Kolonialisme Gaya Baru Berbalut Perdamaian

Oleh Ummu Fauzi

Aktivitas Penulis

Palestina masih dijajah, solusi dua negara hanya dusta.   Berbagai upaya  mereka lakukan  untuk menguasai   Palestina secara utuh. AS sebagai Negara adidaya sumber dari semua malapeta pendukung penjajah Zionis  berulah kembali. Untuk bisa menguasai dan mengusir rakyat Palestina secara halus, mereka membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), yang banyak menjerat negara-negara muslim termasuk Indonesia.

Dengan   alasan demi perdamaian  Gaza  Palestina Presiden Prabowo ikut menandatangani  Board of Peace (BoP) Charter di Davos Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden juga menyampaikan  kesiapannya Indonesia ikut berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Beliau juga mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam BoP ini merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata  untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya untuk rakyat Palestina. (setkab.go.it, 22 januari 2026)

Untuk bergabung dan menjadi anggota tetap AS memberikan syarat yaitu menyerahkan iuran sukarela. Terkait iuran suka rela ini Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan mengungkapkan besarannya  mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Uang sebesar itu jika diminta kemungkinan besar akan di bayarkan melalui APBN. (Jakarta, CNBC Indonesia.com 29/01/2026).

Penjajahan Berbalut Perdamaian 

Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah organisasi  yang di bentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini merupakan salah satu dari  empat komite baru yang ditunjuk AS untuk mengawasi rekuntruksi dan pemerintahan Gaza  setelah lebih dari 2 tahun pertempuran antara Israel dan Hamas. Melihat siapa yang menggagas terbentuknya organisasi tersebut sudah bisa dipastikan BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina (bahkan palestina tidak dilibatkan sama sekali), melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan membangun gaza baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara dan menara apartemen.

Jika dilihat  secara sekilas  misi dalam BoP tampak mulia, yakni menjanjikan perdamaian di tanah Palestina. Namun  apabila dikaji secara mendalam  Board of Peace ini tidak lain adalah penjajahan modern gaya baru. Mengutip salah satu tujuan dari BoP yang disampaikan Ustad Ismail Yusanto (UIY) yaitu BoP ini merupakan  proxy governance/kolonialisme gaya baru, dan  ini yang paling berbahaya, BoP membuka  jalan penjajahan gaya baru tanpa penjajahan formal. Kita bisa bayangkan suatu kondisi dimana suata negara tetap ada, benderanya tetap berkibar, tetapi kebijakannya dan pemerintahannya diawasi dan kedaulatan efektifnya hilang inilah yang disebut penjajahan gaya baru.

Maka sudah jelas Board of Peace bukan untuk perdamaian Palestina tetapi sebaliknya, BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Di meja perundingan BoP AS mengundang berbagai penguasa negara lain, tetapi tidak memberi tempat bagi Palestina untuk menjadi bagian dari dewan tersebut, padahal Palestina-lah yang akan direkontruksi, Palestina-lah pemilik negara tersebut.  Sejatinya AS hanya ingin menguasai dan megelola  Gaza  setelah genosida di Palestina tanpa ada niatan perdamaian untuk Palestina.  Yang jelas dewan perdamaian yang diinisiasi Donald Trump ini justru berpotensi menghilangkan keadilan bagi rakyat Palestina yang tidak jelas hak-haknya. Di mata mereka Palestina hanya dipandang sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. 

  

Keberadaan negara-negara muslim (termasuk Indonesia)  hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Keikutsertaan negara-negara muslim dalam BoP adalah penghiatan kepada muslim Gaza. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi ini dapat dikatakan sebagai ketundukan  dan kepatuhan  terhadap AS. Dan memunculkan anggapan  bahwa negeri ini menjadi antek-antek atau kaki tangan penjajah. Hal ini menegaskan bahwa selama sistem kapitalisme masih menjadi tuntunan, kedaulatan penuh bagi palestina sebagai negara tidak akan dimiliki.

Solusi Mewujudkan Perdamaian Hakiki di Palestina

Sampi saat ini kondisi Gaza masih sangat memprihatinkan, nasibnya masih terombang ambing. Rumah-rumah yang hancur, sanak saudara banyak yang syahid akibat gempuran zionis. Selama penjajah masih bercokol tentu keadaan itu tidak akan beranjak dari Gaza Palestina. Yang dibutuhkan Gaza adalah hengkangnya para penjajah dari Bumi Palestina bukan BoP atau rencana AS.  Sejatinya BoP bukanlah misi perdamaian tetapi sebaliknya yaitu penjajahan gaya baru. BoP hanya sebuah cara untuk menguasai Palestina dan menghilangkannya.

Penguasa-penguasa muslim harusnya menyadari bahwa kemerdekaan Palestian yang hakiki hanya akan terwujud apabila penjajah terusir dari wilayah tersebut. Mengusir penjajah  bukan dengan rencana yang digagas oleh orang kafir biang segala kemaksiatan tetapi dengan diterapkanntya syariah Islam  yaitu jihad yang dikomando oleh sebuah institusi yang shahih yaitu khilafah.  Jihad dan khilafah adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan Palestina  memiliki kebebasan yang hakiki.

Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan (AS dan Zionis) yang telah memerangi  muslim Palestina.  Negeri-negeri muslim justru harus segera menegakkan  khilafah. Umat Islam harus menjadikan khilafah qadhiyah masiriyah (agenda utama dan segera merealisasikannya. Akidah dan keimanan harus tetap  menancap kokoh dalam diri setiap penguasa dan kaum muslim, agar Barat dan kaki tangannya  tidak bisa menekan, mengontrol dan menjajah kita.

Dalam Alqu’an Allah Swt telah mengingatkan bahwa kita sebagai orang-orang beriman dilarang menjadikan orang kafir (Yahudi dan Nasrani) sebagai pemimpin. Seperti yang terdapat dalam firmanNya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa  siapa diantara kamu menjadikan mereka pemimipin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk  kepada orang-orang zalim” (TQS. Al-Maidah {5}:51)

Kazaliman dan penjajahan yang dialami oleh negeri-negeri muslim tiada lain karena ketiadaan junnah atau pelindung bagi mereka. Tanpa junnah kaum muslimin  dan negerinya sangat rapuh  sehingga dengan mudah bisa  dikendalikan oleh Negara adidaya bahkan sampai dijajah. Institusi pelindung sangatlah urgen untuk melindungi  negeri muslim dari kontrol Barat. Sebagai Negara adidaya yang berdaulat khilafah mampu menyelesaikan semua problem yang terjadi dan mampu menghadapi berbagai kekuatan yang akan menghancurkan.

Wallahua’alam bishshwaab.