Oleh : Yuyun (Ibu Ideologis)
Pemerintah kabupaten (pemkab) Bandung memastikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kampung Bersambel, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, akan dimulai pada tahun 2026. Proyek Strategis Nasional beranggaran Rp.200 miliar dari kemensos ini bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem melaui jalur pendidikan formal dan asrama.
Sejauh ini persiapan pembangunan berupa pembebasan lahan dan pematangan lahan telah menelan biaya APBD sebanyak Rp. 7,5 miliar.
Sekolah rakyat dirancang secara holistik dengan fasilitas asrama, ruang kelas modern, laboratorium, hingga pusat rehabilitasi kesehatan. Setiap siswa akan dibekali perangkat laptop untuk menunjang proses belajar. Orang tua mereka juga akan mendapatkan intervensi berupa bantuan sosial, peningkatan mata pencaharian, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, pemerintah memberikan pengobatan gratis terlebih dahulu selama enam bulan sebelum siswa masuk asrama.
Mengenai program pemerintah atas kebijakannya untuk mendirikan sekolah rakyat ditujukan untuk keluarga miskin yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya.
Sekolah rakyat yang tidak berbayar diharapkan dapat membantu meringankan urusan orangtua yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Akan tetapi ini bukanlah solusi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Program sekolah rakyat ini menyerupai program yang sedang berjalan di sekolah - sekolah yang sedang berjalan saat ini yaitu program MBG (makan bergizi gratis) yang tujuannya untuk memberikan pangan yang bergizi untuk anak - anak sekolah agar menjadi anak yang pemikirannya berkualitas dengan asupan gizi yang baik.
Pada sistem saat ini yaitu sistem kapitalisme sekularisme, seorang anak yakni sebagai generasi penerus bangsa di cetak menjadi generasi yang nantinya dapat bersaing di segala bidang yang menghasilkan pundi - pundi rupiah tanpa dibatasi oleh aturan agamanya.
Seyogyanya, anak - anak sebagai generasi penerus bangsa, di bekali dengan pendidikan yang dapat bersaing di segala bidang akan tetapi tetap memperhatikan batasan atau aturan dari agamanya.
Dalam sistem islam, kewajiban dan tugas fungsi pokok dari pengurus negeri ialah memenuhi setiap urusan yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Seperti dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Juga pada tiap bidang yang diperlukan oleh rakyatnya. Seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan bidang lainnya yang juga memang menjadi kepentingan rakyatnya. Pengurus negeri memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kekurangan apalagi kesusahan di setiap kebutuhannya juga agar menjaga rakyat memenuhi setiap kebutuhannya ataupun keperluannya dengan cara yang tidak melanggar batasan syariat islam. Hal ini dapat dilaksanakan apabila sistem yang berdiri yakni sistem islam dengan institusi kekhilafahan islamiyah yakni praktek peradaban gemilang yang sejahtera pada era nya. Dan tugas setiap muslim ialah melanjutkan kehidupan islam dengan memahami mafahim, fikroh dan thoriqoh islam secara menyeluruh (kaffah). Karena pada hakikatnya islam bukan agama ritual semata, melainkan sebuah mabda (ideologi) yang mengatur setiap aspek kehidupan yang dibutuhkan dan diperlukan setiap manusia. Maka dari itu untuk menerapkan sistem islam setiap muslim wajib mengkaji ilmu islam secara menyeluruh (kaffah). Hingga setiap muslim memahaminya, menerapkannya dalam kehidupannya, juga mendakwahkannya pada muslim yang lain agar bisarah Rasulullah mengenai tegaknya khilafah terwujud, dan agar Allah menyegerakan kemenangan islam dengan tegaknya sistem islam di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bi showab.
No comments:
Post a Comment