.net, Payakumbuh — Pemilihan Ketua Umum KONI Kota Payakumbuh periode 2026–2030 yang akan digelar melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot), Sabtu (25/4/2026), mulai diwarnai sorotan tajam publik. Bukan sekadar soal siapa yang paling layak, tetapi juga bagaimana relasi kekuasaan ikut membayangi kontestasi tersebut.
Dari tiga nama yang mencuat, Armen Faindal menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan. Selain menjabat sebagai anggota DPRD, ia juga memiliki hubungan keluarga langsung dengan wali kota yang saat ini memimpin Payakumbuh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana independensi KONI dapat terjaga jika pucuk pimpinannya berada dalam lingkar kekuasaan yang sama?
Irisan Kepentingan: Eksekutif, Legislatif, dan KONI
KONI bukan sekadar organisasi olahraga. Dalam praktiknya, lembaga ini sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah melalui skema hibah APBD.
Di sinilah persoalan mulai mengerucut. Proses APBD melibatkan dua aktor utama: eksekutif sebagai pengusul dan legislatif sebagai pengesah. Ketika salah satu kandidat berada di legislatif sekaligus memiliki kedekatan dengan kepala daerah, muncul potensi irisan kepentingan yang sulit diabaikan.
Sejumlah pengamat menilai, kondisi ini tidak otomatis melanggar hukum, namun membuka ruang konflik kepentingan yang bisa memengaruhi independensi kebijakan olahraga.
“Masalahnya bukan pada boleh atau tidak, tetapi pada potensi pengaruh. Ini menyangkut integritas tata kelola,” ujar seorang pengamat kebijakan publik. (*Red)
Dari Persepsi ke Kepercayaan Publik
Di luar aspek regulasi, isu yang tak kalah penting adalah persepsi publik. Relasi kekuasaan yang terlalu dekat berpotensi menimbulkan keraguan terhadap fairness dalam proses pemilihan.
Dalam konteks ini, publik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang berlangsung di balik layar.
Apakah dukungan cabang olahraga benar-benar lahir dari pertimbangan objektif? Ataukah ada konsolidasi kekuatan yang dipengaruhi oleh kedekatan politik?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial, terutama ketika transparansi proses belum sepenuhnya terbuka ke publik.
Rangkap Jabatan dan Independensi
Isu lain yang mengemuka adalah kemungkinan rangkap jabatan. Hingga kini belum ada penegasan terbuka apakah posisi sebagai anggota DPRD dapat berjalan beriringan dengan jabatan Ketua KONI.
Jika rangkap jabatan dimungkinkan, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis terkait anggaran dan program pembinaan.
Kapasitas atau Kedekatan?
Di tengah sorotan tersebut, dua kandidat lainnya—Chairul Mufti dan Jeffry Ricardo Magno—menjadi pembanding dalam kontestasi ini.
Publik mulai mempertanyakan arah pilihan: apakah Musorkot akan menjadi ajang adu kapasitas, rekam jejak, dan visi pembinaan olahraga, atau justru dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Sejumlah pelaku olahraga berharap, forum Musorkot tetap menjadi ruang demokratis yang menjunjung tinggi profesionalitas.
“Yang kita butuhkan pemimpin yang fokus ke prestasi, bukan yang membawa kepentingan lain,” ujar salah satu pengurus cabang olahraga.
Ujian Integritas Musorkot
Musorkot KONI Payakumbuh kini tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua, tetapi juga ujian bagi integritas sistem olahraga daerah.
Transparansi, akuntabilitas, dan independensi menjadi kata kunci yang diuji dalam proses ini.
Siapa pun yang terpilih nantinya, publik berharap kepemimpinan KONI tidak tersandera oleh kepentingan politik, melainkan benar-benar berorientasi pada pembinaan atlet dan prestasi daerah.
Jika tidak, maka kekhawatiran tentang masuknya bayang-bayang kekuasaan ke dalam dunia olahraga bukan lagi sekadar persepsi—melainkan realitas yang harus dihadapi. (R.Sitepu)
