Desakan Keluar dari BoP Menguat, Mengapa Pemerintah Masih Bertahan?

Oleh : Ummu zhiya

Gelombang kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum BoP (Board of Peace) semakin menguat. Terutama setelah memanasnya konflik Timur Tengah pasca-serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Banyak pihak menilai posisi Indonesia dalam forum tersebut justru berpotensi menyeret negeri ini dalam agenda geopolitik kekuatan besar yang tidak berpihak pada keadilan, khususnya terkait isu Palestina.

Di tengah tekanan publik tersebut, pemerintah justru memilih sikap menahan diri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin gegabah keluar dari BoP dan untuk sementara seluruh pembahasan terkait forum tersebut ditangguhkan. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar: jika manfaatnya dipertanyakan dan kritik semakin luas, mengapa pemerintah masih bertahan?

Desakan Publik Menguat

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pengamat politik, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan keluar dari BoP. Mereka menilai forum tersebut tidak memberikan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian global maupun bagi kepentingan Indonesia.

Desakan ini semakin menguat setelah situasi geopolitik di Timur Tengah memanas. Serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran memicu kekhawatiran bahwa forum-forum internasional yang dipimpin oleh kekuatan besar hanya menjadi alat legitimasi bagi agenda politik mereka.

Namun pemerintah mengambil sikap berbeda. Presiden Prabowo menyatakan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan keluar dari BoP. Saat ini pemerintah memilih menunda pembahasan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia dalam forum tersebut.

 Perdamaian yang Dikendalikan Kekuasaan

Jika ditelaah lebih dalam, BoP dinilai gagal mewujudkan tujuan utamanya, yakni menciptakan perdamaian. Hal ini karena salah satu aktor utama dalam konflik global justru adalah negara yang memegang pengaruh besar dalam forum tersebut, yakni Amerika Serikat.

Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan menentukan arah kebijakan forum. Posisi Indonesia lebih sering berada sebagai pengikut agenda yang telah dirancang oleh kekuatan besar.

Sebagian pengamat bahkan menilai BoP tidak lebih dari proyek geopolitik Amerika Serikat untuk mengamankan kepentingannya di Timur Tengah, termasuk dalam konflik Palestina. Agenda yang berkembang di forum tersebut dinilai sejalan dengan upaya melemahkan perlawanan Palestina serta menata ulang wilayah tersebut sesuai kepentingan Barat.

Jika demikian adanya, maka bertahannya Indonesia dalam forum ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia masih berada dalam bayang-bayang dominasi kekuatan global. Dalam perspektif ini, ketergantungan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penjajahan politik yang halus, di mana keputusan strategis negara tidak sepenuhnya berdiri di atas kepentingan umat dan bangsa sendiri.

 Pembebasan Palestina sebagai Kewajiban Umat

Dalam pandangan Islam, keterlibatan dalam proyek politik yang merugikan umat dan mendukung penjajahan atas negeri Muslim merupakan perkara yang harus ditolak. Palestina adalah tanah yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah dan akidah umat Islam.

Karena itu, keterlibatan dalam forum yang berpotensi memperkuat dominasi kekuatan penjajah atas Palestina tidak dapat dibenarkan. Umat Islam diperintahkan untuk menolong saudara seimannya yang tertindas dan melawan penjajahan.

Literatur politik Islam klasik seperti Mafahim Siyasiyah menegaskan bahwa kebijakan politik negara Muslim harus berlandaskan pada perlindungan terhadap umat dan penegakan keadilan, bukan mengikuti agenda kekuatan kolonial. Sementara itu dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa jihad merupakan mekanisme syar’i untuk membebaskan wilayah yang dijajah dan melindungi umat dari agresi.

Dalam kerangka ini, pembebasan Palestina tidak cukup diserahkan pada diplomasi internasional yang sarat kepentingan. Ia memerlukan kekuatan politik dan militer yang bersatu di bawah kepemimpinan umat Islam.

Karena itu, agenda besar umat Islam hari ini adalah membangun kembali persatuan politik yang mampu melindungi negeri-negeri Muslim dan membebaskan wilayah yang dijajah. Persatuan tersebut dalam sejarah Islam terwujud dalam institusi kepemimpinan umat yang kuat dan mandiri.

Menguatnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap posisi politik Indonesia di panggung global. Namun sikap pemerintah yang masih bertahan menimbulkan pertanyaan serius tentang arah kemandirian politik luar negeri negeri ini.

Di tengah konflik global yang semakin kompleks, Indonesia seharusnya berdiri tegak dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada umat tertindas, bukan menjadi bagian dari proyek geopolitik yang merugikan mereka.

Palestina bukan sekadar isu politik internasional, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan solidaritas umat. Selama dominasi kekuatan besar masih menentukan arah kebijakan global, perjuangan membebaskan Palestina akan terus menghadapi jalan panjang.Kesadaran umat untuk bersatu dan membangun kekuatan politik yang mandiri menjadi prasyarat penting agar keadilan bagi Palestina benar-benar dapat terwujud.