Keracunan MBG Berulang, Bukti Sistem Kapitalis Bukan Sulusi

 

Oleh D Budiarti Saputri

Tenaga Kesehatan

 

Problematika terkait MBG masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya menuai kontroversi, terkait kejadian keracunan sampai pada kabar dilapisi minyak babi pada nampan MBG. Kini terulang kembali kejadian keracunan MBG. Seperti yang belum lama ini terjadi di Kudus.

Ratusan pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Grtis atau MBG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Kudus per Kamis (29/1/2026), jumlah siswa yang mengalami keracunan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 118 orang.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 2 Kudus Dwiyana mengatakan awalnya gejala keracunan dirasakan guru terlebih dulu. Menurutnya, guru muai merasakan gejala usai menyantap kiriman MBG dari SPPG Purwosari pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Dwiyana menjelaskan, dari 1.178 siwa di SMAN 2 Kudus, sebanyak 600 siswa mengalami gejala keracunan. Namun, sebagian besar siswa dan guru memilih menjalani perawatan di rumah. Dikutip dari Kompas.com (29/1/2026)

Kasus ini sebelumnya pernah terjadi dengan banyak korban. Kasus yang berulang menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan untuk MBG yang ditetapkan para pemangku kebijakan. Seakan akan hal ini membuktikan asumsi banyak orang bahwa program ini hanya program yang penting jalan, sebagai bukti pemenuhan Janji kampanye, tanpa memikirkannya secara matang. Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru mengancam kesehatan peserta didik.

Selain masalah keracunan, masyarakat juga menyoroti terkait jurang besar antara anggaran yang besar dan tujuan normatif MBG (mencegah stunting dan memenuhi gizi anak). Diduga kuat kebijakan ini lebih berorientasi proyek daripada jaminan kesejahteraan. MBG hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi.

Akar persoalan gizi buruk tidak lain adalah penerapan sistem Kapitalisme yang menciptakan kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan akses kebutuhan pokok. Pendekatan tambal sulam khas sistem Kapitalis tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. Seperti yang sekarang terjadi, gizi buruk ingin dituntaskan dengan pemberian makan gratis, tetapi persoalan kemiskinan tidak diselesaikan, justru semakin banyak ketimpangan.

Maka, penyelesaian negara yang menerapkan Islam kaffah bertindak sebagai raa’in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab penuh negara, yang hanya terwujud melalui mekanisme syariat Islam. Negara menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan membuka lapangan kerja yang luas dan upah layak bagi kepala keluarga. Negara menjamin pemenuhan gizi masyarakat dengan distribusi pangan merata, berkualitas, dan harga terjangkau di seluruh wilayah hingga ke pelosok. Negara wajib menjamin layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis, dengan menyediakan fasilitas serta sarana yang memadai agar pelayanan berjalan optimal. Wallahualam bissawab